“Dialog Multipihak Gerakan Sosial bagi Disabilitas, langkah awal menuju Borisallo Inklusi”

“Tidak boleh lagi ada disabilitas yang tidak ditemukan oleh Kepala dusun, RT maupun RW”
Sebuah ungkapan yang membuat semua peserta memberikan apresiasi tapuk tangan. Kalimat itu diucapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gowa, Asrul, MM.
Dilanjutkan kemudian dengan mengatakan:
“Jika YASMIB Kontraknya sudah selesai dengan di Gowa dalam Program Peduli, tidak usah berkecil hati karena apa yang telah dilakukan akan kami lanjutkan terkait pendataan penduduk termasuk warga disabilitas yang berbasis aplikasi yang dimulai tahun 2019 sampai 2010”.
Itu diucapkannya sebagai narasumber pada kegiatan Dialog Multipihak Gerakan Sosial bagi Disabilitas yang dilaksanakan YASMIB Sulawesi kerjasama Pemerintah Desa Borisallo pada Rabu, 21 Agustus 2019 di aula Kantor Desa Borisallo Kecamatan Parangloe. Dihadiri oleh unsur kelompok difabel dan keluarga disabilitas, tokoh masyarakat, pemerintah desa, BPD, pengurus organisasi disabilitas kabupaten Gowa antara lain PPDI, NPC, ITMI. Dihadiri pula unsur pemerintah desa diluar Borisallo.
Hadir pula Camat Parangloe, Mappatangka, S.Sos, MM. , membuka acara dialog. Narasumber lain yang hadir antara lain dari Dinas Dukcapil, Dinas Sosial dan Bappeda Kabupaten Gowa.
Kepala Dinas PMD yang memaparkan tentang kebijakan Dinas PMD upaya mendorong perencanaan penganggaran desa yang Inklusif. Dimana dalam paparannya ada beberapa kebijakan PMD Gowa untuk mendukung hal tersebut. antara lain akan mengintegrasikan indikator disabilitas dalam perbaikan data desa yang dimulai tahun 2019 ini. Kemudian mengajak warga dan keluarga difabel berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa, agar pemerintah desa mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka yang dapat diakomodir dalam dokumen penganggaran desa.
Selanjutnya, Sekretaris Dukcapil, Edy Sucipto, membahas tentang upaya Dukcapil yang saat ini tengah mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan berbasis onlie. Hal tersebut untuk memudahkan masyarakat mengurus adminduknya dengan memanfaatkan aplikais online. Dengan maksud agar warga tidak bolak balik ke Diasn Capil untuk mengurus adminsitrasi kependudukannya. Selain itu narasumber juga menjawab beberapa permasalahan adminduk yang disampaikan peserta.
Kemudian dari Dinas Sosial, Kasi Pelayanan lansia dan Disabilitas Hasnah, memberikan informasi tentang peluang bantuan sosial bagi disabilitas. sekaligus menyampaikan tentang syarat dan prosedur mendapatkan bantuan sosial. Salah stau yang ditekankan adalah syarat identitas (By name By Address By plus foto), termasuk usia dan telah memiliki KTP Elektronik dan telah terakmodir dalam BDT. Ada kesempatan lain meskipun belum masuk BDT, masih memungkinkan dengan syarat usulan itu muncl dalam dalam musrenbang. Peluang pendanaan itu berasal dari beberapa sumber, antara lain APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten.
Narasumber lainnya, Ukrima Rijal dari Bappeda, memaparkan tentang pentingnya sinkronisasi awal perencanaan desa dan kabupaten, sehingga sangat diharapkan pihak Bappeda dapat terlibat dalam proses pembahasan perencanaan pembangunan di tingkat desa. Pertama dokumen perencanaan (RPJMD dan RPJMDEs) harusnya sinkron dari awal. Hal penting kedua menurut Ukrima Rijal, sebaiknya pemerintah desa melibatkan OPD pada saat musrenbang desa sebagai upaya sinkronisasi awal perencanaan desa dan kabupaten. Yang terjadi selama ini, OPD terlibat pada tahapan musrenbang kecamatan, yang agak sulit lagi melakukan proses sinkronisasi. Persoalan lain adalah usulan yang muncul pada saat musrenbang kecamatan, masih didominasi kegiatan fisik (Infrastruktur). Sementara kegiatan terkait peningkatan SDM terbilang kurang.
Sesi diskusi terlihat antuasias dari peserta dan cukup interaktif dengan narasumber, baik dari unsur masyarakat termasuk keluarga difabel, maupun dari tokoh masyarakat termasuk BPD. Banyak hal yang terklarifkasi terkait upaya mendorong terwujudnya keberpihakan pemerintah terhadap disabilitas.
Pemerintah Desa Borisallo juga mengapresiasi kegiatan ini karena dianggap sukses telah dapat menghadirkan pihak pemerintah kabupaten dari 4 (empat) OPD selaku narasumber. Wadah dialog antara mayarakat dengan pemerintah kabupaten masih sangat jarang dilakukan, sehingga ini mendapat apresiasi. Apalagi melibatkan unsur difabel termausk keluarga
Sebagaimana diketahui bahwa Borisallo baru saja melakukan pendataan disabilitas berbasis instrumen BDT (Basis Data Terpadu) Kemiskinan. Sesaat sebelum paparan keempat narasumber, Muh. Takdir selaku enumerator memaparkan hasil temuannya di lapangan terkait kondisi disabilitas. Untuk sementara data yang ada tercatat sebanyak 43 disabilitas (L: 24, P: 19) berbasis ragam disabilitas. Ragam disabilitasnya lebih banyak daksa (fisik).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *