WORKSHOP “PENINGKATAN DAN PENGUATAN FUNGSI SERTA KINERJA BAGI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR”

“Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan
lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pertahanan nasional. Nike Fútbol Hak
memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik
merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat untuk mewujudkan penyelenggaran Negara yang baik. Scarpe Adidas NMD Runner Nike Air More Uptempo Pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP)
pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di
Indonesia, khususnya di Kota Makassar”. Doug Baldwin Seattle Seahawks Jersey Demikianlah pernyataan Drs.

  • Nike Air Max 2017 Heren
  • H. nike air jordan 11 mujer Agar Jaya, MM
    dalam sambutannya yang mewakili Walikota Makassar ketika membuka acara WorkshopPeningkatan dan Penguatan Fungsi serta Kinerja bagi Pejabat Pengelola Informasi dan
    Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemerintah Kota Makassar, yang diadakan oleh Swadaya
    Mitra Bangsa (YASMIB) Sulselbar kerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi
    Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar serta didukung oleh Ford Foundation
    dan Seknas Fitra, hari ini 12 April 2013 di Ruang Pola Kantor Walikota Makassar.

    Hadir sekaligus sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Bapak Ahmad Alamsyah
    Saragih (komisioner Komisi Informasi Pusat), para Komisoner Komisi Informasi
    Provinsi Sulsel yakni Hidayat Nahwi Rasul, Haeba Ramli, dan Mattewakkan, serta
    Prof.Dr.H.Abd.Rahman,SH,MH (Akademisi/Penasehat Hukum & Kebijakan Publik
    YASMIB Sulselbar).

    Dalam pengantar materi dari Prof.Dr.H.Abd.Rahman, disebutkan bahwa UU ini telah
    memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik.
    Dimana, setiap badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani
    permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu , biaya ringan dan cara sederhana.
    Disamping itu, badan publik harus mengutamakana prinsip keterbukaan informasi yang
    terbagi tiga, yakni keterbukaan aktif, pasif, dan prosedur. Adapun keterbukaan aktif itu
    dipahami bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang. Sedangkan Keterbukaan
    Pasif atas inisiatif masyarakat berkaitan kepentingan/kebutuhan tertentu.

    Sedangkan Ahmad Alamsyah Saragih, dalam paparan materinya lebih kepada teknis
    pelayanan informasi publik kepada setiap lembaga pemohon. Fjällräven Kånken Olehnya itu, setiap badan
    publik harus dapat mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan dalam arti kewajiban
    setiap badan publik, diantaranya adalah dengan Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi
    dan Dokumentasi, Menyusun SOP Layanan informasi sesuai dengan karakteristik Badan
    Publik, Melakukan Klasifikasi Informasi, mengumumkan dan menyediakan informasi,
    Menyusun dan mengumumkan Laporan Pelayanan Informasi setiap tahun, dan Menyiapkan
    pertimbangan tertulis termasuk pengecualian informasi melalui mekanisme uji konsekuensi.

    Ditambahkan oleh Bapak Ahmad Alamsyah Saragih, bahwa idealnya setiap badan publik
    di setiap daerah termasuk di Kota Makassar harus mempunyai SOP Pengelolaan Informasi
    Publik. Adidas Zx Flux Homme Pas Cher Womens Jordan Retro 6 Peraturan Walikota saja tidak cukup untuk bagaimana memaksimalkan tupoksi dari
    PPID itu sendiri, karena semuanya harus terjabarkan secara detail dan tepat sasaran melalui
    SOP yang dimaksud. adidas yeezy boost 550 hombre Adapun hal-hal yang diatur dalam SOP Pengelolaan Informasi Publik
    itu diantaranya yang pertama Prinsip: cepat, mudah dan berbiaya ringan. Nike Free 2.0 Kedua, Klasifikasi

    berdasarkan teknis penyediaan (lihat Peraturan KI No.

  • ADIDAS ULTRA BOOST 2017
  • 1/2010): Informasi Berkala, Informasi
    Serta Merta, Informasi Tersedia Setiap Saat.

  • Nike Air Max 90 Heren rood
  • Ketiga, Prosedur (siapa, melakukan apa, kepada
    siapa dan berapa lama): Tata cara pendokumentasian dan penyusunan daftar informasi,
    Tata cara penyerahan ke PPID oleh unit penguasa informasi, Tata cara pengecualian
    (pengujian atas konsekuensi) oleh PPID, Tata cara pengelolaan keberatan kepada atasan dan
    sengketa informasi, Tata cara penyediaan informasi oleh PPID kepada publik (informasi
    berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Tersedia Setiap Saat, dan Informasi Berdasarkan
    Permintaan), Tata cara pelaporan kinerja layanan informasi.

  • Air Max 90 Grigio Donna
  • Jacob Parker Jersey Dan keempat, Media/sarana apa
    yang digunakan?

    Sementara Dr. Nike Roshe Run Homme Haeba Ramli yang mewakili Komisi Informasi Provinsi Sulsel mengatakan
    bahwa perlunya PPID mengetahui kategori informasi publik, diantaranya Informasi yang
    wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara
    serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.

    Diakhir kegiatan, Direktur Eksekutif YASMIB Sulselbar mengatakan bahwa workhsop ini
    mudah-mudahan mnjadi wahana untuk menyatukan pemahaman tentang standar operasional
    pelayanan keterbukaan informasi pada setiap badan publik khususnya bagi pejabat
    pengelola informasi dan dokumentasi dalam lingkup pemerintah kota Makassar. Nike Air Max Très pas cher Disamping
    itu, tiap PPID pada satuan kerja lingkup kota Makassar diharap mampu menyediakan,
    mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan dan
    produk unit kerjanya secara akurat dan akuntabel.