Diskusi Sinkronisasi Program/Kegiatan RAD SPKD dan Matriks SDGS Menuju Kabupaten Gowa Inklusif

Penting mengawal penyusunan dokumen perencanaan daerah agar resposnif gender dan inklusif. Saat ini Kabupaten Gowa dalam tahap proses penyusunan draft RAD SPKD (Sistem Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dan Matriks SDGs.

Jumat, 24 Mei 209, Bappeda Kerjasama dengan YASMIB Sulawesi melaksanakan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan RAD SPKD dan Matriks SDGs yang dihadiri 17 orang dari unsur OPD dan Organisasi Disabilitas.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini antara lain untuk memastikan seluruh OPD terkait telah menyusun draft RAD SPKD 2019 – 2024, untuk melakukan sinkronisasi program/kegiatan di RAD dengan dokumen rentsra /RPJMD, selanjutnya untuk memastikan  adanya sinkronisasi matriks SPKD dan Matriks SDGs, kemudian untuk mengidentifikasi pengarusutamaan inkusif pada program/kegiatan yang diusulkan.

Bagi YASMIB sebagai pengampu Program Peduli  memanfaatkan  Ini sebagai bagian dari bentuk pengawalan untuk memberi masukan strategi integrasi isu gender dan  inklusi dalam draft dokumen tersebut.

Pada proses awal memberi tanggapan, Rosniaty (Direktur Eksekutif  YASMIB Sulawesi)  setelah sekilas melihat draftnya, menanggapi tampilan datanya yang  belum terpilah gender. Menurut Rosniaty, data pilah penting untuk mendapat gambaran kondisi kesenjangan gender.

Terkait  integrasi isu inklusi dalam draft SDGs,  Rosniaty memaparkan bahwa prinsip utama SDGs adalah “No one Leave Behind”. Yang berarti bahwa prinsip itu harus menjawab 2 (dua) persoalan) Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Prinsip ini harusnya juga mewarnai penyusunan darft dokumen SPKD, mengingat difabel merupakan kelompok yang sangat rawan dengan persoalan kemiskinan.

Selanjutnya dalam penjelasan Bappeda, Ukrima Rijal selaku narasumber menyebutkan perlunya melakukan evaluasi pelaksanaan program  penanggulangan kemiskinan.  Jika melihat angka kemiskinan Kabupaten Gowa tahun 2017 pada posisi  8,42 %, mengalami penurunan pada tahun 2018, dengan presentase 71, 83 %.  Namun demikian, menurut Ukrima Rijal, penting untuk melakukan analisis alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan untuk melihat dampak terhadap pencapaian di setiap klaster.

Sebagai contoh pada bidang pendidikan, alokasi anggaran relatif meningkat  dari tahun 2016 ke tahun 2017, namun tidak cukup berdampak pada pencapaina target Angka Partisipasi Kasar. Begitu pula pada bidang  kesehatan, alokasi anggaran meningkat, namun angka kematian ibu dan anak juga meningkat.

Jadi penting duduk bersama untuk menyamakan persepsi, melakukan evaluasi secara  bersama terkait prioritas penyelesaian isu masing-masing klaster. “ke depan kita juga berharap anggaran kemiskinan dapat berkontribusi untuk menuju kabupaten  Gowa Inklusif. Jadid disinilah pentingnya juga memiliki data kelompok marginal, termasuk data penyandang disabilitas yang update”, sebut Ukrima Rijal. YASMIB Sulawesi akan terus mengawal draft RAD SPKD, terkait isu resposnsif gender dan inklusi disabilitas.