Media Rilis Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) “Tidak Transparan ke Publik, Anggaran Covid-19 Rawan Disalahgunakan”

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama
COVID-19 pada 2 Maret 2020 (Kontan, 2 Maret 2020). Pada 20 Maret hingga 9 Mei
2020, Presiden menerbitkan paket kebijakan untuk menangani COVID-19, sekaligus
dalam upaya pemulihan perekonomian nasional. Paket kebijakan tersebut adalah
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1
Tahun 2020, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020, Keppres Nomor 12
Tahun 2020, dan PP Nomor 23 Tahun 2020.

Sebagai bagian dari paket
kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan komitmen anggaran sebesar Rp405,1
triliun (Maret) untuk menangani COVID-19. Anggaran ini kemudian terus mengalami
peningkatan, mulai Rp641,1 triliun (Mei), menjadi Rp677,2 triliun (awal Juni),
dan kemudian Rp695,2 triliun (pertengahan Juni). Terbaru pemerintah
menyampaikan anggaran penanganan COVID-19 naik menjadi Rp905 triliun.

Peningkatan anggaran ini seiring
dengan terus meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19. Hingga rilis ini
dibuat, COVID-19 telah menyebar di 34 provinsi. Data resmi Gugus Tugas COVID-19
per 24 Juni 2020 menyebutkan bahwa kasus positif COVID-19 mencapai 49.009
orang, 19.658 di antaranya dinyatakan sembuh, dan 2.573 dinyatakan meninggal.

Terkait dengan penggunaan
anggaran penanganan COVID-19, menurut Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa
badan publik diwajibkan untuk mengumumkan secara berkala laporan keuangannya.
Namun demikian, hingga saat ini, pemerintah belum menginformasikan secara rinci
mengenai laporan penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19 ini.

Ketertutupan pemerintah mengenai
penggunaan anggaran COVID-19 ini tentu saja meningkatkan peluang terjadinya
penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat, pertama,
sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Presiden memerintahkan
kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan refocusing dan realokasi
anggaran diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kedua, Perppu Nomor 1 Tahun
2020, pasal 27 menyatakan dengan tegas bahwa segala tindakan dan penggunaan
anggaran untuk stabilisasi sistem keuangan pada masa pandemi tidak dapat
dituntut secara perdata maupun pidana.

Hal-hal tersebut tentu saja
semakin memperbesar kewenangan pemerintah dalam penggunaan anggaran negara,
sekaligus juga memperbesar ruang untuk terjadinya penyalahgunaan anggaran dan
tindak pidana korupsi.

Untuk itu, FoINI mendesak:

  1. Pemerintah,
    melalui Gugus Tugas COVID-19 di tingkat pusat dan daerah untuk
    menginformasikan secara berkala kepada publik, setiap tanggal 1 di setiap
    bulannya mengenai rincian penggunaan anggaran yang digunakan untuk
    penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sekurang-kurangnya
    mencakup penggunaan anggaran untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial,
    dan insentif pajak/ pemulihan ekonomi.
  2. Seluruh
    kementerian/lembaga/instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk
    secara berkala menginformasikan kepada publik melalui situs resmi
    masing-masing instansi, mengenai perubahan anggaran yang diperuntukkan
    untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
  3. Pemerintah,
    melalui Gugus Tugas COVID-19 atau instansi lain yang ditunjuk, Per 1 Juli
    2020 untuk mengumumkan kepada publik rincian penggunaan anggaran untuk
    penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk bulan Maret,
    April, Mei, dan Juni 2020.

TERTANDA:

Organisasi:

1. Indonesian Parliamentary
Center

2. Aliansi Jurnalis Independen
(AJI) Indonesia

3. Indonesian Center for
Environmental Law (ICEL)

4. Transparency International
Indonesia

5. Perkumpulan Inisiatif

6. Indonesia Corruption Watch
(ICW)

7. FITRA Riau

8. PLH Kalimantan Utara

9. FITRA SUMUT

10. GeRAK Aceh

11. Gemawan Kalimantan Barat

12. PUSaKO FH Univ Andalas

13. Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem)

14. Perkumpulan Idea

15. SOMASI-NTB

16. PWYP Indonesia

17. PATTIRO BANTEN

18. YAPPIKA-ActionAid

19. PATTIRO Serang

20. PUSPAHAM SULTRA

21. FITRA Jatim

22. SEKNAS FITRA

23. YASMIB Sulawesi

24. PATTIRO Semarang

25. LRC-KJHAM Semarang

Individu:

1. Desiana Samosir

2. Dessy Eko Prayitno

3. Anang Zubaidy

4. Muhammad Maulana

5. Henri Subagiyo

6. Danardono Siradjudin

7. Nanda Sihombing

Narahubung:

Ahmad Hanafi (0811-995-2737)