Konferensi Pers dan Dialog Awal Tahun 2019 YASMIB Sulawesi

Konferensi Pers dan Dialog Awal Tahun 2019

YASMIB Sulawesi

“Analisis Anggaran  Daerah Atas Layanan Dasar”

 Bertempat di Rumah Independen AJI  Makassar, Pada Selasa, 8 Januari 2019, YASMIB Sulawesi melaksanakan Konferensi Pers yang dirangkaikan dengan dialog, sebagai catatan awal tahun 2019  tentang Kewajiban Pemerintah atas Layanan Dasar dalam Belanja Daerah di 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.  Selain unsur media, dihadiri juga 24 orang (Perempuan 12. Laki-laki: 12 orang) yang merupakan  perwakilan CSO yang ada di Makassar, antara lain ACC, Koalisi Perempuan Indonesia Sulsel, SCF, Walhi Sulsel, SPAK Sulsel , FPMP, LBH Makassar, LBH Apik, Jamper, LPA Sulsel, Dewi Keadilan, ICJ, FMN, Solidaritas Perempuan Anging Mamiri, Perdik dan Akademisi. Sebagai narasumber Tim YASMIB Sulawesi oleh Rosniaty Azis dan hadir selaku penanggap, Ketua Ombudsman Sulawesi Selatan, Subhan Djoer serta Affan Nasir selaku moderator.

Catatan awal tahun ini terkait dengan Kewajiban Pemerintah atas Layanan Dasar. Ada 3 sektor layanan dasar dalam belanja pemerintah daerah di 24 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang dianalisis, yakni Kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Sebagai dasar awal dalam analisis ini, belanja daerah difahami sebagai  kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode  tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dalam UU no 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah.

Ada  belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang yang dikenal dengan istilah Mandatory Spending, yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Pengeluaran Wajib (Mandatory Spending) Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 bagian lampiran tentang Hal Khusus Lainnya, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2018, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus diantaranya : 1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional. 2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan. anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal

171 ayat (2) UndangUndang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Selajutnya terkait dengan Perlindungan Sosial mandatnya sudah jelas tertuang dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

PAPARAN ANALISIS ANGGARAN

Analisis ini menampilkan  komposisi anggaran 3 (tiga)  kabupaten/kota yang tertinggi dan terendah dalam hal belanja urusan Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial.

Urusan Pendidikan (Mandatory Spending 20%)

Sumber : Kementerian Keuagan di olah oleh YASMIB Sulawesi

 Terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang belum mematuhi Mandatory Spending untuk urusan pendidikan yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar 14,6%, Kota Palopo 16,7% dan Kabupaten Tana Toraja 17.2% dari total APBD 2018 masing-masing daerah. Kabupaten Gowa menjadi daerah yang tertinggi mengalokasikan Belanja urusan Pendidikan sebesar 32,8%, Kabupaten Bulukumba 32% dan Kabupaten Pangkajene Kepualauan 31,1%.

*Grafik Proporsi Belanja Urasan Pendidikan di 3 Kabupaten/Kota tertinggi dan terendah

Urusan Kesehatan (Mandatory Spending 10 %)

Sumber : Kementerian Keuagan di olah oleh YASMIB Sulawesi

Pada dasarnya semua pemerintah daerah telah memenuhi Mandatory Spending dalam kewajiban pengeluaran Belanja daerah untuk urusan kesehatan. 3 Kabupaten/Kota tertinggi yaitu Pare-pare 46,6%, Palopo 44,2% dan Takalar 39.7% dan 3 Kabupaten/kota terendah yaitu Makassar 19,2%, Toraja Utara 19.5% dan Tana Toraja 21.8% dari total Belanja daerah diluar Gaji Pegawai.

*Grafik Proporsi Belanja Urasan Kesehatan di 3 Kabupaten/Kota tertinggi dan terendah

 Belanja Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah hal yang wajib dan perlu dilaksanakan pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Perlindungan sosial juga merupakan salah-satu elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan masyarakat miskin dan kurang beruntung. Namun jika melihat data yang dikeluarkan Kementerian keuangan tahun 2018, proporsi belanja untuk urusan perlindungan sosial untuk daerah yang ada di Sulawesi Selatan terbilang cukup rendah bahkan terdapat Pemerintah Daerah yang hanya mengalokasikan di bawah 1% dari total APBD 2018.

Sumber : Kementerian Keuagan di olah oleh YASMIB Sulawesi

Rata -rata Belanja urusan sosial untuk daerah yang ada di Sulawesi selatan berada di angka 1,5%. Tertinggi terdapat di 3 Kebupaten/Kota yaitu Selayar 3.0%, Sidrap 2,3% dan Pare-pare 2,2%. Sedangkan 3 Kabupaten/Kota terendah yaitu Bone 0,6%, Pinrang 0,9% dan Maros 1%. Ada sekitar 12 Daerah yang berada dibawah rata-rata provinsi.

Terdapat 2 Pemerintah Daerah yang mengalokasikan Belanja Urusan Perlindungan Sosial dibawah 1% yaitu Kabupaten Bone 0,6% sekitar 14,5 Milyar dan Kabupaten Pinrang 0,9% atau sekitar 11 Milyar.

*Grafik Proporsi Belanja Urasan Perlindungan Sosial di 3 Kabupaten/Kota tertinggi dan terendah

Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah terkhusus untuk Kabupaten Bone karena merupakan daerah yang memiliki penduduk miskin tertinggi di Sulawesi Selatan dimana pada tahun 2017 sebesar 10,28% sedangkan Kabupaten Pinrang yang baru melaksanakan pemilihan kepala daerah di tahun 2018 harus menjadi perhatian khusus untuk mengalokasi belanja urusan perlindungan sosial di tahun 2019.

Analisis Belanja Urusan sosial perkapita warga miskin diSulawesi Selatan.

 

 Sanksi Kementerian Keuangan.

Bagi Daerah yang belum patuh terhadap Mandatory Spending hal ini menjadi perhatian yang serius terhadap pemerintah daerah. Karena Kementerian Keuangan akan memberikan Sanksinya berupa, pertama, penundaan dengan pemberitahuan untuk melakukan penyesuaian. Kedua, memotong DAU (Dana Alokasi Umum) atau DBH (Dana Bagi Hasil) daerah yang belum memenuhi mandatory spending.

Rekomendasi YASMIB Sulawesi :

 

  1. Mempertahankan alokasi belanja untuk urusan kesehatan, dimana semua daerah dapat mengalokasikan di 10%, sesuai undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

 

  1. Pemerintah Daerah yang mengalokasikan Belanja Urusan Pendidikan dibawah 20%, harus berkomitmen dalam hal pengalokasian 20% Belanja Pendidikan, karena telah diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional.
  2. Pemerintah Daerah wajib meningkatkan belanja urusan perlindungan sosial untuk memerangi kemiskinan yang ada didaerah dalam rangka pencapaian SDG’s
  3. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran harus memperhatikan aspenk efisiensi dan efektifitas alokasi belanja pegawai pada belanja langsung untuk pencapain tujuan program pembangunan.
  4. Keterbukaan Informasi terkait Anggaran Daerah wajib tersedia di portal pemerintah daerah agar masyarakat lebih memiliki akses dan kontrol atas belanja daerah yang berurusan dengan kebutuhan rakyat.

TANGGAPAN (Ketua Ombudsman RI Sulawesi Selatan)

Ketua Ombudsman Sulawesi Selatan, Subhan Djoer yang hadir selaku penanggap, mengawali komentarnya bahwa  terlihat belanja langsung beberapa daerah alokasinya masih lebih besar untuk belanja pegawai. Menurutnya hal tersebut berkorelasi dengan temuan Ombudsman Sulawesi Selatan. Belanja pegawai masih banyak dipergunakan untuk perjalanan dinas. “Perjalanan dinas dipergunakan untuk perjalanan wisata atau perjalanan wisata yang didanai oleh anggaran perjalanan dinas. Padahal, jika ingin mengetahui informasi tempat wisata, dapat diakses melalui website”,  kritiknya.

Terkait anggaran pendidikan, dimana masih ada 3 kabupaten/kota (Selayar, Palopo dan Tana Toraja) yang belum memenuhi mandatory spending 20 %. Menurutnya, anggaran beasiswa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan 3 terbawah di Indonesia. Padahal persoalan pendidikan menjadi jargon di Sulawesi Selatan.

Kabupaten Gowa menjadi daerah yang tertinggi mengalokasikan Belanja urusan Pendidikan sebesar 32,8%. Tanggapan Subhan, bahwa hal ini sangat wajar karena sejalan dengan temuan  Ombudsman. Kabupaten Gowa satu-satunya daerah di Sulsel yang terbebas dari kasus Pungli (di sekolah). Kemungkinan hal tersebut menjadi dampak positif  dari Komitmen pemerintah Gowa yang mengalokasikan anggaran pendidikan sampai 32,8 % dari total belanja, sebagai  salah satu upaya untuk kesejahteraan guru dan sebagai konsekwensinya jika terbukti melakukan pungli, akan diberikan sanksi yang berat.

Terkait anggaran Kesehatan, semua daerah telah memenuhi mandatory spendyng 10 % dari total belanja, namun masih terlihat juga ada daerah yang belanja langsung urusan kesehatan masih lebih tinggi untuk alokasi belanja pegawai.

Menurut Subhan, bahwa kasus korupsi pada anggaran kesehatan banyak terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) di Puskesmas maupun di Rumah Sakit. “Ditengarai  hampir semua tender untuk Puskesmas bermasalah, yang menang bukan peserta yang penawarannya terendah karena ternyata perusahaan yang menang adalah penyedia yang itu-itu saja”, Jelas Subhan.

Rosniaty mengomentari bahwa pengadaan barang dan jasa (E-Procurument) ini dapat  dianalisis dengan melakukan tracking menggunakan tools Opentender.net.

Terkait anggaran perlindungan sosial, Ketua ORI Sulsel ini mengatakan anggaran kesejahteraan sosial di daerah masih lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi. Pendampingan langsung di masyarakat masih sedikit. Jadinya, itu membuat adanya ketergantungan yang tidak dapat merubah hidupnya.

“Haruslah lebih banyak ke masyarakat”, Kata Subhan.

Tanggapan awalnya ditutup dengan menekankan bahwa budgeting belum transparan, beda dengan Jawa Timur yang anggarannya dapat ditaksir, dapat diakses sehingga tidak ada konflik antar masyarakat.

TANGGAPAN PESERTA

Paparan analisis belanja daerah terkait urusan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial di Sulawesi Selatan oleh Direktur YASMIB Sulwesi, Rosniaty,  yang dilanjutkan dengan tanggapan Ketua ORI Sulawesi Selatan,  memantik peserta untuk memberi komentar. Banyak hal yang menjadi bahan diskusi maupun masukan untuk perbaikan layanan pemerintah yang dapat menjadi agenda bersama.

Urgensi Data

Tanggapan Ketua LPA Sulsel, Fadiah Mahmud menyampaikan bahwa hasil analisis anggaran daerah ini memberi pembelajaran bagaimana bekerja dimulai dengan data. Pembelajaran tentang pentingnya evidence based yang berarti berdasarkan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari analisis ini   ternyata masih ada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang belum mematuhi  mandatory spendyng urusan pendidikan. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa negara belum hadir untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan.

Terkait urgensi data, amatan YASMIB dalam mengawal proses penyusunan dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), telah bagus, paratisipatif, hanya saja masih terkendala soal data. Ketersediaan data menjadi sangat penting sebagai dasar perencanaan penganggaran pembangunan.

“Menyusun perencanaan penganggaran pembangunan harus berbasis data pilah gender, agar tidak ada uang rakyat yang terbuang percuma. Tidak asal membuat perencanaan program dan habiskan anggaran”, Terang Rosniaty.

Subtansi ketersediaan data dalam dokumen perencanaan pembangunan sangat berpengaruh terhadap kualitas dokumen sekaligus kualitas rencana pembangunan sebuah daerah. Datanya pun baiknya data yang senantiasa diperbaharui (updating).

Data yang jelas/update akan dapat menjadi basis kontrol pencapaian target pembangunan setiap tahunnya.

Contoh kongkrit, Jaringan CSO Sulawesi Selatan saat ini melakukan pengawalan penyusunan draft RPJMD Sulawesi Selatan agar menjadi  dokumen yang inklusif. Salah satu indikator dasarnya adalah data. Namun menemui permasalahan terkait ketersediaan data disabilitas. Data yang ada, masih data tahun 2010/2011 yang kurang relevan untuk dijadikan dasar. Pemerintah Sulsel telah memiliki Perda Disabilitas, namun belum ada evaluasi pelaksanaan Perda tersebut.

Melihat kondisi ini  dikatakan bahwa Pemerintah belum memiliki komitmen yang kuat untuk  pembangunan inklusi disabilitas.

Jaminan Kesehatan

Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sulsel, Lina May menyampaikan tentang upaya KPI  dengan pemantauan  perlindungan sosial  terkait Jaminan Kesehatan. Hasil pantauannya ditemukan masih banyak warga kategori miskin yang belum dapat mengkases Kartu Jaminan Kesehatan (JKN) yang dibiayai oleh negara ((subsidi). Bahkan masih ada yang belum mengetahui informasi tentang kartu jaminan kesehatan, apatah lagi tentang pemahaman prosedur kepemilikan JKN. Ditambahkannya, “Kasus lain juga terkait dengan mekanisme rujukan dari daerah, harus mencari kamar kosong yang sesuai dengan jenis penyakitnya, itu tidak mudah”.  “Bagaimana komitmen negara untuk meningkatkan anggaran untuk kesehatan”, kuncinya.

Menanggapi tentang JKN ini, Rosniaty mengatakan bahwa perlindungan sosial yang salah satu bentuknya adalah jaminan kesehatan, merupakan kebijakan pemerintah dalam Nawacita Presiden. Saat ini terjadi pemutusan kontrak BPJS dengan beberapa Rumah Sakit. Menurutnya, kita dapat melakukan tracking terkait penggunaan dana operasional BPJS, jangan sampai bebannya lebih banyak ke operasional dari pimpinan hingga staf.

Kritik Subhan Djoer tentang ini bahwa, dari awal dirinya tidak sepakat dengan konsep BPJS. Menurutnya, kedengarannya asyik namun kapitalistik, yang diuntungkan oleh BPJS adalah orang kaya. Contoh, untuk Kelas 1, dikenakan tarif Rp. 80.000, orang kaya setiap bulan hanya membayar nominal itu sudah dapat melakukan pengecekan kesehatan sampai yang termahal. Contoh lain, terkait jasa medis, seorang dokter menangani banyak pasien di beberapa Rumah Sakit, berarti dia dapat melakukan klaim yang banyak.

Perspektif HAM dan Hukum

Hal lain yang  dari pertemuan ini adalah tanggapan Dr. Fadhli Andi Natsif (Akademisi/Staf Ahli Hukum YASMIB Sulawesi). Dikatakannya, hasil analisis anggaran ini menarik jika dilihat dari perspektif HAM dan Hukum. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil, Ekonomi dan Sosial Budaya (Ekosob), yang konsekwensinya adalah negara wajib untuk mengakui dan  memenuhi hak tersebut.

Dengan hasil analisis di atas terjadi pengabaian hak sipil oleh negara yang bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat karena terkait dengan kegiatan terhadap kemanusiaan. Harusnya, pemerintah daerah menindaklanjuti ini dengan regulasi tentang  pengabaian hak Ekosob yang juga berarti pengabaian terhadap layanan dasar.

“Bagaimana membuat regulasi berefek jera”, kuncinya.

Masyarakat berhak mengetahui informasi anggaran  daerah yang telah dijamin dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. Namun kenyataannya, masih banyak daerah yang abai dengan hal tersebut. Informasi anggaran masih sulit diakses pada portal pemerintah maupun pusat infromasi lainnya.

Wacana Festifal Informasi Publik

Dr. Fadhli memberi masukan agar YASMIB Sulawesi dapat membuat sebuah konsep penelitian terkait Keterbukaan informasi publik dengan pemberian reward bagi daerah yang berprestasi dan punishman bagi yang abai.

Menyambung hal di atas, Amin dari Walhi menyampaikan gagasan untuk melakukan gerakan bersama dalam bentuk Festival Informasi Publik.

Rosniaty merespon ini dengan mengatakan bahwa festival ini bisa digagas secara bersama, mengingat hal ini penting untuk dikawal. Mudah untuk  mengetahui komitmen pemerintah tentang informasi publik, yakni dengan melakukan tracking via website. “Terkait ketiadaan informasi anggaran, rakyat berhak menggugat pemerintah, sebagai pemegang mandat pengelola uang rakyat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi anggaran, karena itu adalah uang rakyat”, terangnya. Salah satu contoh terdekat, Portal/website pemerintah Kota Makassar juga belum memuat informasi APBD.