Author: hamzah anca

Diskusi Awal Tahun 2020, YASMIB Sulawesi Lanjut Teken MOU

Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi menggelar diskusi awal tahun dengan tema “Dokumen Anggaran Daerah Terbuka Untuk Publik”.

Bertempat di Auditorium Aksa Mahmud, lantai 9, Gedung 2 Unibos, Selasa (21/1/2020). Diskusi ini dibuka langsung oleh Rektor Unibos Prof Saleh Pallu, M.Eng.

Kegiatan ini dihadiri oleh WR I, WR II, WR III, dan Sekun serta mahasiswa dari berbagai kalangan masyarakat juga beberapa ketua LSM. Narasumber dalam diskusi publik ini mendatangkan Pahir halim, S.H. (Komisi Informasi), Rasniaty Azis ( YASMIB Sulawesi), Arief Wicaksono, S.Ip. (Dekan FISIP Unibos), MA., Alwy Rachman. (Akademik), Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si. (Akademik), dan Fauziah Erwin (Komisi Informasi).

Diskusi ini digelar dengan maksud untuk membahas isu yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini terkait tuntutan adanya kemudahan serta keterbukaan akses dokumen anggaran yang dimiliki pemerintah dan instansi terkait.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Arief Wicaksono, S.Ip., MA. yang turut menjadi pemateri diskusi ini mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini termasuk untuk mensosialisasikan keterbukaan informasi yang ada di Indonesia, terutama yang ada di daerah Sulawesi Selatan khususnya informasi yang terkait dengan anggaran dari pemerintah daerah dalam hal ini komisi informasi yang bekerja sama dengan Unibos dan Yasmib Sulsel agar berusaha untuk menggulirkan ide dan gagasan supaya sampai kepada masyarakat.

“Intinya keterbukaan informasi ini milik masyarakat. Kalau ada informasi yang ditahan sengaja dihalangi maka ini juga nanti akan disengketakan di komisi informasi,” ungkapnya.

Rasniaty Azis juga mengatakan tujuan dari terlaksanya kegiatan ini yaitu, “Adanya peningkatan pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat dalam hal informasi dokumen anggaran daerah, serta upaya membangun kolaborasi antara kelompok masyarakat sipil dan dunia kampus. Hal ini juga dapat menjadi jembatan komisi informasi untuk lebih memperluas pergerakan terkait keterbukaan informasi publik termasuk dalam literasi anggaran daerah,” katanya.

“Kedepannya teman-teman dari civitas akademik bisa melakukan gerakan-gerakan terkait isu keterbukaan informasi publik sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Jadi selain bagaimana adik-adik mahasiswa paham terkait isu-isu anggaran, mereka juga bisa menyampaikan secara akademik mengenai kepada pihak terkait tentang hal ini,” tambahnya.

Dalam dialog ini, Rektor Unibos juga menyempatkan melakukan penandatanganan kerjasama dengan Komisi Informasi Sulawesi Selatan dan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi

Defisit Jaminan Kesehatan Nasional, YASMIB Sulawesi inginkan perbaikan data.

Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi bersama Lembaga Prakarsa mengeluarkan hasil penelitian terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Eksekutif YASMIB Sulawesi Rosniaty Azis mengerucutkan dua rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

Bagaimana memperbaiki data, sehingga data masyarakat miskin tervalidasi dengan baik dan basisnya berbasis desa. “Kita berharap ini bisa ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hal ini, Bappepan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial dan Perwakilan Pemerintah Desa.

Kemudian selanjutnya YASMIB Sulawesi ke depan, bias mensuport Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk melakukan pengkajian terkait dengan evaluasi. Sampai sejauh mana penggunaan anggaran yang telah disalurkan dan diprogramkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Mamuju, baik sektor pendidikan, kesehatan dan sektor layanan sosial lainya,” Rosniaty Azis (Direktur Eksekutif YASMIB Sulawesi).

Terkait dengan Implementasi JKN, Rosniaty Azis menyampaikan memang ada beberapa kondisi yang ditemukan. Dari sisi pesertanya, masih ada yang ternyata tidak pasti melakukan pembayaran tepat waktu karena kualitas layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ekspektasi.

Kemudian kedua, Lembaga YASMIB Sulawesi melihat bahwa ada kondisi yang menyebabkan defisitnya BPJS Kesehatan. Termasuk tentunya di Kabupaten Mamuju, karena klaim dari rumah sakit yang emakin tinggi, kemudian di sisi pendapatan.

Karena pembayaran sumber pendapatan BPJS hanya dari iuran peserta, tidak ada sumber pendapatan lain. Inilah yang kita coba dorong bagaimana BPJS juga punya kreatifitas untuk memcoba sumber pendapatan yang lain, tidak hanya tergantung pada peserta BPJS.

Berbicara dari segi ekonomi, terkait kasus miskin multidimensi, Sulawesi Barat termasuk provinsi yang kemiskinan multidimensinya besar bersama dengan NTT. Kemiskinan multidimensi bukan hanya dari segi pendapatan, ada berbagai faktor yang mempengaruhi, termasuk faktor fisik dan faktor pendidikan dan sebagainya,”Sambungnya”.

Ia berharap, ke depan berkontribusinya Pemerintah dalam hal upaya mencegah terjadinya kemiskinan. Misalnya terjadi gizi buruk, stunting (termasuk tinggi di Sulawesi Barat) angka tingginya Stunting karena beberapa faktor.

Penyebabnya, bisa karena pernikahan dini, pola asuh yang tidak bagus, pengetahuan dan pemahaman orang tua, pola asupan makanan, dan faktor beban ekonomi yang semakin tinggi.

MEDIA BRIEFING “Pelemahan KPK dan Regulasi Baru KPK”

Narasumber Media Breefing

Media Breafing yang bertajuk “Pelemahan KPK dan Regulasi Baru KPK” ini dilaksanakan oleh YASMIB Sulawesi atas kerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Red Corner Caffe pada tanggal 13 Januari 2020.

Kegiatan ini menghadirkan 2 orang narasumber yaitu Dr. Irwan Muin, SH, MH, M.Kn (Akademisi) dan Kurnia Ramadana (Peneliti ICW) serta di pandu oleh Rosniaty Azis (Direktur Eksekutif YASMIB Sulawesi). Dalam diskusi juga di hadiri oleh berbagai media online maupun cetak yang ada di Kota Makassar yabg berjumlah 15 media.

Diskusi ini membahas isu pergerakan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan tiga topik utama, yakni UU KPK, Pimpinan Baru KPK, dan RUU Tipikor.

Press Konference Praktik Baik Implementasi Program Desa Melek Anggaran untuk Pembangunan Desa yg Inklusi dan Responsive Gender Thn 2019 di Kabupaten Pangkep.

Kegiatan ini dilaksanakan di Cafe Logos pada tanggal 23 Desember 2019 yang dihadiri berbagai unsur di antaranya perwakilan Pemerintah Desa, Perwakilan BPD di 3 desa intervensi program (Desa Panaikang, Mattiro Baji dan Mattiro Uleng), Perwakilan Jaringan Disabilitas, Perwakilan Kelompok Perempuan, Media dan Tim.

Sesi pertama, Perwakilan YASMIB Sulawesi mempresentasikan Praktik Baik Program di 3 desa dampingan di Kab. Pangkep.

Selanjutnya, Wakil Bupati Kabupaten Pangkep, Bapak Syahban Sammana sebagai narasumber dalam kegiatan ini beliau mengatakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten pangkep selalu memiliki komintmen besar dan mendukung semua kegiatan positif oleh organisasi masyarakat sipil dalam mendorong desa yg transparansi dan bersama-sama pemerintah desa dalam memajukan desa, pemerintah kabupaten juga berkomitmen akan memberikan perhatian ke Badan Permusyawaratab Desa (BPD) dalam hal penguatan kapasitas yg saat ini telah tergambar dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMD, didalamnya telah ada program tentang pembinaan BPD Se-Kabupaten Pangkep dan ini juga akan menjadi bagian dr replikasi Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA).

Selanjutnya dari Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Panaikang sebagai desa dampingan juga menjadi narasumber di kegiatan beliau memberikan testimoni nya terkait dampak dan pengaruh besar yg dirasakan dalam melakukan tata kelola Pemerintah Desa dan BPD dengan baik sehingga saat ini telah berjalan sinergitas atas Pemdes dan BPD.

#SekolahAnggaranDesa
#SEKNASFITRA
#YASMIBSulawesi

YASMIB Sulawesi Tampilkan Senam inklusi di Hari Kesetiakawan Sosial Nasional (HKSN) Kab.Gowa

Salah satu rangkaian kegiatan di Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Kabupaten Gowa adalah Senam Inlklusi dan senam lansia yg di laksanakan di pelataran Mesjid Agung Syek Yusuf Kab. Gowa hari minggu 22 Des 2019.

Kegiatan yg melibatkan organisasi disabilitas se-Kabupaten Gowa, Kelompok Lansia, dan mitra dinas sosial lainnya di harapkan mampu mendorong terwujudnya inklusi sosial di Kabupaten Gowa.

Pelatihan Membaca dan Menganalisis Anggaran Tingkat Dasar

Pelatihan Membaca dan Menganalisis Anggaran oleh Pusat Belajar Anggaran (PUSJAGA) YASMIB sulawesi bekerjasama dengan SEKNAS FITRA dilaksanakan di Makassar tgl 20-21 Desember 2019.

Dalam pelatihan ini peserta yg mendaftar terdiri dari beberapa stakeholder di antaranya dari unsur pemerintah, mahasiswa, CSO, dan Masyarakat umum/perorangan.

Hari pertama pelatihan dimulai dengan beberapa materi antara lain filosofi anggaran serta siklus dan pengenalan dokumen perencanaan penganggaran. Selain itu juga diperkenalkan tentang anggaran daerah, sekilas juga mengenalkan tentang proses perencanaan penganggaran di desa. Tergambar masih banyak diantara peserta yang belum mengenali semua jenis  dokumen perencanaan penganggaran.

Hari Kedua barulah peserta fokus pada membaca dan menganalisis anggaran dengan membuka dokueman anggaran (APBD Provinsi SULSEL) sebagai bahan latihan.

Setelah mengecek apa yang mendasari keinginan para peserta berpartisipasi dalam pelatihan ini, diantaranya karena ingin mengetahui cara membaca dan bagaimana melakukan analisis anggaran. Mengingat anggaran pembangunan adalah anggaran rakyat yang kewenangan pengelolaannya diserahkan ke pemerintah.

Mengingat anggaran pembangunan adalah anggaran rakyat yang kewenangan pengelolaannya diserahkan ke pemerintah, maka perlu nya fungsi kontrol atas anggaran harus di kuatkan oleh masyarakat.

#PUSJAGA
#YASMIBSULAWESI
#SEKNASFITRA
#TranspatansiAnggaran
#MelekAnggaran

9 Catatan FITRA Terhadap Implementasi UU Desa

Sejumlah Community Organizer (CO) dari 33 desa berkumpul di Yogyakarta, pada 16-18 Desember 2019. Penggalian masalah, capaian, dan solusi atas kerja-kerja CO di desa dan daerah menjadi inti pembahasan pertemuan evaluasi pendampingan desa selama satu tahun ke belakang.

Daerah yang termasuk lokasi piloting penguatan desa Seknas FITRA, antara lain: Kabupaten Bima dan Lombok Utara, Provinsi NTB; Kabupaten Pangkep dan Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Pemalang, Brebes, dan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Trenggalek, Lumajang, Bondowoso, Provinsi Jawa Timur; dan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Selain wujud capaian kegiatan dalam bentuk cerita perubahan, forum diskusi ini juga menghasilkan refleksi lima tahun implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Meski Pemerintah telah menggelontorkan anggaran Dana Desa dari APBN mencapai Rp. 257,7 Triliun sepanjang tahun 2015-2019, Namun perjalannya hingga hari ini dinilai masih menyisihkan masalah. Beberapa masalah itu, di antaranya:

  1. Transparansi Anggaran Desa Belum Berkualitas. Website Desa & Baliho APBDesa kurang informatif dan belum dijadikan sebagai bahan perencanaan dan penganggaran desa serta media kontrol warga atas implementasi anggaran desa.
  2. Keengganan Kabupaten/Kota menerbitkan Perbup/Perwali tentang ‘Daftar Kewenangan Desa’. Dari 74.957 Desa, baru sekitar 20 persen yang sudah menerbitkan Perbup Daftar Kewenangan Desa tersebut.
  3. Sempitnya Diskresi Fiskal dan Inovasi Desa. Perbup/Perwali tentang Penggunaan Anggaran Desa (DD dan ADD) banyak yang sudah diplot oleh Pemda dan banyaknya titipan program tanpa anggaran dari Pemda.
  4. Disharmoni Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa, misalnya, Permendesa 16/2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 tidak sinkron dengan Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terkait nomenklatur Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan, sehingga berpotensi dianggap penyimpangan saat audit;
  5. Rumitnya Penyusunan Laporan Penggunaan Anggaran Desa, baik yang bersumber dari transfer pusat maupun daerah (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dll).
  6. Banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mangkrak tapi tetap mendapatkan penyertaan modal dari APBDesa. Terdapat 1.670 dari 2.188 BUMDes yang tidak berjalan, tapi tetap mendapat kucuran anggaran dari APBDesa.
  7. Lemahnya Akuntabilitas Sosial di Desa. Kebijakan di tingkat desa dikuasai oleh segelintir orang yang merupakan elit di tingkat desa. Biasanya adalah orang-orang dekat kepala desa atau BPD yang pro terhadap kepala desa. Sementara posisi warga desa sangat lemah, pasif, dan tidak ada keberanian melakukan kontrol terhadap pembangunan yang ada di desa.
  8. Tingginya Korupsi Anggaran Desa. Permasalahan muncul berawal dari pemilihan kepala desa yang masih menggunakan politik uang, sehingga Kepala Desa punya orientasi mengembalikan modal politiknya. Selain itu, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh warga desa, BPD, inspektorat, dan Aparat Penegak Hukum (APH). Hingga 2018, ada 1.371 pelaporan kasus dana desa, di mana ada 252 Kasus Korupsi DD sudah diputus, dan melibatkan 214 Tersangka Kepala Desa. Sumber: Satgas DD, ICW, dan Kejaksaan RI.
  9. Lemahnya fungsi BPD. Badan Permusyawarahan Desa mempunyai tiga fungsi, yakni menyusun Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan serap aspirasi dan pengaduan, dan kontrol terhadap kinerja Kepala Desa. Fungsi BPD di banyak desa tumpul karena tidak pernah diberi penguatan kapasitas. Bahkan perannya cenderung ‘dilangkahi’ oleh Aparat Penegak Hukum dalam melakukan pengawasan pelaksanaan APBDesa.

Untuk itu, Seknas FITRA merekomendasikan:

  1. Mendorong transparansi desa lebih substantif, dengan mempublikasikan APBDesa lebih detail dan juga realisasi APBDesa;
  2. Mendorong Kementerian Desa/Pemerintah Provinsi mendesak Kabupaten/Kota menerbitkan Perbup/Perwali Daftar Kewenangan Desa;
  3. Memperluas Ruang Fiskal Desa dan mengurangi intervensi program dari Supra Desa;
  4. Harmonisasi regulasi antar kementerian yang mengurusi desa;
  5. Penyederhanaan Laporan Penggunaan Anggaran Desa, kalau bisa Desa hanya membuat satu laporan saja, yakni penggunaan APBDesa, meski anggarannya bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Prov/Kab/Kota, dll.
  6. Melakukan pendampingan yang intensif kepada BUMDes yang potensial serta menutup dan memberi punishment BUMDes-BUMDes abal-abal;
  7. Memperkuat peran BPD dan kelompok masyarakat dalam pencegahan korupsi anggaran desa melalui supervisi dari Inspektorat;
  8. Penindakan kasus-kasus korupsi Anggaran Desa oleh Aparat Penegak Hukum (APH);
  9. Mengembangkan akuntabilitas sosial di tingkat desa melalui Posko Pengaduan Warga yang dikelola BPD.

Tertanda:
Misbah Hasan, Sekjen FITRA (082211713249)
Badiul Hadi, Manager Riset Seknas FITRA (0853 2599 0822)

  • Mayadina RM, FITRA Jawa Tengah (081228173448)
  • Dakelan, FITRA Jawa Timur (081332025450)
  • Ramli, Koordinator FITRA NTB (085338811110)
  • Rahmat/Masita, YASMIB, Sulawesi Selatan (085397156862)
  • M. Qadafi, SOLUD, Bima (08123666015)
  • Amel, MATA, Aceh (082360746255)

Selamat Memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2019

Selamat Memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2019

Melek Anggaran Melalui SEKAR Desa

Mengawali implementasi Program KOMPAK kerjasama YASMIB Sulawesi  – Seknas Fitra dan KOMPAK ditandai dengan penyerahan modul Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) kepada wakil bupati pangkep, Syahban Sammana pada  pelaksanaan Launching Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) di Kabupaten Pangkep pada Selasa, 28 Mei 2019 di Lantai 3 Kantor Bupati Pangkajene Kepulauan.

Kegiatan ini rangkaian awal pelaksanaan program Desa Melek Anggaran untuk Pembangunan desa yang responsif gender dan inklusif. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 50 orang yang merupakan unsur dari 6 (enam) Pemerintah desa (Mattiro Baji, Mattiro Uleng, Panaikang, Kabbah, Padang Lampe dan Pitusunggu), BPD, OPD, organisasi masyarakat sipil serta organisasi Disabilitas.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pangkep,  Syahban Sammana menyampaikan apresiasi rencana pelaksanaan SEKAR DESA di Pangkep oleh YASMIB Sulawesi – Seknas Fitra atas dukungan KOMPAK, yang sasaran utamanya adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah desa. “BPD selaku DPRD-nya desa, harus mengerti tentang penyusunan anggaran, begitu juga Kepala desa”, ungkapnya. “Jika ingin Sekar Desa berhasil, lakukan bimtek untuk peningkatan kapasitas terkait penyusunan anggaran, dan ini harus dianggarkan oleh DPMD”, lanjutnya.

Pernyataan tersebut diamini oleh Ahmar Djalil yang juga hadir pada kegiatan ini, selaku Koordinator KOMPAK Sulawesi Selatan, bahwa pihaknya akan memberikan support untuk mewujudkan hal itu. Melek anggaran, berarti  bisa membuka mata dengan kata lain, mengerti, memahami dan mampu menerapkan keterampilan tersebut.

Menurut Ahmar,  BPD bisa belajar tentang pelaksanaan fungsi BPD di SEKAR DESA. “Jadi harapannya, di akhir program/kegiatan nanti, BPD telah memiliki tata tertib  dan mampu menyusun rencana kerja BPD, mampu melakukan analisis RKP dan APBDesa sekaligus LPJ Kepala desa”, harapnya.

Narasumber dari Sekans FITRA, Gurnadi Ridwan menjelaskan tentang Latar belakang penyusunan modul. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa selama 3 tahun implementasi UUDesa, fungsi BPD tersebut belum secara optimal dijalankan. Banyak anggota BPD yang belum sepenuhnya memahami fungsinya berdasarkan UU Desa yang baru. Bahkan, sebagiana besar keberadaan BPD “matisuri” . paling tidak ada  4 kelemahan BPD; pertama, dalam penyusunan Peraturan Desa, tentang RPJMDesa, RKP Desa dan APBDEsa mislanya, BPD selalu hadir tapi cenderun menyepakati begitu saja rancangan Perdes tersebut.

BPD jarang membahas dan tidak pernah membuat catatan atas rancangan peraturan desa secara intrenal BPD. Ini mengindikasikan bahwa fungsi BPD belum digunakan secara maksimal;, Kedua, dalam fungsinya sebgaai penmapung dan penyalur aspirasi/aduan warga, BPD masih lemah. BPD belum mengembangkan mekanisme serapa spirasi mandiri dilaur proses formal perencanaan desa.; Ketiga, terkait fungsi pengawasan, terhadap kinerja Kepala Desa. Pada desa-desa yang ketua BPDnya pernah menjadi pesaing kepala desa terpilih kontrol yang dilakukan BPD cenderung ketat, tidak kompromis dan belum terstruktur. Di desa –desa lain, pengawasan BPD relatif longgar.; Keempat, rendahnya dukungan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat  (supra desa). Pemda belum serius melakukan penguatan kepada BPD.

Pada dasarnya, pemeirntah desa maupun pihak BPD yang hadir, termasuk pendmamping desa (P3MD) memberikan spresiasi yang sangat tinggi,  seiring harapannya terhadap program ini. Mengingat diakui bahwa fungsi BPD memang belum berjalan sesuai aturan. Sekretaris Bappeda, dalam tanggapannya juga sangat mengapresiasi, bahwa selama ini kita hanya fokus di lingkup pemerintah desa, ternyata ada sisi yang terlupakan, BPD. Menurutnya, penting memahamkan tupoksi BPD dan SEKAR DESA ini sangat pas dan dinantikan.

Begitu juga DPMD yang sempat hadir mengatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan rangkaian program ini.

Berikut tanggapan dari Narasumber, Gurnadi Ridwan terkait proses pelaksanaan Launching SEKAR DESA di Kabupaten Pangkep: “Antusias peserta tinggi atas acara launching sekolah anggaran, semoga 3 desa yang menjadi percontohan tersebut bisa memanfaatkan program ini dengan baik. Pengetahuan perangkat desa sebenarnya sudah cukup bagus dalam memahami tugas dan peran, tetapi mereka masih kurang percaya diri”. Sebutnya.

“Tujuan dilakukannya sekolah anggaran adalah menjadi embrio terbentuknya desa melek anggaran dan juga ini bisa menjadi wahana bagi perangkat desa terutama BPD dan komunitas masyarakat untuk bisa belajar bersama dan meningkatkan kemampuan. Kegiatan ini tentu bisa menjadi momentum perbaikan pelayanan publik terutama dari tingkat desa. Semoga OPD yang juga hadir dalam launching sekolah anggaran ini bisa bersinergi dengan 3 desa percontohan agar hasilnya dapat maksimal”. Tambahnya.

Bedah Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas

 Spirit ajaran Islam yang berpihak pada kaum disabilitas semestinya  membuat kita lebih terbuka akan realitas ini.  Dalam QS. Al Isra : 70 disebutkan bahwaDan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebih kan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. Demikian juga dalam hadis Rasulullah saw. “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah dan bentuk tubuh kalian, akan tetapi Allah meliha tqalbu (akal dan hati) dan perbuatan kalian. (HR Muslim, Ahmad dan Ibnu Majahdari Abu Hurairah).

Namun realitasnya, dalam kehidupan beragama,  berbagai pandangan dan interpretasi yang tidak tepat terhadap difabel jugasering terjadi, misalnya dengan mengangap disabilitas adalah bentuk kutukan akibat dosa orang tua di masa lalu sehingga berdampak pada perlakukan yang diskriminatif, atau sebaliknya, ada juga pandangan yang menganggap bahwa disabilitas adalah bentuk ujian bagi manusia, sehingga jika ia bersabar terhadap ujian tersebut yang bersangkutan akan naik derajat kemanusiaannya. Baik pandangan sebagai “kutukan” atau “ujian”, keduanya berdampak pada pelanggengan stigma yang menganggap difabel tidak setara.

Menyadari bahwa interpretasi terhadap teks-teks agama seringkali menyumbang pada diskriminasi, maka Program Peduli (*) melalui Pilar Disabilitas melakukan kajian dan penulisan FiqihD isabilitas. YAKKUM, sebagai pengampu Pilar Disabilitas mendukung Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya mengadakan kajian awal melalui halaqah fiqih disabilitas yang diikuti oleh para kyai, akademisi dan aktivis disabilitas di tiga kota kantong santri di JawaTimur. Halaqah tersebut membahas persoalan-persoalan keseharian difabel dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi sebagai acuan para pihak untuk memperhatikan hak-hak difabel. Dari berbagai proses penyempurnaan, maka terbitlah Buku Fiqih Disabilitas oleh P3M. Buku ini secara resmi telah diluncurkan pada tanggal 29 November 2018 di Kantor Kemenko PMK.

Untuk mendiskusikan isi bukutersebut, maka padatanggal 30 April 2019, bertempat di gedung Pertemuan Ilmiah Universitas Hasanuddin (Unhas), YASMIB (SwadayaMitraBangsa) Sulawesi sebagaimitra YAKKUM untuk Program PeduliDisabilitas di Sulawesi Selatan, bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukandan Gender (P3KG) UniversitasHasanudin, menyelenggarakan Bedah Buku Fiqih Disabitas.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber sebagai berikut:

  1. Dr. Muhaimin Kamal

(Disen IAIN Jember yang juga Ketua Tim Perumus Fiqih Disabilitas)

  1. Dr. dr. Veny Hadju, M.Sc, Ph.D

(Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UNHAS)

  1. Dr. Aisyah Kara, MA, Ph.D

(Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar)

  1. Rahman, S.Pd

(Aktifis Difabel/Direktur PERDIK)

Pada kegiatan ini, hadir 100 orang peserta yang berasal dari berbagai pemilik dan pemangku kepentingan yaitu Komunitas Difabel, OrganisasiPenyandangDisabilitas, PemerintahProvinsidanKabupaten, Akademisi, Tokoh Agama, OrganisasiMasyarakatSipil, OrganisasiKeagamaan, Mahasiswa, dan Media.

Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang dialog bagi para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan aspek-aspek penting dalam buku Fiqih Disabilitas yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan dan penyediaanlayanan yang tidak diskriminatif bagi penyandang disabilitas.

(*) Program Peduli bertujuan meningkatkan inklusi sosial bagi enam kelompok paling terpinggirkan di Indonesia, yang kurang mendapatkan akses terhadap layanan pemerintah dan program perlindungan sosial. Program Peduli dikelola oleh The Asia Foundation dengan dukungan dari KedutaanBesar Australia di Indonesia. Salah satu kelompok marginal penerima manfaat Program Peduli adalah orang dengan disabilitas, termasuk disabilitas psikososial.

Program Peduli pilar disabilitas diimplementasikan oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM yang bekerja di 13 kabupaten/ kota tersebar di 7 provinsi, bekerjasama dengan 9 organisasi lokal sebagai mitra pelaksana. Informasi lebih lanjut mengenai Program Peduli dapat di aksesdi www.programpeduli.org