Bergerak dari Desa ke Desa Menyebar Isu Inklusi Disabilitas

Hajatan Dialog Multipihak Gerakan
Sosial bagi Disabilitas tanggal 21 Agustsus 2019 di Desa Borisallo Kecamatan
Parangloe, telah mampu menginspirasi dan mengetuk nurani beberapa pihak
termasuk pemerintah desa dalam wilayah Kecamatan Parangloe. Betapa tidak,
kegiatan ini mampu menghadirkan  (empat)
OPD Pemerintah Kabupaten Gowa, PMD, Sosial, Capil dan  Bappeda. Namun yang terdahsyat adalah
melibatkan warga dan keluarga disabilitas yang selama ini belum pernah
menghadiri pertemuan semacamnya. Selain itu mengundang pula pengurus organisasi
disabilitas Kabupaten Gowa, beberapa desa yang menjadi dampingan Program Peduli
dan mengundang pula desa dalam lingkup wilayah kecamatan Parangloe.

Pasca pelaksanaan dialog, berita
terkait kegiatan tersebut dipulikasikan dan terbaca oleh beberapa pihak
termasuk pemerintah desa di kecamatan yang sama.

2 (dua) hari setelah publikasi
berita itu, Astina, Kasi Kesra yang sekaligus operator SIKS NG (BDT) Desa
Lonjoboko (salah satu desa di kecamatan Parangloe), membangun komunikasi dengan
kader disabilitas Borisallo, berharap desanya juga didukung agar dapat
melaksanakan hal yang sama. Informasi awal dari operator tersebut bahwa dirinya
selaku operator yang telah melakukan penjangkauan bagi warga miskin termasuk
disabilitas, telah memiliki data difabel sebanyak 42 orang.

Oleh kader Borisallo, informasi itu disampaikan ke YASMIB untuk dapat mengunjungi desa tersebut mendampingi operator mengadvokasi pimpinan di desanya. Menurutnya, dia membutuhkan pihak lain untuk meyakinkan pemerintah desa memperhatikan warga disabilitas melalui kebijakan anggaran desanya. Alasannya, prihatin dengan kondisi warga disabilitas yang beberapa diantaranya membutuhkan alat  bantu agar dapat menunjang aksesibilitasnya.

Tim YASMIB Sulawesi dan Kader Desa Borisallo berkunjung ke desa-desa

Tentu saja hal ini sangat pantas
untuk direspon positif dalam rangka menyebarluaskan isu inklusi disabilitas.
Hal kedua mengapa YASMIB merespon berita gembira ini karena ketua Forum Peduli
Disabilitas Borisallo, Muhammad Takdir juga memilki keinginan untuk memperluas
jangkauan desa yang memperlihatkan kepedulianya kepada warga disabilitas di
desa, di lingkup kecamatan Parangloe. Kecamatan Parangloe memiliki 2 (dua)
kelurahan dan 5 (lima) desa. Setelah mendapat konfirmasi dari YASMIB terkait
kesediaan kehadiran, disepakati tanggal 29 Agustus 2019 berkunjung ke desa
tersebut.

Sesuai kesepakatan di atas, pada
tanggal 29 Agustus 2019 Masita Syam dari 
YASMIB Sulawesi didampingi Ketua Forum Peduli Disabilitas Borisallo,
anggota BPD (Hasanuddin yang lebih akrab disapa Karaeng Paewa)  dan seorang aktifis Borisallo  (Awi) melakukan perjalanan ke desa Lonjoboko
yang letaknya hanya butuh 10 menit perjalanan dari Borisallo. Sesampainya di
lokasi, langsung disambut dengan sangat ramah oleh kepala Desa, dan jajarannya
serta  ketua BPD. Dalam proses diskusi
setelah mengenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangan kami, yakni dalam
rangka mensosialisasikan isu inklusi disabilitas.

Setelah menceritakan  implementasi program Peduli yang diawali dengan
sharing informasi proses yang dilakukan di Borisallo oleh Muhammad Takdir.  Pada sesi ini, banyak informasi tambahan dari
operator terutama tentang kondisi disabilitas yang diamini oleh Skeretaris desa
maupun kepala BPD (Salam).

Respon pemerintah desa secara
jelas memberi kesan,  bahwa pihaknya akan
mengupayakan pengalokasian anggaran untuk warga disabilitasnya.

“Hal ini sangat penting  untuk
dimulai dari tingkat desa mengingat tingginya angka penyandang disabilitas di
Lonjoboko, tinggal menunggu moment untuk sosialisasi sembari mengkoordinasikan
dengan Dinas PMD
”, sebut Syahraeni Syam, Kades Lonjoboko.

Menurut Ketua BPD: “Hal pertama yang harus dilakukan adalah
sosialisasi tentang isu ini, baik bagi kelompok disabilitas dan keluarga,
terlebih untuk warga masyarakat lainnya. Bahkan yang paling penting adalah
menyamakan persepsi di tingkat pemerintah desa sendiri”.

“Memberi bantuan bagi warga disabilitas, dapat dimasukkan untuk APBDEs
Perubahan 2019”,
tegas Sekretaris Desa, Abd. Muin.

Hal tersebut sejalan dengan apa
yang telah menjadi tawaran kami terkait apa yang mestinya dilakukan sebagai
langkah awal upaya menumbuhkan inlklusi sosial menuju rintisan desa inklusi.
Meninggalkan desa Lonjoboko dengan dipenuhi rasa senang atas respon yang sesuai
bahkan melebihi ekspektasi tim, akan sekonkrit itu pihak desa akan
menindaklanjutinya.

Tim  melanjutkan perjalanan menuju Desa Bontokassi
yang merupakan desa tetangga Borisallo, dengan tujuan yang sama. Bedanya, tidak
ada koordinasi awal dengan pihak desa. Pertimbangannya, bahwa jika dilihat dari
sisi waktu, masih memungkinkan bertemu dengan pemerintah desa, waktu
menunjukkann pukul 13.00. Selain itu, Tim selain YASMIB telah mengenal dengan
sangat baik kepala desa maupun perangkat desanya. Setibanya dikantor desa, tim
disambut oleh Muh. Anas Dg. Sialle, bagian pemerintahan menurutnya kepala desa
sedang mengunjungi warga di dusun yang terbilang jauh dari kantor desa.

Sesaat setelah Muhammad Takdir
menyampaikan maksud kunjungan, diluar dugaan, Muh. Anas  sangat mengapresiasi niat kami. Dengan
semangat beliau mengungkap bahwa selama ini hal itu telah mengganggu
pikirannya, bagaimana warga difabel juga mendapatkan kesempatan yang sama
dengan warga lainnya. Baik terkait dengan kesempatan berpartisipasi dalam
perencanaan pembangunan maupun kesempatan kerja, baik melalui peluang di Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) dan misal ada beberapa pengelola kegiatan yang
disabilitas bisa dititipkan satu atau dua orang.

 “Selama ini saya bingung akan
melakukan apa, mereka butuh support. Jadi format saja acara sosialisasi,
hadirkan mereka supaya mereka juga merasa menjadi bagian dari warga lainnya”,

harapnya.

Mengakhiri bincang singkat
tersebut, Muh. Anas berjanji akan meneruskan maksud kehadiran kami kepada
Kepala Desa dan berupaya akan meyakinkannya untuk dapat menindaklanjuti
penyampaian  kami.

Tim melanjutkan perjalanan ke
Kelurahan Bontoparang, dengan tujuan yang sama, menemui Lurah dan jajarannya.
Namun disayangkan tak seorangpun pejabat kelurahan berada di tempat, tim
diterima oleh staf. Sebelumnya memang tim tidak mengkoordinasikan rencana
kedatangan. Muhammad Takdir menjelaskan niat kami terkait upaya menyebarluaskan
inklusi sosial dan  bagaimana pemerintah
kelurahan dapat mengambil peran di dalamnya. Penjelasan itu didengarkan secara
seksama oleh kedua staf tersebut.

Roadshow kami berakhir di
Bontoparang dan berharap dapat menjangkau semua desa/kelurahan di Parangloe,
dalam rangka memulai ikhtiar sebagai upaya membumikan inklusi sosial di
Parangloe, menuju Kabupaten Gowa Inklusi.

Penulis: Masita Syamsuddin

“Dialog Multipihak Gerakan Sosial bagi Disabilitas, langkah awal menuju Borisallo Inklusi”

“Tidak boleh lagi ada disabilitas yang tidak ditemukan oleh Kepala dusun, RT maupun RW”
Sebuah ungkapan yang membuat semua peserta memberikan apresiasi tapuk tangan. Kalimat itu diucapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gowa, Asrul, MM.
Dilanjutkan kemudian dengan mengatakan:
“Jika YASMIB Kontraknya sudah selesai dengan di Gowa dalam Program Peduli, tidak usah berkecil hati karena apa yang telah dilakukan akan kami lanjutkan terkait pendataan penduduk termasuk warga disabilitas yang berbasis aplikasi yang dimulai tahun 2019 sampai 2010”.
Itu diucapkannya sebagai narasumber pada kegiatan Dialog Multipihak Gerakan Sosial bagi Disabilitas yang dilaksanakan YASMIB Sulawesi kerjasama Pemerintah Desa Borisallo pada Rabu, 21 Agustus 2019 di aula Kantor Desa Borisallo Kecamatan Parangloe. Dihadiri oleh unsur kelompok difabel dan keluarga disabilitas, tokoh masyarakat, pemerintah desa, BPD, pengurus organisasi disabilitas kabupaten Gowa antara lain PPDI, NPC, ITMI. Dihadiri pula unsur pemerintah desa diluar Borisallo.
Hadir pula Camat Parangloe, Mappatangka, S.Sos, MM. , membuka acara dialog. Narasumber lain yang hadir antara lain dari Dinas Dukcapil, Dinas Sosial dan Bappeda Kabupaten Gowa.
Kepala Dinas PMD yang memaparkan tentang kebijakan Dinas PMD upaya mendorong perencanaan penganggaran desa yang Inklusif. Dimana dalam paparannya ada beberapa kebijakan PMD Gowa untuk mendukung hal tersebut. antara lain akan mengintegrasikan indikator disabilitas dalam perbaikan data desa yang dimulai tahun 2019 ini. Kemudian mengajak warga dan keluarga difabel berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa, agar pemerintah desa mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka yang dapat diakomodir dalam dokumen penganggaran desa.
Selanjutnya, Sekretaris Dukcapil, Edy Sucipto, membahas tentang upaya Dukcapil yang saat ini tengah mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan berbasis onlie. Hal tersebut untuk memudahkan masyarakat mengurus adminduknya dengan memanfaatkan aplikais online. Dengan maksud agar warga tidak bolak balik ke Diasn Capil untuk mengurus adminsitrasi kependudukannya. Selain itu narasumber juga menjawab beberapa permasalahan adminduk yang disampaikan peserta.
Kemudian dari Dinas Sosial, Kasi Pelayanan lansia dan Disabilitas Hasnah, memberikan informasi tentang peluang bantuan sosial bagi disabilitas. sekaligus menyampaikan tentang syarat dan prosedur mendapatkan bantuan sosial. Salah stau yang ditekankan adalah syarat identitas (By name By Address By plus foto), termasuk usia dan telah memiliki KTP Elektronik dan telah terakmodir dalam BDT. Ada kesempatan lain meskipun belum masuk BDT, masih memungkinkan dengan syarat usulan itu muncl dalam dalam musrenbang. Peluang pendanaan itu berasal dari beberapa sumber, antara lain APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten.
Narasumber lainnya, Ukrima Rijal dari Bappeda, memaparkan tentang pentingnya sinkronisasi awal perencanaan desa dan kabupaten, sehingga sangat diharapkan pihak Bappeda dapat terlibat dalam proses pembahasan perencanaan pembangunan di tingkat desa. Pertama dokumen perencanaan (RPJMD dan RPJMDEs) harusnya sinkron dari awal. Hal penting kedua menurut Ukrima Rijal, sebaiknya pemerintah desa melibatkan OPD pada saat musrenbang desa sebagai upaya sinkronisasi awal perencanaan desa dan kabupaten. Yang terjadi selama ini, OPD terlibat pada tahapan musrenbang kecamatan, yang agak sulit lagi melakukan proses sinkronisasi. Persoalan lain adalah usulan yang muncul pada saat musrenbang kecamatan, masih didominasi kegiatan fisik (Infrastruktur). Sementara kegiatan terkait peningkatan SDM terbilang kurang.
Sesi diskusi terlihat antuasias dari peserta dan cukup interaktif dengan narasumber, baik dari unsur masyarakat termasuk keluarga difabel, maupun dari tokoh masyarakat termasuk BPD. Banyak hal yang terklarifkasi terkait upaya mendorong terwujudnya keberpihakan pemerintah terhadap disabilitas.
Pemerintah Desa Borisallo juga mengapresiasi kegiatan ini karena dianggap sukses telah dapat menghadirkan pihak pemerintah kabupaten dari 4 (empat) OPD selaku narasumber. Wadah dialog antara mayarakat dengan pemerintah kabupaten masih sangat jarang dilakukan, sehingga ini mendapat apresiasi. Apalagi melibatkan unsur difabel termausk keluarga
Sebagaimana diketahui bahwa Borisallo baru saja melakukan pendataan disabilitas berbasis instrumen BDT (Basis Data Terpadu) Kemiskinan. Sesaat sebelum paparan keempat narasumber, Muh. Takdir selaku enumerator memaparkan hasil temuannya di lapangan terkait kondisi disabilitas. Untuk sementara data yang ada tercatat sebanyak 43 disabilitas (L: 24, P: 19) berbasis ragam disabilitas. Ragam disabilitasnya lebih banyak daksa (fisik).

Melek Anggaran Melalui SEKAR Desa

Mengawali implementasi Program KOMPAK kerjasama YASMIB Sulawesi  – Seknas Fitra dan KOMPAK ditandai dengan penyerahan modul Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) kepada wakil bupati pangkep, Syahban Sammana pada  pelaksanaan Launching Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) di Kabupaten Pangkep pada Selasa, 28 Mei 2019 di Lantai 3 Kantor Bupati Pangkajene Kepulauan.

Kegiatan ini rangkaian awal pelaksanaan program Desa Melek Anggaran untuk Pembangunan desa yang responsif gender dan inklusif. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 50 orang yang merupakan unsur dari 6 (enam) Pemerintah desa (Mattiro Baji, Mattiro Uleng, Panaikang, Kabbah, Padang Lampe dan Pitusunggu), BPD, OPD, organisasi masyarakat sipil serta organisasi Disabilitas.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pangkep,  Syahban Sammana menyampaikan apresiasi rencana pelaksanaan SEKAR DESA di Pangkep oleh YASMIB Sulawesi – Seknas Fitra atas dukungan KOMPAK, yang sasaran utamanya adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah desa. “BPD selaku DPRD-nya desa, harus mengerti tentang penyusunan anggaran, begitu juga Kepala desa”, ungkapnya. “Jika ingin Sekar Desa berhasil, lakukan bimtek untuk peningkatan kapasitas terkait penyusunan anggaran, dan ini harus dianggarkan oleh DPMD”, lanjutnya.

Pernyataan tersebut diamini oleh Ahmar Djalil yang juga hadir pada kegiatan ini, selaku Koordinator KOMPAK Sulawesi Selatan, bahwa pihaknya akan memberikan support untuk mewujudkan hal itu. Melek anggaran, berarti  bisa membuka mata dengan kata lain, mengerti, memahami dan mampu menerapkan keterampilan tersebut.

Menurut Ahmar,  BPD bisa belajar tentang pelaksanaan fungsi BPD di SEKAR DESA. “Jadi harapannya, di akhir program/kegiatan nanti, BPD telah memiliki tata tertib  dan mampu menyusun rencana kerja BPD, mampu melakukan analisis RKP dan APBDesa sekaligus LPJ Kepala desa”, harapnya.

Narasumber dari Sekans FITRA, Gurnadi Ridwan menjelaskan tentang Latar belakang penyusunan modul. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa selama 3 tahun implementasi UUDesa, fungsi BPD tersebut belum secara optimal dijalankan. Banyak anggota BPD yang belum sepenuhnya memahami fungsinya berdasarkan UU Desa yang baru. Bahkan, sebagiana besar keberadaan BPD “matisuri” . paling tidak ada  4 kelemahan BPD; pertama, dalam penyusunan Peraturan Desa, tentang RPJMDesa, RKP Desa dan APBDEsa mislanya, BPD selalu hadir tapi cenderun menyepakati begitu saja rancangan Perdes tersebut.

BPD jarang membahas dan tidak pernah membuat catatan atas rancangan peraturan desa secara intrenal BPD. Ini mengindikasikan bahwa fungsi BPD belum digunakan secara maksimal;, Kedua, dalam fungsinya sebgaai penmapung dan penyalur aspirasi/aduan warga, BPD masih lemah. BPD belum mengembangkan mekanisme serapa spirasi mandiri dilaur proses formal perencanaan desa.; Ketiga, terkait fungsi pengawasan, terhadap kinerja Kepala Desa. Pada desa-desa yang ketua BPDnya pernah menjadi pesaing kepala desa terpilih kontrol yang dilakukan BPD cenderung ketat, tidak kompromis dan belum terstruktur. Di desa –desa lain, pengawasan BPD relatif longgar.; Keempat, rendahnya dukungan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat  (supra desa). Pemda belum serius melakukan penguatan kepada BPD.

Pada dasarnya, pemeirntah desa maupun pihak BPD yang hadir, termasuk pendmamping desa (P3MD) memberikan spresiasi yang sangat tinggi,  seiring harapannya terhadap program ini. Mengingat diakui bahwa fungsi BPD memang belum berjalan sesuai aturan. Sekretaris Bappeda, dalam tanggapannya juga sangat mengapresiasi, bahwa selama ini kita hanya fokus di lingkup pemerintah desa, ternyata ada sisi yang terlupakan, BPD. Menurutnya, penting memahamkan tupoksi BPD dan SEKAR DESA ini sangat pas dan dinantikan.

Begitu juga DPMD yang sempat hadir mengatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan rangkaian program ini.

Berikut tanggapan dari Narasumber, Gurnadi Ridwan terkait proses pelaksanaan Launching SEKAR DESA di Kabupaten Pangkep: “Antusias peserta tinggi atas acara launching sekolah anggaran, semoga 3 desa yang menjadi percontohan tersebut bisa memanfaatkan program ini dengan baik. Pengetahuan perangkat desa sebenarnya sudah cukup bagus dalam memahami tugas dan peran, tetapi mereka masih kurang percaya diri”. Sebutnya.

“Tujuan dilakukannya sekolah anggaran adalah menjadi embrio terbentuknya desa melek anggaran dan juga ini bisa menjadi wahana bagi perangkat desa terutama BPD dan komunitas masyarakat untuk bisa belajar bersama dan meningkatkan kemampuan. Kegiatan ini tentu bisa menjadi momentum perbaikan pelayanan publik terutama dari tingkat desa. Semoga OPD yang juga hadir dalam launching sekolah anggaran ini bisa bersinergi dengan 3 desa percontohan agar hasilnya dapat maksimal”. Tambahnya.

Diskusi Sinkronisasi Program/Kegiatan RAD SPKD dan Matriks SDGS Menuju Kabupaten Gowa Inklusif

Penting mengawal penyusunan dokumen perencanaan daerah agar resposnif gender dan inklusif. Saat ini Kabupaten Gowa dalam tahap proses penyusunan draft RAD SPKD (Sistem Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dan Matriks SDGs.

Jumat, 24 Mei 209, Bappeda Kerjasama dengan YASMIB Sulawesi melaksanakan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan RAD SPKD dan Matriks SDGs yang dihadiri 17 orang dari unsur OPD dan Organisasi Disabilitas.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini antara lain untuk memastikan seluruh OPD terkait telah menyusun draft RAD SPKD 2019 – 2024, untuk melakukan sinkronisasi program/kegiatan di RAD dengan dokumen rentsra /RPJMD, selanjutnya untuk memastikan  adanya sinkronisasi matriks SPKD dan Matriks SDGs, kemudian untuk mengidentifikasi pengarusutamaan inkusif pada program/kegiatan yang diusulkan.

Bagi YASMIB sebagai pengampu Program Peduli  memanfaatkan  Ini sebagai bagian dari bentuk pengawalan untuk memberi masukan strategi integrasi isu gender dan  inklusi dalam draft dokumen tersebut.

Pada proses awal memberi tanggapan, Rosniaty (Direktur Eksekutif  YASMIB Sulawesi)  setelah sekilas melihat draftnya, menanggapi tampilan datanya yang  belum terpilah gender. Menurut Rosniaty, data pilah penting untuk mendapat gambaran kondisi kesenjangan gender.

Terkait  integrasi isu inklusi dalam draft SDGs,  Rosniaty memaparkan bahwa prinsip utama SDGs adalah “No one Leave Behind”. Yang berarti bahwa prinsip itu harus menjawab 2 (dua) persoalan) Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Prinsip ini harusnya juga mewarnai penyusunan darft dokumen SPKD, mengingat difabel merupakan kelompok yang sangat rawan dengan persoalan kemiskinan.

Selanjutnya dalam penjelasan Bappeda, Ukrima Rijal selaku narasumber menyebutkan perlunya melakukan evaluasi pelaksanaan program  penanggulangan kemiskinan.  Jika melihat angka kemiskinan Kabupaten Gowa tahun 2017 pada posisi  8,42 %, mengalami penurunan pada tahun 2018, dengan presentase 71, 83 %.  Namun demikian, menurut Ukrima Rijal, penting untuk melakukan analisis alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan untuk melihat dampak terhadap pencapaian di setiap klaster.

Sebagai contoh pada bidang pendidikan, alokasi anggaran relatif meningkat  dari tahun 2016 ke tahun 2017, namun tidak cukup berdampak pada pencapaina target Angka Partisipasi Kasar. Begitu pula pada bidang  kesehatan, alokasi anggaran meningkat, namun angka kematian ibu dan anak juga meningkat.

Jadi penting duduk bersama untuk menyamakan persepsi, melakukan evaluasi secara  bersama terkait prioritas penyelesaian isu masing-masing klaster. “ke depan kita juga berharap anggaran kemiskinan dapat berkontribusi untuk menuju kabupaten  Gowa Inklusif. Jadid disinilah pentingnya juga memiliki data kelompok marginal, termasuk data penyandang disabilitas yang update”, sebut Ukrima Rijal. YASMIB Sulawesi akan terus mengawal draft RAD SPKD, terkait isu resposnsif gender dan inklusi disabilitas.

Bedah Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas

 Spirit ajaran Islam yang berpihak pada kaum disabilitas semestinya  membuat kita lebih terbuka akan realitas ini.  Dalam QS. Al Isra : 70 disebutkan bahwaDan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebih kan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. Demikian juga dalam hadis Rasulullah saw. “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah dan bentuk tubuh kalian, akan tetapi Allah meliha tqalbu (akal dan hati) dan perbuatan kalian. (HR Muslim, Ahmad dan Ibnu Majahdari Abu Hurairah).

Namun realitasnya, dalam kehidupan beragama,  berbagai pandangan dan interpretasi yang tidak tepat terhadap difabel jugasering terjadi, misalnya dengan mengangap disabilitas adalah bentuk kutukan akibat dosa orang tua di masa lalu sehingga berdampak pada perlakukan yang diskriminatif, atau sebaliknya, ada juga pandangan yang menganggap bahwa disabilitas adalah bentuk ujian bagi manusia, sehingga jika ia bersabar terhadap ujian tersebut yang bersangkutan akan naik derajat kemanusiaannya. Baik pandangan sebagai “kutukan” atau “ujian”, keduanya berdampak pada pelanggengan stigma yang menganggap difabel tidak setara.

Menyadari bahwa interpretasi terhadap teks-teks agama seringkali menyumbang pada diskriminasi, maka Program Peduli (*) melalui Pilar Disabilitas melakukan kajian dan penulisan FiqihD isabilitas. YAKKUM, sebagai pengampu Pilar Disabilitas mendukung Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya mengadakan kajian awal melalui halaqah fiqih disabilitas yang diikuti oleh para kyai, akademisi dan aktivis disabilitas di tiga kota kantong santri di JawaTimur. Halaqah tersebut membahas persoalan-persoalan keseharian difabel dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi sebagai acuan para pihak untuk memperhatikan hak-hak difabel. Dari berbagai proses penyempurnaan, maka terbitlah Buku Fiqih Disabilitas oleh P3M. Buku ini secara resmi telah diluncurkan pada tanggal 29 November 2018 di Kantor Kemenko PMK.

Untuk mendiskusikan isi bukutersebut, maka padatanggal 30 April 2019, bertempat di gedung Pertemuan Ilmiah Universitas Hasanuddin (Unhas), YASMIB (SwadayaMitraBangsa) Sulawesi sebagaimitra YAKKUM untuk Program PeduliDisabilitas di Sulawesi Selatan, bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukandan Gender (P3KG) UniversitasHasanudin, menyelenggarakan Bedah Buku Fiqih Disabitas.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber sebagai berikut:

  1. Dr. Muhaimin Kamal

(Disen IAIN Jember yang juga Ketua Tim Perumus Fiqih Disabilitas)

  1. Dr. dr. Veny Hadju, M.Sc, Ph.D

(Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UNHAS)

  1. Dr. Aisyah Kara, MA, Ph.D

(Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar)

  1. Rahman, S.Pd

(Aktifis Difabel/Direktur PERDIK)

Pada kegiatan ini, hadir 100 orang peserta yang berasal dari berbagai pemilik dan pemangku kepentingan yaitu Komunitas Difabel, OrganisasiPenyandangDisabilitas, PemerintahProvinsidanKabupaten, Akademisi, Tokoh Agama, OrganisasiMasyarakatSipil, OrganisasiKeagamaan, Mahasiswa, dan Media.

Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang dialog bagi para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan aspek-aspek penting dalam buku Fiqih Disabilitas yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan dan penyediaanlayanan yang tidak diskriminatif bagi penyandang disabilitas.

(*) Program Peduli bertujuan meningkatkan inklusi sosial bagi enam kelompok paling terpinggirkan di Indonesia, yang kurang mendapatkan akses terhadap layanan pemerintah dan program perlindungan sosial. Program Peduli dikelola oleh The Asia Foundation dengan dukungan dari KedutaanBesar Australia di Indonesia. Salah satu kelompok marginal penerima manfaat Program Peduli adalah orang dengan disabilitas, termasuk disabilitas psikososial.

Program Peduli pilar disabilitas diimplementasikan oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM yang bekerja di 13 kabupaten/ kota tersebar di 7 provinsi, bekerjasama dengan 9 organisasi lokal sebagai mitra pelaksana. Informasi lebih lanjut mengenai Program Peduli dapat di aksesdi www.programpeduli.org

 

Hari Pendidikan Nasional dan Analisis Porsi Anggaran Pendidikan di Sulawesi Selatan

Pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya di peringati hari pendidikan nasional yang dirayakan secara menyeluruh di Indonesia. Tanggal 2 Mei ditetapkan menjadi hari pendidikan Nasional di latar belakangi hari dan bulan lahirnya pelopor pendidikan di Indonesia yaitu Ki Hadjar Dewantara.

YASMIB Sulawesi salah satu lembaga yang juga konsen terhadap transparansi anggaran pembangunan indonesia  termasuk anggaran untuk aspek pendidikan, dari hasil analisis yang dilakukan sejak tahun 2018, masih ada beberapa kabupaten khususnya di Sulawesi Selatan yang porsi anggaran untuk pendidikan tergolong rendah.

Data dari infografis di atas juga menampilkan 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang belum mematuhi Mandatory Spending untuk urusan pendidikan yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar 14,6%, Kota Palopo 16,7% dan Kabupaten Tana Toraja 17.2% dari total APBD 2018 masing-masing daerah. Kabupaten Gowa menjadi daerah yang tertinggi mengalokasikan Belanja urusan Pendidikan sebesar 32,8%, Kabupaten Bulukumba 32% dan Kabupaten Pangkajene Kepualauan 31,1%.

Miniworkshop Penyusunan Draft RENSTRA (Rencana Strategis) OPD Kabupaten Bone

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Bone adalah salah daerah yang melaksanakan pemilukada pada tahun 2018. Bupati terpilih telah dilantik pada 26 September 2018 dan pada Februari 2019, RPJMD 2018 – 2023 telah dibahas dan ditetapkan bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Bone. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Tahapan selanjutnya setelah penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD, yaitu OPD (Organisasi

Perangkat Daerah) menyusun rencana strategis sebagai pengejawantahan dari RPJMD. Renstra yang dimaksud adalah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Hal tersebut dijelaskan dalam UU No 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubaan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah

Kegiatan yang terlaksana di Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Bone Sehat pada tanggal 15-.16 April 2019  dengan tujuan dari kegiatan ini adalah mengawal rencana Strategis  OPD sejalan dengan target RPJMD Kabupaten Bone dan memberikan penguatan terhadap tim penyusun RENSTRA OPD  terkait integrasi isu gender dan inklusi  dalam draft RENSTRA.

 

PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL TAHUN 2018

Perayaan hari disabilitas internasional  merupakan peringataan internasional yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1992 dan diperingati setiap tanggal 3 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang disabilitas dan memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, mendapatkan hak, dan kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Peringatan hari disabilitas ini dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2018, kegiatan yang dirangkaian dengan kegiatan menarik, di antaranya di mulai sarasehan atau diskusi panel dan yang menjadi narasumber adalah Andi Wahyuli (Kepala Desa Mallari) ““Sharing Pengalaman Dalam Membawa Desa Mallari Sebagai Desa Inklusi Disabilitas”” dan Andi Takdir (Ketua PPDI Kabupaten Bone) materi tentang “Perspektif Disabilitas Menurut Regulasi”.

Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Belajar Masyarakat desa Mallari dengan melibatkan beberapa unsur yakni 6 desa di Kecamatan Awangpone diantaranya desa Mallari, Carigading, Kading, Kajuara, Cakke Bone dan keluarahan Maccope. Selanjutnya dari unsur CSO diantaranya PPDI Bone, LPP Bone, KPI Bone, Media, dan Forum Penggerak Inklusi Kabupaten Bone.

 

Pada prosesnya kegiatan ini di awali dengan menyanyikan lagu indonesia raya, sambutan direktur program YASMIB Sulawesi, dilanjutkan dengan Pembukaan acara oleh Andi Ratnawati selaku Kabid Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Bone. Kabid Ekonomi BAPPEDA menyampaikan momentum HDI ini kita jadikan sebagai upaya meningkatkan sensitifitas diri kepada kaum marginal termasuk disabilitas, mulai sekarang kita harus mengatakan bahwa disabilitas harus berdaya dengan cara memberikan mereka ruang untuk berbuat dan berkarya, misal contoh desa mallari dan desa carigading, kedua desa ini sudah maju dalam memberdayakan disabilitas dalam aspek apapun, maka dari itu di harapkan kepada pemerintah desa yang hadir pada hari ini bisa mencontoh desa yang telah maju dalam mendukung masyarakat dengan disabilitas dan desa kading sebagai desa tambahaan atau wiayah dampingan baru bisa mengayuh lebih cepat minimal bisa sama dengan mallari dan carigading.

Andi takdir sebagai narasumber menyampaikan hal pertama yang perlu kita ubah pada diri kita semua pribadi adalah mengubah kata cacat menjadi disabilitas atau difabel, karena menurut saya cacat biasanya hanya pada barang yang rusak. Selanjutnya jika ingin menjadi pribadi yang sensisifitas terhadap disabilitas perlu kita ketahui ragam disabilitas, ada empat ragam disabiitas menurut UU Nomor 6 Tahun 2018, maka dari itu untuk mengetahui kebutuhan disabiitas maka kita perlu juga mengetahui ragam atau jenis disabilitas secara rinci. Lanjut pada pemateri kedua Andi Wahyuli, mengatakan bahwa mewakili pemerintah desa mallari sejak adanya program peduli pada tahun 2015 membuka pemikiran kita bahwa perlu adanya masyarakat desa mallari terpinggirkan dan tidak pernah terlibat dalam pembangunan. Dengan berjalannya program, telah dilakukan pendataan sehiingga data disabilitas telah tersedia didesa mallari.

RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN SINKRONISASI DATA DISABILITAS DENGAN DATA BDT KAB.BONE

Salah satu upaya advokasi yang dilakukan saat ini secara nasional adalah sinkronisasi data BDT (Basis Data Terpadu) dengan data kelompok rentan/penerima manfaat  dampingan Program Peduli yang salah satunya adalah Pilar Disabilitas.  Dalam advokasi ini, Program Peduli akan memasukkan data penerima manfaat yang belum masuk dalam database BDT karena adanya exclusion error, serta akan mempengaruhi kebijakan instrumen pendataan BDT di masa yang akan datang.

Tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang proses sinkronisasi data Disabilitas dan  data BDT di Kabupaten Bone dengan TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), pemerintah desa  dan pihak lainnya, agar proses sinkronisasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Diskusi ini dilaksanakan di caffe teras pada tanggal 21 Februari 2019 dengan melibatkan BAPPEDA Kab.Bone, Dinas Sosial, Dinas Capil, Dinas Kesehatan, TKPKD, Camat Awangpone, TKSK Awangpone, Pemdes Mallari, Pemdes Carigading, Pemdes Kading, PPDI Bone dan LPP Bone.

Dalam proses kegiatan ini awalnya arahan dan beberapa penyampaian dari direktur program peduli (Masita Syam) selanjtunya dibuka oleh KABID SOSBUD BAPPEDA (Hj. Samsidar), beberapa peserta menyampaikan masukan diantaranya hj.sidar, “Kalau merut saya untuk lebih bagusnya ini kita kan mau memprevali data untuk 3 desa di awangpone sebelumnya saya ingin bertanya kenapa tidak sekalian semua desa yang ada di kecamatan awangpone ?”.

Dilanjutkan oleh camat awangpone, “Saya tambahkan sedikit  khusus untuk  awangpone kami akan menyiapkan semua desa untuk dana selain yang ditanggung oleh yasmib karena kami ingin menjadikan awangpone sebagai kecamatan percontohan jadi terkhusus untuk penyedian data kami akan siapkan semua untuk semua desa karena jujur saja kalau di kecamatan awangpone apabia desa mallari, kading dan carigading sudah bergerak tidak ada lagi yang susah jadi kami ingin bagaimana semua desa ini bisa melihat dan mereflikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ketiga desa itu meskipun tidak dibiayai oleh YASMIB”

Dengan rapat koordinasi ini menyatukan perspektif para stakeholder, sehingga di agendakan segera melakukan pelatihan pendataan atau enumerator bagi semua desa di Kabupaten Bone.